Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDari total penerimaan negara dari sektor pajak, yang memberikan kontribusi terbesar setelah pajak penghasilan, adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Kontribusi penerimaan PPN adalah sebesar 30% dari total penerimaan pajak non-migas. Dalam Undang-Undang PPN 1983 yang berlaku pada 1 Januari 1985 sampai sekarang yaitu dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, pemungutan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) di Indonesia menggunakan sistem faktur. Dengan sistem ini, maka pada setiap transaksi yang menjadi objek PPN dan PPn BM, keabsahan pemungutan PPN dan PPn BM-nya ditandai dengan penerbitan faktur pajak. Tanpa adanya faktur pajak, maka penjual dapat dianggap belum melaksanakan tugasnya untuk memungut PPN dan di sisi lain pembeli dapat dianggap belum membayar PPN. Jadi sangat jelas betapa pentingnya arti selembar faktur pajak baik bagi penjual maupun pembeli. Untuk mendorong ekspor yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemerintah memberikan banyak insentif, diantaranya kebijakan restitusi pajak yaitu bahwa atas ekspor barang tersebut dikenakan PPN (pajak keluaran) dengan tarif pajak sebesar 0% (nol persen). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) paling lambat 12 bulan. Namun dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, maka terhadap wajib pajak yang melakukan ekspor diberikan insentif berupa kemudahan dan percepatan penyelesaian restitusi PPN menjadi paling lambat 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan. Namun kemudahan dan percepatan penyelesaian restitusi PPN disalah gunakan oleh beberapa pengusaha dan fiskus. Bertitik tolak dari masalah ini, dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya faktur bermasalah. Penelitian berdasarkan analisis hasil wawancara dengan informan kunci dan beberapa informan lainnya yang terdiri dari pakar perpajakan dan pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terungkap 22 model modus operandi faktur pajak bermasalah. Dari model-model ini dapat diperlihatkan bahwa faktur pajak bermasalah bukan saja terjadi pada transaksi ekspor, namun juga terjadi pada penyerahan BKP dalam negeri, terutama pada transaksi-transaksi yang melibatkan pengusaha-pengusaha bukan pengusaha kena pajak. Ada 4 penyebab utama terjadinya faktur pajak bermasalah. Pertama, sistem PPN dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi PPN terutama bagi pengusaha eksportir. Ke dua, administrasi pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan tanpa seleksi yang memadai. Ke tiga, pemeriksaan adalah untuk meyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dalam suatu sistem self-assessment, namun pemeriksaan ini tidak diawasi dengan ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal pajak hanya menekankan pada target penerimaan. Terakhir, budaya masyarakat mendorong untuk melakukan penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat melakukan kebohongan terhadap orang lain, orang tersebut merasa tidak puas. Ini yang merupakan penyebab terjadinya kolusi antara wajib pajak dengan fiskus yang digambarkan dengan peta corruption. Untuk mengantisipasi kasus-kasus faktur pajak bermasalah, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran. Salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-124/PJ/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang berisi tentang pelaksanaan analisis risiko dalam rangka pemeriksaan atas pengajuan restitusi PPN. Dengan analisis risiko, wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN akan memperoleh kepastian hukum dan pengembalian restitusinya menjadi lebih cepat, yang berarti membantu cashflow wajib pajak. Sebagai perbandingan, di negara People?s Republic of China (PRC) sudah diterapkan PPN sejak awal tahun 1994. Dalam menghadapi faktur pajak bermasalah, pemerintah PRC telah menjalankan beberapa cara, antara lain dengan memperbaiki perangkat administrasi perpajakannya dalam bentuk pembangunan sistem monitoring perpajakan yang terkomputerisasi dan pengenaan hukuman yang lebih berat berupa hukuman mati.

---

ABSTRACTVAT is the second major source of fiscal revenue for the government, after revenue from income tax. The VAT revenue contribution accounts for 30% from the total non-oil and gas fiscal revenue. In 1983 VAT Law that put into effect on 1st January, 1985 which has been changed with VAT Law number 18 2000, VAT collection and sales tax on luxury goods in Indonesia use invoice tax system. By using the system, on every transaction which is object of VAT and sales tax on luxury goods, the collection validity is indicated by the issue of tax invoice. Without tax invoice, the seller can be assumed not doing his job to collect VAT and on the other side the buyer can be assumed not paying VAT. Then it is very clear how important the meaning of a piece of tax invoice for a seller and a buyer. To drive export which is carried out by taxable person, the government gives a lot of insentives, among others, tax refund policy i.e. on export of the goods is imposed output VAT with tax rate of 0%. The Law of General Stipulations and Administration of Taxation regulate the period of time for VAT refund application settlement at the latest of 12 months. However in related with the government policy to drive export and to give excellent services to the tax payers, then for the tax payers who carry out export will receive insentives in the forms of ease and simple and speeding up for VAT refund settlement at the latest of 2 months after receiving the VAT refund application. The ease and simple and speeding up of VAT refund has been abused by some business men and tax officers. From the above starting point, carried out the research to understand the causal factor of the case of tax invoices fraud.The research which is based on the analysis of interview results with the key informants and the other informants who are consisted of tax experts and tax officers and former tax officers of Directorate General of Tax, is uncovered of 22 models of modus of operation of tax invoice fraud. From the models, are shown that the fake tax invoices are not only happened in export transactions, but also in the transfer of the domestic taxable goods, especially in the transactions which involve non taxable persons. There are 4 main causes for the tax invoice fraud case. First, VAT system with complexity in credit mechanism between input tax and output tax and ease and simple to conduct VAT refund, especially for exportir business men. Second, tax administration is relatively poor, so that affirmation as a taxable person is conducted without proper procedural selection.. Third, auditing is a type of control to ascertain that the tax payer obeys to the tax law and regulations in a self-assessment system. However the auditing is not controlled tightly by the supervisor in tax office, because Directorate General of Tax emphasizes only on the revenue target. Fourth, the culture of society stimulates to do deviation from normal things. If a person can not do a falsehood to other persons, the person feels unsatisfied. It causes the collusion between tax payer and tax officer that is described in corruption map. To anticipate the cases of tax invoice fraud, the government has issued several regulations and circulation letters. Among others is Regulation of Director General of Tax number PER-124/PJ/2006 dated 22nd August 2006 which contains about carrying out risk analysis in related with auditing on VAT refund application. Using the risk analysis, tax payer who apply for the VAT refund will get a legal certainty and faster tax refund settlement. It means that it will help the cash flow of tax payer. As a comparative study, in People?s Republic of China (PRC) has been implemented VAT since the beginning of 1994. To enhance control against the tax invoice fraud, the Government of PRC has made concrete efforts to upgrade the tools of tax administration. Along with increasing tax audits and expanding penalty on tax frauds and evasion, great resources have been spent to build up a computerized taxation monitoring system. As a result, the calculation, deduction and refunds for VAT will be conducted on a more accurate and timely basis, while VAT frauds and tax evasions can be detected and penalized in a more effective manner."

"ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang

didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapanharta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar10.7%. Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh AccountRepresentative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi hartatersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanyaketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajakdapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanyadapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukanwawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadapperaturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebihdetail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayarandan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT

---

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system

based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnestydisclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7%. The system of selfassessment,investigation, inspection and supervision by the Account Representative still showsweaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory ofplanned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance,the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with TaxpayerTax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and GovernmentRegulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conductinginterviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicablelaws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, sothat non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.

"

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Tesis ini meneliti tentang pengaruh pajak, khususnya sistem pajak, dalam menentukan masuknya investasi asing (FDI) di negara-negara di dunia dari tahun 2010-2017. Dalam tesis ini, sistem pajak merupakan gambaran atas tingkat kemudahan pembayaran pajak dan kompleksitas peraturan pajak di satu negara. Dengan melakukan pengklasifikasian negara-negara berdasarkan tingkat pendapatannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pajak merupakan faktor penting bagi investor asing sebelum melakukan investasi di negara-negara miskin dan berkembang. Untuk negara-negara kaya, penurunan tarif pajak merupakan faktor yang lebih dominan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi institutional di negara-negara miskin dan berkembang dalam mengundang masuknya investasi asing.

---

This thesis examines the impact of the tax system in determining FDI inflows in countries around the world from 2010 to 2017. We group the countries into two groups, based on income levels. Our findings suggest that the tax system, which reflects the easiness of tax payment, and the commitment to all tax regulations, plays a significant role in determining FDI inflows in low & middle-income countries. In high-income countries, it is the corporate tax cut that plays the role. The result implies that improved institutional performance in low & middle-income countries is an essential factor to induce FDI inflows."

"Undang-undang perpajakan Nasional (khususnya Undang- undang Pajak Penghasilan) yang baru, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1984 Kesulitan dalam pemahaman sistem perpajakan tersebut adalah wajar kiranya, sebab hal mi masih tergolong hal yang baru. Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan dalam sistem perpajakan di Indonesia, merupakan ciri khusus, yaitu wajib pajak memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang Dengan cara tersebut maka administrasi perpajakan dapat lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami Sistem ini lebih dikenal dengan sistem Self Assessment. Sehubungan dengan itu, maka dilakukan upaya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (Khususnya Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Dua) yang melaksanakan undang-undang perpajakan kepada para masyarakat wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban tersebut misalnya antara lain kewajiban SPT ( Surat Pemberitahuan ), di mana wajib pajak mengisi dan menyampaikan sendiri jumlah pajak yang terhutang Selama wajib pajak mengisi SPT secara realistis benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan undang- undang perpajakan yang berlaku, maka pemeriksaan terhadap SPT tersebut tidak akan terjadi Bagaimanapun juga hasil yang dibuat berdasarkan perhitungan wajib pajak, akan selalu dibenarkan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian tentang kesederhanaan dalam undang-undang perpajakan yang baru (khususnya Pajak Penghasilan) di lapangan (dalam hal ini di wilayah Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Dua). Dari hasil penelitian yang dilakukan nampak bahwa dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilaksanakan di wilayah Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Dua, menunjukkan adanya kesederhanaan dan kemudahan-kemudahan, dilihat dari segi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Undang-undang Pajak Penghasilan itu sendiri yang terdiri dari 9 bab dan 36 pasal, cukup sederhana. Akan tetapi peraturan pelaksanaannya masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan agar tidak menambah rumit Juga penyempurnaan tersebut dilakukan agar tidak ada salah penafsiran tentang isi undang-undang Pajak Penghasilan."

"Penulis akan membahas tentang Trusts, Skema Superannuation Benefit, dan Pajak Negara bekerja untuk keperluan pajak dalam Sistem Perpajakan Australia. Perpajakan Trust bekerja berdasarkan sifat trust, dalam bentuk Trust tetap atau diskresioner, bersama dengan jenis penerima manfaat yang akan menerima pendapatan trust. Distribusi pendapatan itu sendiri kepada penerima manfaat tunduk pada perjanjian perwalian dan juga kebijaksanaan di bawah perwalian. Skema pensiun dini di sisi lain dikenakan pajak di kedua sisi dana pensiun sebagai wali amanat dan penduduk sebagai penerima manfaat manfaat pensiun. Ketika ada kematian penerima benefit, akan ada hak manfaat untuk tergantung pada manfaat kematian yang tunduk pada Binding Nomination Death Benefit (BNDB) atau dimana tanpa BNDB, dengan tunduk pada kebijaksanaan wali amanat. Terakhir, pajak negara khususnya tugas pemilik lahan karena perolehan unit trust baru akan dibahas di akhir tesis.

---

The writer will be discussing about Trusts, Superannuation Benefit Scheme, and State Taxes works for the tax purposes in Australian Taxation System. Taxation of the Trust is referred to the nature of the trust, whether fixed or discretionary trust, along with the type of beneficiary that will receive the trust income. The distribution of the income itself to the beneficiary is subject to the trust agreement and also the discretion under the trustee. The superannuation scheme on the other hand is taxed on both the hand of the superannuation fund as the trustee and on the resident as the beneficiary of the superannuation benefit. When there is a death of the resident, there will be an entitlement of the benefit to the death benefit dependant which is subject to the Binding Nomination Death Benefit (BNDB) or in the absence of BNDB, subject to the trustee`s discretion. Lastly, state taxes particularly landholder duty due to the acquirement of new unit trust will be discussed in the end of the thesis."

"Penelitian ini menganalisis implikasi dari adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak serta implikasi dari kebijakan pengenaan sanksinya. Adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak mengakibatkan PKP Penjual akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan besaran sanksi yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak menyebabkan besaran sanksi akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya penyerahan yang dilakukan, hanya karena kesalahan terlambat dalam menerbitkan Faktur Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi yang timbul dari keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan menganalisis penerapan sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak terhadap beban perpajakan yang timbul khususnya pada PT.QWE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengenaan sanksi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak menimbulkan beban perpajakan meliputi direct money cost, time cost dan psychological cost yang menyebabkan terganggunya cashflow perusahaan sehingga mendistorsi wajib pajak dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selain berpengaruh kepada wajib pajak, adanya pengenaan sanksi tersebut juga berimplikasi kepada timbulnya biaya terhadap otoritas pajak (administrative cost).

---

This study analyzes the implications of the delay in the issuance of Tax Invoice and the implications of the policy imposition of sanctions. Any delay in issuing a Tax Invoice by a Taxable Entrepreneur will be subjected to administrative sanctions of 2% from the Tax Base. The amount of sanctions calculated from the Basic Tax Imposition causes the number of sanctions to be higher along with th greater submission, only because of the delay when issuing a Tax Invoice. The purpose of this study is to analyze the implications arising from the late issuance of Tax Invoice and analyze the application of sanctions for the late issuance of tax invoices to the Cost of Taxation that arises especially for PT.QWE. This research uses a quantitative approach with a post positivist paradigm. The results showed that the imposition of sanctions for the delayed issuance of Tax Invoice raises tax burden including direct money costs, time costs and psychological costs. This can cause disruption of corporate cashflow so that distortion taxpayers in making business decisions. In addition to influencing taxpayers, the imposition of sanctions also has implications for the cost of the tax authority (administrative cost)."

"Tesis ini menganalisis kesesuaian Pajak Penghasilan Badan Sektor Perikanan dengan prinsip-prinsip perpajakan "revenue adequacy" dan "equity" dengan suatu studi kasus pada 6 (enam) perusahaan perikanan. Penelitian dalam tesis ini dilakukan secara diskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan sistem perpajakan yang bersifat skedular (antara lain pemotongan PPh final atas jasa giro dan deposito) menguntungkan 6 (enam) perusahaan yang bergerak di sektor perikanan yang menjadi objek penelitian ini, karena hampir setiap tahun perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh penghasilan diatas Rp 50.000.000. Seharusnya atas penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 30 % (tarif lapisan ke tiga dan tertinggi Undang-undang PPh 1994).Ditinjau dari segi "revenue productivity", pemotongan PPh final ini tidak memenuhi azas tersebut karena para Wajib Pajak itu memikul beban pajak yang lebih rendah dari jumlah beban pajak yang seharusnya terhutang berdasarkan tarif umum.Dilihat dari sudut pandang azas keadilan, meskipun tarif PPh final menguntungkan bagi enam perusahaan perikanan yang menjadi objek penelitian ini, namun bagi perusahaan lain yang memperoleh jumlah tambahan kemampuan ekonomi veto yang sama besarnya yang tidak dikenakan tarif final akan memikul beban pajak yang lebih besar. Dengan demikian sistem pemotongan PPh final tersebut kurang selaras dengan azas keadilan.Untuk memenuhi azas "revenue productivity" dan azas "equity", pemotongan PPh tersebut sebaiknya tidak bersifat final melainkan diperlakukan sebagai pembayaran pendahuluan (advance payment) yang akan dijadikan sebagai kredit pajak."

"Starting on April 2007, The Directorate General of Taxes has imposed Income Tax Article 23 of advertisement installing services at printed media by withholding tax system. Since the 2006 tax revenue did not reach its target, this policy is established as one of way to fulfill tax revenue in 2007 and years after it. The industry itself is in the financial unstable condition. This research begins with the fact that income from advertisement installing service is categorized as business income, which net income is difficult to determine before end of tax year because there are no exact amount of both revenues and expenses yet. It causes the difficulty in determining the accurate tax rate of Article 23 that is collected by withholding tax system. The inaccurate tax rate of Article 23 itself may affect the company?s cash flow.

The research has two purposes: (1) to find out the policy?s backgrounds in imposing Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media by withholding tax system; and (2) to explain the problems occur during the accomplishment of the impositions of Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media. In order to accomplish the purposes mentioned above, this research done by qualitative approach using depth interview as qualitative data collection technique. This research can be also classified into descriptive, pure, and cross-sectional research.

The results show that the reasons in imposing Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media are: (1) to input advertisement installing services at printed media to taxation system in order to save its tax potential; (2) to explore a potential tax revenue from advertisement installing services transactions at printed media; (3) to help increasing the government?s revenue during the year. This research also proves that this Article 23 imposition causes several problems: (1) lack of proper socialization from tax officer causing less awareness of tax withholder in withholding printed media?s taxes; (2) dispute between user and advertisement agents in determining the party that obliged to withhold the Article 23 taxes of printed media as a result of bias procedure; (3) decreased daily budget of printed media; (4) increased administrative burden for both user, printed media, and tax officer."