Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Musrenbangdes mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good governance)

" Implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah secara langsung mempengaruhi gerakan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan khusunya pembangunan desa melalui aktivitas Musrengbangdes selama ini ... "

321 KYBER 2:3 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

M. Shendy Adam Firdaus

Mobile APPS sebagai media komunikasi pemerintahan dalam pelayanan publik perkotaan (studi kasus: penggunaan aplikasi QLUE oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) = Mobile APPS as government communication media in urban public services (case study: the usage of QLUE application by Jakarta Provincial Government) / M. Shendy Adam Firdaus

" ABSTRAK
Pertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaan perangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakan fenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobile government diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-government adalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaan aplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatif berupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini. Temuan penting penelitian ini ... "

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afif Juniar

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Beberapa Wilayah Desa di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta = Implementation of Village Cash for Work in Village Governance (Studies in Several Villages in Sukabumi District, Bandung District, Tangerang District, Karawang District, and Purwakarta District)

" Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rengga Dina Permana

Dominasi ideologi neoliberal dalam manajemen migrasi buruh Indonesia = Dominance of neoliberal ideology within Indonesian s labor migration management / Rengga Dina Permana

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang ... "

2018

T51380

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Komarudin

Public health spending, governance quality and poverty alleviation = Anggaran kesehatan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan pengentasan kemiskinan

" ABSTRAK
Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama di kebanyakan negara berkembang. Penelitian ini mempelajari keterkaitan antara anggaran kesehatan, kualitas tata Kelola pemerintahan dan pengurangan kemiskinan. Menggunakan metode panel data analisis dengan Random Efek (RE) dan instrument variable (IV) untuk robustness check dan first-difference generalised method of moments (GMM) karena ada masalah endogeneity. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa anggaran Kesehatan mempunyai efek yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan, dan negara-negara dengan kulaitas tata Kelola pemerintahan yang sudah baik cenderung mengentaskan kemiskinan lebih ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ihsan

Analisis penerapan whistleblowing system sebagai pengendalian intern dan implementasi good public governance pada Kementerian Keuangan = Analysis of whistleblowing system as internal control and implementation of good public governance in The Ministry of Finance

" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fajri Ramadhan

Penerapan e-Budgeting sebagai wujud penerapan good public governance: studi kasus Provinsi DKI Jakarta = The implementation of e-budgeting system as an implementation of good public governance: case study DKI Jakarta Province

" ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S64090

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Hanif Muslim

Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Rekomendasi Perbaikan Proses Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5: Studi Kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia = The Evaluation of Information Technology Management and Recommendation of Process Improvement Using COBIT 5 Framework: Study Case Indonesian Institute Of Sciences

" Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu ... "

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Siska Yuniza

Analisis reformasi birokrasi pada mahkamah konstitusi ri dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik good governance = Analysis of bureaucracy reform at constitutional court of republic of indonesia in attempt to establish good governance / Siska Yuniza

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Yusroh

Penyelenggaraan rumah susun di DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik = implementation of condominiums in DKI Jakarta for the people based on public services act no. 25 of 2009.

" Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan rumah susun sebagai bagian dari lingkup pelayanan publik, sebagaimana rumah susun merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang tercantum pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga sebagai solusi untuk mengatasi permukiman informal seperti permukiman kumuh, dan maka dari itu penyelenggaraan rumah susun merupakan bagian dari kepentingan umum dan kepentingan negara berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian