Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena perusahaan dengan budaya GCG yang lebih baik, memiliki kinerja pasar yang lebih baik pula. Untuk melakukan internalisasi budaya perusahaan, dibutuhkan komunikasi organisasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan dan hasil asesmen budaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mengidentifikasi Program Komunikasi Organisasi yang mendukung internalisasi budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan kepustakaan berdasarkan dokumentasi dan laporan. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa alur komunikasi secara diagonal (diagonal comunication) menjadi alur komunikasi yang banyak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Program komunikasi budaya organisasi yang mendukung dalam internalisasi budaya GCG dengan cara Fantasy themes saat ini dapat dilakukan secara efisien khususnya bagi lingkungan unit kerja yang memiliki hasil assessment budaya yang rendah.

---

ABSTRACTThe formation of a culture of Good Corporate Governance is important for companies because companies with a better Good Corporate Culture have better market performance. To internalize the corporate culture, proper organizational communication is needed in accordance with the characteristics of the company and the results of the cultural assessment. This study discusses how to describe the formation of a Good Corporate Governance (GCG) culture and identify an Organizational Communication Program that supports the internalization of a Good Corporate Governance (GCG) culture. The research method used is qualitative, with data collection using observations, in-depth interviews, and literature based on documentation and reports. In the research results show that the diagonal communication channel (diagonal communication) becomes the communication channel that is widely used along with the development of information technology. Organizational culture communication programs that support the internalization of Good Corporate Culture by means of Fantasy themes can now be done efficiently, especially for work unit environments that have low cultural assessment results."

"ABSTRAKRBBR adalah salah satu penilaian tingkat kesehatan baru bank sebagai pengganti CAMELS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peringkat Bank Berbasis Risiko (Profil Risiko), Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Penghasilan dan Modal) tentang Kinerja Keuangan (ROA). Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, penentuan model regresi, uji asumsi klasik, metode regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF, GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan rasio FDR, BOPO dan NOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

---

ABSTRACT

Risk Based Bank Rating (RBBR) is one of the assessments of the new health level of the bank in lieu of CAMELS in accordance in Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/ 2011. This study aims to examine the effect of Risk-Based Bank Ratings (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital) on Financial Performance (ROA). The method used is descriptive statistics, determination of regression models, classic assumption tests, multiple linear regression methods and hypothesis testing. The type of data in this study uses panel data. Based on the results of the study indicate that the ratio of NPF, GCG and CAR does not significantly influence ROA. While the ratio of FDR, BOPO and NOM has a significant effect on ROA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."

"ABSTRAKKrisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satupenyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (PrudentialBanking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankanmenerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikanstakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCGdan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan,kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang munculsehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalahpertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apayang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsipkehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisispermasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptifanalitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan datasekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkaitdengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebutdiperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuanmengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalamketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital AdequatyRatio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principlesarticle 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 TentangPerubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang BankIndonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, KeputusanMenteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good CorporateGovernance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatianperbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan diIndonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatianperbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkanpelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalamdunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahanyang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCGdan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuanyang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankandiantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dankomisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan olehlembaga perbankan.

---

ABSTRACTFinancial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous bankingindustry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governanceand Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential bankingprinciples by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositorand creditor. That is why implementation of prudential banking principles is reallyneeded to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of thematters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and alsoGood Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principlesand Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts aremade by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principlesin banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptivewith juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collectingdata is using library study that comprise a rule and book, also journal that related withGood Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, isget a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good CorporateGovernance and prudential banking principles is implementation in a rule regardingBMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel CorePrinciples article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act ofBank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding ApplicationGood Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governanceand prudential banking principles is two element that really important in Indonesiabanking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance andprudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violationwill make banking condition not stable because in banking is always emerge contagioneffect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of GoodCorporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulationthat related with prudential banking principles and Good Corporate Governance includea rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test tocandidate of direction and commissary."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu modus operandi kecurangan dalam pasar modal yang dilakukan pemegang saham pengendali suatu perusahaan terbuka, yakni modus operandi pengeluaran kas fiktif atas dana hasil penerbitan saham baru right issue kepada kontraktor-kontraktor fiktif fraudulent disbursement yang kemudian dialirkan kepada pemegang saham pengendali untuk mendanai pembelian saham perusahaan terbuka yang sebelumnya telah dibeli oleh penjamin emisi underwriter pada penerbitan saham baru. Sehingga dengan demikian pemegang saham pengendali dapat memperoleh saham perusahaan terbuka dengan tanpa melakukan kontribusi modal dalam bentuk apapun. Berdasarkan analisis manajemen risiko dan analisis yuridis normatif penyebab utama kecurangan yang dialami perusahaan faktor kesempatan karena terbatasnya jurisdiksi hukum negara Republik Indonesia, longgarnya ketentuan serta pelaksanaan hukum dan peraturan pasar modal negara Republik Indonesia; serta faktor niat, faktor keserakahan, faktor pengungkapan, faktor kebutuhan, faktor tekanan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, dengan menggunakan data-data primer yang diperoleh dari perusahaanterkait dalam rentang waktu tahun 2007 - 2009.

---

This thesis discusses a form of modus operandi of capital market fraud conducted by a controlling shareholder of a listed company, i.e., the modus operandi of fraudulent cash disbursement of right issue proceeds to fictious contractors which then distributed to the controlling shareholder to fund the purchase the listed company rsquo s shares that were previously purchased by an underwriter upon the right issue. As a result the controlling shareholder were able to acquire the listed company rsquo s shares without making any kind of capital contribution. Based on risk management analysis and normative legal analysis the fraud suffered by the company was mainly caused by the opportunity factor due to the limited jurisdiction of the Republic of Indonesia, relaxed provisions and implementation of capital market laws and regulations in Indonesia, as well as intention factor, greed factor, disclosure factor, need factor, pressure factor. This is a qualitative descriptive research, based on primary data obtained from the relevant company within the timeframe of 2007 - 2009."

"ABSTRAKHingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untukPenghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhanDewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT