Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies."

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. Selanjutnya, transaksi penggabungan usaha tentunya berkaitan dengan Notaris karena pembuatan akta penggabungan. Fokus penelitian ini adalah meneliti mengenai Fasilitas Perpajakan terkait transaksi Merger yang dilakukan suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi implikasi perpajakan atas penggabungan usaha, cara-cara Perusahaan dalam rangka penguatan modal dalam negeri serta menganalisis dan mengidentifikasi peran notaris dalam proses merger dan kontribusinya dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak merger terkait ketentuan-ketentuan perpajakan dan pemenuhan persyaratan perpajakan penggunaan nilai buku, sehingga dapat menjadi panduan bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Merger memiliki konsekuensi perpajakan untuk bebas dari pajak apabila merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PMK serta menjadi suatu upaya pendukung penguatan investasi dan penanaman modal dalam negeri. Selain itu, penelitian ini juga akan menyediakan wawasan tentang peran notaris dalam memfasilitasi dan memastikan kesuksesan proses merger.

---

The high business competition in era of globalization and post pandemic Covid-19 has encouraged developing companies to increase their business capital by taking actions that can secure their position to survive these conditions through mergers with other companies. In merger transactions, it is required to use market value, but there are provisions governing the use of book value, this is regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 56/PMK.010/2021 concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation Number 52/PMK.010/2017 concerning the Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Property in the context of merger, merger, expansion, or business takeover. Furthermore, the business merger transactions are certainly related to Notaries due to the manufacture of Deed of Incorporation. The focus of this study is to examine the Tax Facility in relation to Merger transactions carried out by a Limited Liability Company (PT). The research method used in writing this thesis is a doctrinal research method, namely by using secondary data in the form of legal materials through literature studies. This research analysing and identifying the tax implications of merger, the Company's ways of strengthening domestic capital and identify the role of notaries in the merger process and their contribution in ensuring validity and compliance with applicable legal provisions. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the impact of mergers related to tax provisions and tax compliance requirements for the use of book value, so that it can be a guide for regulators and other stakeholders in dealing with similar situations in the future. Mergers have tax consequences to be tax free if the merger is carried out in accordance with the provisions regulated in the PMK and it is also a supporting effort for investment and strengthening domestic capital. In addition, this research will also provide insight into the role of notaries in facilitating and ensuring the success of the merger process."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengajak Wajib Pajak ke arah keterbukaan agar para Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kendatipun kebijakan Sunset Policy ini tidak sama dengan pengampunan pajak pada umumnya, namun diharapkan hasil dari pelaksanaan kebijakan ini dapat mendorong adanya transparansi di bidang perpajakan.

---

The focus of the study is to explain about one of the fiscal policy which is issued by the government through the Tax Law No.28 year of 2007 article 37A, called Sunset Policy. This is a qualitative research with descriptive design.The result of the research shows that the implementation of this policy forced by the willingness of the government to encourage the taxpayers towards voluntarily tax compliance. This somehow, will give a positive impact to the national income. Although the policy is different from tax amnesty, the government expected that the result from its implementation will empower the transparencies in taxation."

"Tesis ini membahas evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan investment allowance dan pengurangan PPh dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini untuk 1 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia 2 Menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan keadilan dari fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 3 Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 4 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kriteria evaluasi menurut Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat penanaman modal bukan hanya dari segi fiskal, namun juga dari non-fiskal seperti infrastruktur, SDM, SDA, kepastian hukum, kondisi ekonomi dan politik serta pangsa pasar. Pemberian fasilitas perpajakan berupa investment allowance dan pengurangan PPh menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria ketepatan dan keadilan. Namun belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Hambatan dari pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan oleh pemerintah terdiri dari hambatan internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Atas hambatan yang ada pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

---

This thesis elaborates on the evaluation on government policy of granting income tax facility investment allowance and income tax deduction to boost investment in Indonesia. The research aims at 1 analyzing the factors influencing capital investment in Indonesia 2 analyzing effectiveness, efficiency, sufficiency, fairness and responsiveness of the investment allowance and income tax deduction facilities 3 analyzing the barriers that occur from the implementation of investment allowance and income tax deduction facility policy and 4 analyzing the efforts undertaken by the government to maximize the performance of investment allowance and income tax deduction facility. This research applies qualitative method and Dunn's descriptive evaluation criteria.

The research shows that the factors influencing investors interest for conducting capital investment are not only associated with fiscal aspects, but also the non fiscal ones, such as infrastructure, human resources, natural resources, legal certainty, economic and political condition, as well as market. The granting of tax facility in form of investment allowance and income deduction has already met the criteria of appropriateness and fairness according to Dunn's policy evaluation. However, it has not yet met the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency and responsiveness. The implementation of corporate income tax facility by the government is constrained by both internal and external barriers from policy maker's side , to address which challenges, the government has been undertaking several efforts such as deregulation, de bureaucratization, as well as improvement of coordination and service for investors to invest in Indonesia."

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja, sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

---

There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however, the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities, so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT."

"Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

In encouraging investment in the field of business and/or certain areas implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative approaches, and data collection techniques with in-depth interview.

The results of the research indicate the exact dimensions of policies, implementers, environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met. Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the socialization of tax allowance policy."

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"