Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberiakuan otonomi daerah sebagairnana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik tolak perubahan paradigma pembangunan di daerah yakni dari sistem sentralisasi ke arah sistem desentratisasi. Secara substansial dan komprehensif masyarakatlah yang sebenarnya sebagai tujuan utama penerima otonomi daerah dan bukannya pada pemerintah daerahnya. Untuk mengetahui seberapa besar jangkauan dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial akan mampu dirasakan masyarakat hingga pada tingkat yang paling bawah, kondisi ini dapat diamati dari seberapa besar pula Bargainning power masyarakat melalui wadah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berkemampuan (powerfull) mempengaruhi Pemerintah Kota Tarakan di dalam penetapan kebijakan kesejahteraan sosial.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan periode Tahun 2001-2003, serta pengaruhnya terhadap jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat Kerangka pikir utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, diarahkan pada bagaimana hasil akhir (outputs) dari sistem perencanaan pembangunan daerah tersebut akan lebih mampu menyelesaikan dan mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial kemiskinan secara cepat, tepat dan mendasar. Perencanaan pembangunan semacam ini sudah barang tentu mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakatnya secara nyata dan berkelanjutan, dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan umum.Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka teori sistem melalui analisis sistem dinamik. Pendekatan ini dipandang sangat cocok untuk menganalisis dinamika kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan yang didirikan dengan adanya penuh kerumitan, selalu mengalami perubahan cepat yang mengandung ketidakpastian, adanya waktu jeda (delay) dan umpan balikan (feedback loop). Sumber data penelitian adalah para informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive (non probability) sampling, dan proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memadukan penggunaan teknik in-depth interview dan studi dokurnentasi. Cara ini dimaksudkan sebagai mekanisme untuk saling melengkapi, dan cara semacam ini dapat diyakini mampu menjelaskan secara obyektif dan komprehensif kondisi realitas sosiai yang ditemukan di lokasi penelitian.Hasil penelitian lapangan menunjukkan begitu kuatnya dominasi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning daripada bottom up planning, artinya keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, masih dibuat dan didominasi oleh usulan-usulan kegiatan pembangunan strategis yang datangnya dari jajaran Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan, yang di dalamnya masyarakat khususnya pada tingkat yang paling bawah (grassrtaat) kurang memiliki peranan yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.Kesulitan di dalam mencari titik temu antara kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning dengan bottom up planning di Kecamatan Tarakan Barat karena: pertama, strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan Kota Tarakan sebagai Little Singapore, di dalam prakteknya masih tidak jelas pengoperasionalisasianya hingga pada tingkat grassrt Kadua, berbagai usulan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berasal dari LPM pada kenyataannya relatif kurang dilandaskan pada upaya-upaya ke arah pemenuhan kebutuhan riil (real need) masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang mereka ajukan, cenderung memiliki kesamaan dengan usulan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, masih kurang efektifnya bargaining power masyarakat (LPM), yang ditandai dengan masih relatif tingginya persentase angka fraksi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planing (22,62% per tahun).Jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat baru pada jenjang anak tangga ketiga yang merupakan kelompok Degree of Tokenism, sebagaimana kerangka teori dalam Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Amsteln. Pada jenjang partisipasi ini, didirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangannya, akan tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya sehubungan penyampaian pandangan yang telah mereka sampaikan. Peranan serta masyarakat pada jenjang partisipasi ini, dimaknai hanya memiliki kemungkinan yang relatif kecil untuk mampu menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang mendasar, ke arah terwujudnya kondisi kesejahteraan sosial.Kenyataan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, antara lain: pertama, hambatan struktural yang berupa sistem politik Pemerintah Kota Tarakan yang tampak begitu sentralistik di dalam menetapkan kebijakan pembangunannya, dengan kurang mau menerima kritik dan saran dari masyarakat (LPN), sekalipun itu juga saran yang datangnya dari pihak legislatif. Kedua, hambatan administratif yang berupa sistem administrasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan secara terpusat, dengan kurang mengedepankan pentingnya pelibatan peran aktif masyarakat di dalamnya, sehingga kegiatan pembangunan yang direalisasikan akan lebih didominasi oleh usulan-usulan kegiatan strategis dari Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan.Upaya rekomendasi terhadap realitas sosial rendahnya jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial Kecamatan Tarakan Barat antara lain: pertama, dilaksanakannya Reposisi Fungsi LPM yang ada pada setiap Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang terdiri dari program restrukturisasl LPM dan program stabilisasi LPM. Kedua, meningkatkan upaya-upaya pembelajaran kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah yang ideal. Ketiga, pengkajian kembali terhadap alur mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana yang telah ada selama ini untuk lebih bersifat partisipatif dan accountable.(Tesis: xii, 6 bab, 149 halaman, 16 tabel, 10 gambar, 4 lampiran, Bibliografi: 41 buku, 1 tesis, 2 jurnal, dan 4 makalah, (1980 s/d 2003)"

"Satelit inderaja oseanografi Aqua MODIS dan altimetri digunakan untuk mempelajari perubahan lingkungan suhu, klorofil-a dan arus permukaan perairan Tarakan terhadap variabilitas ENSO dan Musim, agar diperoleh pemahaman dinamika oseanografi selama perioda El Nino, La Nina, dan Normal, Musim Barat dan Timur. Analisis tingkat kesesuaian lokasi budidaya Eucheuma cottonii menggunakan pengukuran langsung pada 11 stasiun sampling tanggal 11 Juli 2013 di perairan pantai Amal dan Mamburungan, dan P. Sadau dengan parameter suhu, salinitas, kecerahan, turbiditas, pH, nitrat, fosfat, dan kalium. Hasil penelitian menunjukkan faktor lingkungan sangat dipengaruhi variabilitas ENSO dan Musim. Perairan timur Tarakan memiliki tingkat kesesuaian lebih tinggi daripada bagian barat. Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) mempengaruhi transfer massa air dari kolam panas Pasifik Barat memasuki perairan utara dan barat Tarakan. Analisis tingkat kesesuaian lokasi budidaya dengan metoda equal interval menunjukkan perairan pantai Amal sampai bagian selatan memiliki kesesuaian paling tinggi dan pantai Mamburungan dan P. Sadau dengan kesesuian sedang. Analisis tingkat kesesuaian di perairan Tarakan menggunakan data satelit inderaja memberikan informasi pada perioda El Nino berada di pantai Amal dan Tanjung Simaya; perioda La Nina di Tanjung Simaya dan Juata, perioda Normal di Tanjung Binalatung dan Simaya, Musim Barat di Tanjung Simaya dan Juata, dan Musim Timur di pantai Amal dan Tanjung Selayang.

---

Remote sensing oceanography of Aqua MODIS and altimetry have been applied to study environmental changes of sea surface temperature, chlorophyll-a, and surface current in the Tarakan water against ENSO and Monsoon variability in order to know dynamical oceanography during El Nino, La Nina, and Neutral peroid, Northwest monsoon/NW, Southeast monsoon/SE. The suitability level analysis of seaweed cultivation of Eucheuma cottonii used 11 sampling stations on 11 July 2013 in the Amal and Mamburungan beaches and Sadau island with parameters of temperature, salinity, brightness, turbidity, acidity, nitrate, phosphate, and kalium.

The results showed that environmental changes are affected by ENSO and monsoons. The suitability level in the eastern is better than western Tarakan water. The Indonesian throughflow plays important role in transferring water masses from warm pool in western tropical Pacific entering northern and western Tarakan. Analysis of suitability level using equal interval method indicates that from Amal beach to southern part has the highest suitability level while Mamburungan beach to Sadau island are moderate level. The suitability level analysis using satellite oceanography implied potential areas for seaweed cultivation of Eucheuma cottonii in the Amal beach and Cape Simaya during El Nino; Capes of Simaya and Juata during La Nina; Capes of Binalatung dan Simaya during Neutral period; Capes of Simaya and Juata and Amal beach and cape Selayang during Northwest and Southeast monsoon, respectively."

"ABSTRAKSelisih antara jumlah pasokan dan kebutuhan gas bumi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya diakibatkan jumlah pasokan gas bumi semakin menurun dan kebutuhan akan gas bumi yang semakin meningkat serta kurangnya penemuan cadangan gas terbaru. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sumber daya gas lainnya seperti shale gas sehingga dapat diproduksi secara komersial. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Formasi Meliat yang berada di Cekungan Tarakan memiliki sumber daya shale gas yang bisa dihasilkan secara teknis sebesar 3.8 TCF dari gas-in-place resiko sebesar 25.1 TCF. Tujuan penelitian ini mengkaji skema kontrak gross split terhadap aspek keekonomian dari pengembangan lapangan shale gas di Formasi Meliat, Cekungan Tarakan.Skenario dasar dalam penelitian ini yaitu membuat tiga profil laju alir yang dikembangkan dengan menggunakan kurva penurunan hiperbolik Arps, antara lain profil produksi rendah dengan laju alir awal (qi) sebesar 50 mmcf/mo, profil produksi sedang qi=125 mmcf/mo dan profil produksi tinggi qi=200 mmcf/mo. Amerika Serikat dan lapangan migas terdekat menjadi benchmarking dalam membuat biaya investasi pengembangan lapangan shale gas di Cekungan Tarakan. Pada kondisi analisis kontrak gross split memiliki NPV>0, IRR>10% pada profil produksi sedang dan tinggi. Analisis sensitivitas dilakukan pada profil produksi, biaya pengeboran dan harga gas. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan NPV dalam kontrak gross split adalah profil produksi. NPV positif dicapai ketika gas bumi dijual pada $9.24/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6.43/MMBTU pada profil produksi tinggi.

---

ABSTRACTThe difference between the amount of supply and demand of natural gas in Indonesia is increasing each year year due to the decreasing natural gas supply with increasing demand and the lack of discovery of the latest gas reserves. This encourages the Indonesian government to develop other gas resources such as shale gas so that it can be produced commercially. Shale gas potential in Indonesia was predicted reached 574 TCF which spread in Sumatra, Kalimantan, Java and Papua. Meliat Formation, located in Tarakan Basin has shale gas potential in which 3.8 TCF is technically recoverable with 25.1 TCF risked gas in place. The purpose of this study is to examine the gross split contract scheme on technoeconomic aspect of shale gas field development in Meliat Formation in Tarakan Basin.The basic scenario in this research is to create three flow rate profiles developed using the Arps hyperbolic decline curves, consist a low production profile with initial production (qi) of 50 mmcf / mo, medium production profile qi = 125 mmcf / mo and high production profile qi = 200 mmcf / mo. The The United States and the nearest oil and gas field in Tarakan Basin have become a benchmark in making investment costs for the development of this shale gas field. In the analysis condition, gross split contracts have NPV> 0, IRR> 10% on medium and high production profiles. Sensitivity analysis is carried out on the production profile, drilling costs and wellhead gas price. The analysis shows that the factor that has more affected on the increase in NPV in gross split contract is the production profile. A positive NPV is reached when gas price is $ 9.24 / MMBTU at medium production profile and $ 6.43 / MMBTU at high production profile."

"ABSTRAKJumlah pasokan dan kebutuhan gas bumi di Indonesia masih dalam kondisi defisit yang diakibatkan jumlah pasokan gas bumi semakin menurun dan kebutuhan akan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, defisit antara pasokan dan kebutuhan dapat diperkecil seiring penemuan cadangan gas bumi konvensional yang baru atau dengan mengembangkan lapangan gas nonkonvensional seperti shale gas. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Formasi Naintupo yang berada di Cekungan Tarakan memiliki sumber daya shale gas yang bisa dihasilkan secara teknis sebesar 5 TCF darigas-in-place resiko sebesar 35 TCF. Penelitian ini akan membahas mengenai aspek teknoekonomi dari pengembangan lapangan shale gas di Formasi Naintupo, Cekungan Tarakan dengan menggunakan skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan skema kontrak gross split.Tiga profil laju alir akan dikembangkan dengan menggunakan kurva penurunanhiperbolik Arps, yaitu profil produksi rendah dengan laju alir awal (qi) sebesar 150 mmcf/mo, profil produksi sedang (qi=250 mmcf/mo) dan profil produksi tinggi (qi=350 mmcf/mo) . Perkiraaan biaya investasi berdasarkan benchmarking biaya pengembangan lapangan shale gas di Amerika Serikat dan pengembangan lapangan migas di Cekungan Tarakan. Pada kondisi analisis kontrak bagi hasil dan kontrak gross split memiliki NPV>0, IRR>10% pada profil produksi sedang dan tinggi. Bagi kontraktor, kontrak bagi hasil akan lebih menguntungkan pada profil produksi rendah dan kontrak gross split lebihmenguntungkan pada profil produksi tinggi. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan NPV dalam kontrak bagi hasil adalah harga gas dan dalam kontrak gross split adalah profil produksi. Untuk mendapatkan nilai NPV yang positif pada Kontrak Bagi Hasil, gas bumi harus dijual pada harga $12,05/MMBTU pada profil produksi rendah, $7,88/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,03 pada profil laju alir tinggi. Pada kontrak gross split, NPV yang positif dicapai ketika gas bumi dijual pada $8,42/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,52/MMBTU pada profil produksi tinggi.

---

ABSTRACTThe amount of supply and demand of natural gas in Indonesia is still in deficitcondition due to the decreasing supply with increasing demand each year. This deficit of supply and demand could be minimized by new reserve discovery of conventional natural gas or by developing unconventional gas field like shale gas. Shale gas potential in Indonesia was predicted reached 574 TCF which spread in Sumatra, Kalimantan, Java and Papua. Naintupo Formation, located in Tarakan Basin has shale gas potential in which 5 TCF is technically recoverable with 35 TCF risked gas in place. This study will discuss technoeconomic aspect of shale gas field development in Naintupo Formation in Tarakan Basin by using production sharing contract scheme and gross split contract scheme.Three flow profiles would be developed by using Arps hyperbolic decline curves, consist of low production profile with initial production (qi) of 150 mmcf/mo, medium production profile (qi = 250 mmcf/mo) and high production profile (qi = 350 mmcf/mo). Costs estimation were based on benchmarking cost of developed shale gas field in United States and nearby oil/gas field development in Tarakan Basin. On the base case, production sharing contract and gross split contract gave NPV>0, IRR>10% on middle and high production profile. For contractor, production sharing contract was more profitable in low production profile and gross split contract was more profitable on highproduction profile. Sensitivity analysis showed that the NPV increase was more affected by gas price in production sharing contract and production profile was more influential in gross split contract. To develop positive NPV in production sharing contract, gas price should be $12.05/MMBTU in low production profile, $7.88/MMBTU in middle production profile and $6.03 in high production profile. In gross split contract, positive NPV was reached when gas price was $8.42/MMBTU in middle production profile and $6.52/MMBTU in high production profile."

"Saat ini rumah sakit dan tenaga kesehatan rawan akan tuntutan-tuntutan yaitu tuntutan mutu pelayanan, tuntutan kesejahteraan karyawan, tuntutan hukum dari pasien dan banyak pesaing dalam bidang perumahsakitan. Atas dasar itu diperlukan upaya perbaikan mutu dan menjaga mutu.Penelitian Departemen Kesehatan tahun 1989 di rumah sakit kelas B, C, D pads enam provinsi rekam medis belum dapat digunakan sebagai alat ukur mutu pelayanan kesehatan dimana - pengisian rekam medis tak lengkap dan data-datanya disangsikan. Kejadian serupa terjadi di RSUD Tarakan Jakarta, dimana dari penelitian bulan Juni 2002 dan wawancara prapenelitian dengan kepala sub bagian rekam medis RSUD Tarakan Jakarta pada bulan Desember 2002, pengisian rekam medis tak lengkap dan pengembalian 100% terlambat.Untuk itu diperlukan penelitian kelengkapan dan ketepatan waktu pengembalian rekam medis rawat inap serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengembalian. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian pada rekam medis rawat inap bulan Oktober 2002 didapat rekam medis, yang lengkap hanya 4,7% dan tak lengkap 95,3% sedangkan tepat waktu pengembalian 18% dan tak tepat waktu 82%. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan adalah lingkungan kerja kurang menyenangkan, kompensasi belum memadai, ketidakdisiplin waktu kerja, monitoring (supervisi) tak berjalan, belum ada penghargaan yang memadai, peran dan fungsi panitia rekam medis tak berjalan, urgensi terhadap rekam medis masih rendah, sosialisasi buku pedoman pengelolaan rekam medis sangat kurang sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan pengembalian adalah resume medis belum diisi, pengetahuan dan pemahaman petugas administrasi ruang perawatan sangat kurang dan fungsi monitoring ( supervise) tak berjalan.Atas dasar temuan itu disarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan staff sub bagian rekam medis, peningkatan fungsi dan peran panitia rekam medis, peningkatan kompensasi, peningkatan disiplin waktu kerja, peningkatan sosialisasi buku pedoman pengelolaan rekam medis, peningkatan prasarana fisik dan sarana, dilaksanakan sistim pemberian penghargaan dan teguran terhadap petugas yang telah melaksanakan pengelolaan dengan baik dan tidak baik serta untuk masa akan datang digunakan sistim komputerisasi rekam medis dimana bila salah satu petugas tidak mengisi rekam medis maka secara otomatis jasa produksi tak keluar.

---

Recently, the hospital and health personnel are troubled by claims that are the claim of service quality, the claim of employee's welfare, criminal procedure by the patient and other competitors in hospitalization aspects. Base on those facts, so some effort of improving and maintaining the quality is needed.

The study by Department of Health on 1989 in the hospitals class B, C, D, in six provinces reveals that the medical record is can not be used yet as a measurement device to the quality of health services because the filling up of medical record is still incomplete and the data are doubted.

Similar things happen in RSUD Tarakan Jakarta; where from the study in June 2002 and the pre-study interview with the chief of medical record sub department in RSUD Tarakan Jakarta in the month of December 2002, the filling up of medical record was incomplete and the returns was 100% delayed.

Thus, there is a need to study about the completeness and accuracy of the medical record return in the hospitalized patient and those factors, which affect the completeness, and accuracy in returning time. This study was using the qualitative and quantitative descriptive method.

The study result about the medical record of hospitalized patient in October 2002 revealing only 4,7% of complete medical record and the incomplete of 95,3%, where as the medical record with on time returning of 18% and not on time of 82%. The factors that affect completeness are inconvenient of working environment, insufficient compensation, indiscipline of working hours, stuck monitoring (supervision), insufficient reward, interference in the role and function of medical record committee, low urgency of medical record, the lack of medical record management guiding books socialization. Whereas the factors that affect returns are no filling up of resume of medical record, knowledge and understanding of the health care room administrative officer and the stuck in monitoring (supervision) function.

Based on those findings, it is suggested to improve the quality of human resources and make the staff of the medical record sub department to be efficient, enhance the function and role of the medical record committee, improve compensation, improve the discipline of working hours, enhance the socialization of the guiding book of medical record management, improve the physical utility and pre-utility, do the reward and punishment system for the officer who had done good and bad management respectively, and for the future, it will be used computerization system, where if there is an officer who does not fill up the medical record, then automatically there will be no production services."

