Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Alannuri Fahmi

Analisis implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia = Implementation analysis on assets repatriation in Indonesian tax amnesty

" Kebijakan tax amnesty Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui repatriasi aset. Namun, realisasi target repatriasi hanya 14,7 dari target 1.000 T. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan masalah yang muncul dalam repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty masih belum berjalan dengan baik karena perbedaan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69861

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shaqila Nur Roswan

Prosedur audit dan perlakuan akuntansi psak 70 atas aset pengampunan pajak PT JEI = Audit procedure and accounting treatment psak 70 of tax amnesty asset of PT JEI

" Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi atas aset pengampunan pajak PT JEI pada periode pelaporan 31 Desember 2016. Pembahasan berfokus pada prosedur audit KAP ALT berupa pengujian substantif pada aset pengampunan pajak, kebijakan akutansi atas aset pengampunan pajak PSAk 70 yang diterapkan oleh PT JEI dan dampak pengampunan pajak terhadap aset, liabilitas dan ekuitas PT JEI. Pada laporan ini juga akan dibahas total utang pajak PT JEI yang dihapuskan dalam pengampunan ... "

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Muhammed Hafez A

Pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia (tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2016) = The implementation of tax amnesty in Indonesia (juridicial review toward law number 11 of 2016 concerning tax amnesty) / Muhammed Hafez A

" ABSTRAK
Pengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta ... "

2017

T47002

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Limbong, Lita Natalia

Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Dari Fungsi Investasi Hukum Pajak = The Impact of Administrative Sanctions Amnesty on Motor Vehicle Taxes and Transfer Fees for Motor Vehicles of the Special Capital Region of Jakarta in terms of Investment Function of Tax Law

" Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jenny Kanprilla

Analisis implementasi kebijakan pengampunan pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia = The policy implementation analysis of tax amnesty on micro small and medium enterprises sector in Indonesia

" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S63568

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Monang

Pengaruh implementasi kebijakan undang-undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama rantauprapat / Monang Sitorus

" The aims of this study is to find out, reveal and analyze the influence of policy implication of Law Noll Year 2016 on Tax Amendment to the effectiveness of tax revenue in the Tax Office Primary Rantauprapat. The approach used is quantitative with data collection techniques through questionnaires and by census. Theory of policy implementation applied is theory of policy implementation according to Charles O. Jones (1994) consisting of organizational dimension, interpretation and aplication. The ... "

Universitas HKBP Nonmensen, 2017

050 VISI 25:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Juang Gibran

Analisa kekuatan hukum surat pernyataan notariil atas kepemilikan tanah secara nominee berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria = Analysis on the legal forceof a notarial statement letter regarding the ownership of land by a nominee towards based on the Tax Amnesty Law Towards The Agrarian Law

" Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T519232

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuliana Paulina

Analisis hukum pengalihan saham atas nama nominee dalam rangka pengampunan pajak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. = Legal analysis about transfer of nominee s shares ownership in order to tax amnesty pursuant to regulation number 11 year 2016 on tax amnesty

" Tesis ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pengalihan hak atas saham atas nama nominee yang dilakukan oleh para pemegang hak atas saham yang terdaftar saat ini untuk dialihkan kepada pemegang saham yang seharusnya. Hal ini dilakukan mengingat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak Tax Amnesty . Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50267

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vadhia Nabilla Yosril

Perjanjian nominee sebagai dasar pengalihan hak atas tanah dikaitkan dengan aturan tax amnesty studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 2017 Nomor 3403 K/PDT/2016 = Nominee agreement as the basis of conveyance land rights regarding to the tax amnesty regulations cese study of the supreme court number 3403/PDT/2017 dated 8 February 2017

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Nominee dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya praktek nominee yang semakin marak di Indonesia, hal tersebut tidak dipungkiri dapat mempengaruhi bidang perpajakan. Dengan adanya praktek nominee dapat merugikan salah satu pihak yaitu Wajib Pajak yang tidak menikmati hartanya namun harus tetap menanggung beban pajak dari harta tersebut. Bagaimana pengaturan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tarkait keabsahan perjanjian nominee atas objek hak atas tanah dalam kebijakan ... "

2018

T51102

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reza Raditya

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap corporate tax avoidance: pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah program tax amnesty = The influence of family firm to corporate tax avoidance: in Indonesian listed companies after the tax amnesty program

" Tesis ini menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga dan program tax amnesty terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisis perubahan perilaku penghindaran pajak setelah pelaksanaan program tax amnesty. Hasil pengujian selama lima tahun 2013 s.d. 2017 terhadap empat puluh sembilan perusahaan privat terbuka yang tidak bergerak di bidang keuangan, dan menjadi peserta program tax amnesty, menunjukkan bahwa program tax amnesty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T50411

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian