Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai informasi di dalam Laporan per Negara atau Country-by Country Report (CbCR) pada regulasi transfer pricing dalam mendorong transparansi perpajakan. Metode penelian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Adanya persaingan global yang semakin ketat menyebabkan Perusahaan Multinasional melakukan manajemen biaya, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Aggressive tax planning yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional menyebabkan BEPS Inclusive Framework bersama OECD menerbitkan 15 Aksi BEPS, salah staunya adalah BEPS Action Plan 13 tentang Transfer Pricing Documentation and Country-by-Cuntry Reporting. Pada BEPS Action Plan 13, dijelaskan bahwa tujuan utama Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR yakni untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Transparansi perpajakan atas informasi yang dilaporkan Entitas Pelapor pada Laporan per Negara atau CbCR dapat diketahui dari pemenuhan indikator transparansi yang dikemukakan oleh OECD (2011), yaitu (i) Ketersediaan informasi; (ii) Ketersediaan Akses Informasi; dan (iii) Mekanisme Pertukaran Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang termuat di di dalam Laporan per Negara atau CbCR dapat mendorong transparansi perpajakan karena telah memenuhi semua indikator transparansi tersebut. Namun sampai saat ini, penerapkan Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR di dalam PMK 213/2016 dan PER 29/2017 masih mengalami kendala, baik dari sisi Otoritas Pajak maupun Wajib Pajak, yakni kurangnya pemahaman baik dari Otoitas Pajak maupun Wajib Pajak tentang CbCR, Sistem yang masih di bangun, pengelolaan belum di lakukan oleh Otoritas Pajak, meningkatnya collection cost DJP, dan meningkatnya compliance cost Wajib Pajak.

---

This study focuses on the information in Country-by Country Report (CbCR) on Transfer Pricing Documentation Regulation to Enhance Tax Transparency. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. A growing global rivalry led a Multinational Enterprise (MNEs) to manage their cost. One of the costs that can be minimize is tax expense. Aggressive tax planning by the MNEs couses BEPS Inclusive Framework publish 15 BEPS Action Plan, one of them is BEPS Action Plan Frame 13 about Transfer Pricing Documentation and Country by-Country Reporting. BEPS Action Plan 13 explains that the primary purpose of CbCR Documentation is to enhance tax transparency. Tax Transparency for information reported by Constituent Entity in CbCR can be known from the indicator stated by OECD (2011), that is: (i) Availability of information; (ii) Access to information; and (iii) Exchange of Information. The research show that information within the CbCR can enhance tax transparency it meets all that tax transparency indicator. But implementation of CbCR Documentation in PMK 213/2016 and PER 29/2017 still face challenges both from the Competent Authorities and from the Taxpayer, there are lack of understanding about CbCR by Competent Authorities and Taxpayer, the system is still built, data of CbCR has not been managed by Competent Authorities, the collection cost of DGT and compliance cost of Taxpayer increases."

"Hadirnya tax haven countries mendisrupsi jumlah penerimaan pajak di berbagai negara tanpa melihat status negara tersebut. Terlebih sistem perpajakan yang digunakan oleh suatu negara turut serta mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pada akhirnya OECD, menciptakan sebuah solusi baru untuk mengatasi hal tersebut yaitu praktik keterbukaan informasi perpajakan berupa transparansi perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisis dan membandingkan terkait praktik keterbukaan informasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik keterbukaan informasi perpajakan di Indonesia dilakukan baik secara internasional maupun domestik dan juga perbedaan dalam praktik keterbukaan informasi perpajakan antara Indonesia, Amerika, dan Australia. Dalam penerapan di Indonesia, masih banyak kelemahan dan kendala didalamnya antara lain undang-undang kerahasiaan pajak yang membatasi pergerakan ruang fiskal. Sehingga direkomendasikan untuk dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan yang menunjang berlangsungnya praktik keterbukaan informasi pajak dan kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi Wajib Pajak untuk menjamin keamanan data sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja otoritas pajak.

---

The presence of tax haven countries disrupts the amount of tax revenue in various countries regardless of the status of the country. Moreover, the tax system used by a country also affects the level of tax compliance. In the end, the OECD created a new solution to overcome this, namely the practice of tax information disclosure in the form of tax transparency. This research was conducted to explain, analyze and compare the tax information disclosure practices. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of tax information disclosure practices in Indonesia is carried out both internationally and domestically and also the differences in tax information disclosure practices between Indonesia, America, and Australia. In the implementation in Indonesia, there are still many weaknesses and obstacles in it, including the tax secrecy law which limits the movement of fiscal space. So it is recommended to be able to create sustainable laws and regulations that support the ongoing practice of tax information disclosure and legal certainty regarding the protection of personal data of taxpayers to ensure data security so as to increase the accountability of tax authorities' performance.

;

Zaman yang semakin maju menyebabkan perkembangan internet yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengguna internet terutama di kalangan remaja. Remaja berada ditahap perkembangan menuju dewasa sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilakunya jika tidak dapat menggunakan internet dengan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan internet dengan pengetahuan seksualitas dan perilaku seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional pada 413 remaja sesuai dengan kriteria inklusi melalui metode purposive sampling. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, kepemilikan gadget, akses ke internet, penggunaan internet harian, media sosial yang digunakan, tempat untuk mengakses internet, mengakses konten seksual, dan tergabung kelompok terkait seksual di media sosial. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengunaan internet. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengetahuan seksualitas dan perilaku seksual pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara akses ke internet, media sosial yang digunakan, dan tempat untuk mengakses internet dengan pengetahuan seksualitas (p-value < 0,05). Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara media sosial yang digunakan, mengakses konten seksual, tergabung kelompok terkait seksual di media sosial, dan penggunaan internet dengan perilaku seksual (p-value < 0,05). Peneliti menyarankan untuk mengawasi penggunaan internet pada remaja kepada orang tua, kemudian edukasi dan promosi oleh pelayanan kesehatan terkait pengetahuan seksualitas dan perilaku seksual.

---

The Internet has developed rapidly with the increasingly advanced age. This is evidenced by the increase in the number of Internet users, especially among teenagers. Adolescents are in the stage of development towards adulthood. Therefore, it may affect their knowledge and behavior if they cannot use the Internet wisely. This study aims to determine the relationship of Internet use with sexuality knowledge and sexual behavior. This study used a cross-sectional approach on 413 adolescents according to the inclusion criteria through purposive sampling method. The characteristics of the respondents in this study are age, gender, gadget ownership, internet access, daily internet usage, social media used, place of internet access, access to sexual content, and joining sexually related groups on social media. The independent variable in this study is Internet use. The dependent variable in this study is sexuality knowledge and sexual behavior among adolescents. The results showed a significant relationship between access to the internet, social media used, and place to access the internet with sexuality knowledge (p-value <0.05). In addition, the results also showed a significant relationship between social media used, accessing sexual content, joining sexually related groups on social media, and internet use with sexual behavior (p-value <0.05). Researchers suggest to supervise the use of internet in adolescents to parents, then education and promotion by health services related to sexuality knowledge and sexual behavior."