"Promosi Kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi kesehatan adalah PHBS yang mencakup salah satu tatanannya yaitu Tatanan Institusi Kesehatan yang disebut dengan Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ). Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapal memberikan masukan yang baik dalam peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan.RSUD Tarakan merupakan salah satu rumah sakit kelas B Non Pendidikan yang telah menerbiikan SK PKRS tentang penetapan Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Informasi sebagai pengelola dan koordinator kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit , nomor : 30/SKIRST/2000 tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan baik.Penelitian ini bertujuan untuk memperole informasi mengenai kinerja PKRS di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2004Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam ( Indepth Interview ), Fokus Grup Diskusi (FGD) dan analisa data sekunder. Dengan informan pejabat dan karyawan RSUD Tarakan dan pasien.Hasil dan Kesimpulan Penelitian menunjukkan bahwa :Jumlah tenaga PKRS tidak memadai dan SDMnya masih rendah, Dana tidak dialokasikan khusus untuk PKRS. Sedangkan Sarana tidak tersedia khusus untuk PKRS. Perencanaan tentang PKRS di RSUD Tarakan termasuk kegiatan PKRS, belum ada sama sekali. Pada Pengorganisasian, sudah ditetapkan dalam SK tetapi tidak ditindak lanjuti dan tidak adanya dukungan dari Direktur RSUD. Sehingga saat ini pelaksanaan PKRS di RSUD Tarakan jauh dari yang diharapkan. Pemantauan yang selama ini belum pernah dilakukan terhadap pelaksanaan PKRS di RSUD Tarakan, belum pernah ditindak lanjuti baik oleh manajemen RS. Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Sehingga bisa dianalisis bahwa kinerja PKRS RSUD Tarakan masih sangat rendah.Disarankan untuk RSUD Tarakan adalahSebaiknya SDM tenaga PKRS harus lebih ditingkatkan rnelalui Pendidikan dan Pelatihan. Dana dan Sarana disediakan khusus untuk PKRS. Pengarsipan di Sub Bag Pemasaran Sosial dan Informasi seharusnya dikelola dengan baik, sehingga mudah untuk mendapatkannya. Sebaiknya ada Berita Acara penyerahan tugas dari Kepala Sub Bag yang lama ke Kepala Sub Bag Pemasaran yang baru. Perencanaan yang baik untuk kegiatan PKRS. Pengorganisasian harus dilakukan secara baik seperti yang telah ditetapan di SK tentang PKRS dan ditindak lanjuti serta adanya dukungan yang penuh dari Direktur RSUD Tarakan. Yang terpenting PKRS harus benar-benar dilaksanakan oleh Sub Bag Pemasaran Sosial dan Informasi dan didukung oleh unit-unit yang ada di RSUD Tarakan. PKRS di RSUD Tarakan . Dalam pelaksanaannya, PKRS sebaiknya mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Departemen Kesehatan khususnya Ditjen Yanmed, Pusat Promosi Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi untuk selalu memberikan pembinaan dan dukungan baik berupa sarana atau media serta melibatkan secara aktif panitia PKRS dalam setiap proses pengembangan program PKRS serta dilakukan pemantauan secara kontinyu. Menindak lanjuti legalitas pelaksanaan PKRS sebagai komponen akreditasi rumah sakit. Sehingga akan didapatkan kinerja PKRS yang baik dan profesional serta dirasakan manfaatnya oleh RSUD Tarakan.Daftar Bacaan : 30 (1964-2003)

---

Analysis of the Implementation of Health Promotion in Hospital at Tarakan Jakarta General Hospital in 2004Health promotion is an effort to empower community to maintain, enhance, and protect themselves and their environment. The strong point of health promotion program is healthy and clean life behavior in which one of its arrangements is the arrangement of health institution that called health promotion in hospital. The goal of health promotion in hospital is to increase the knowledge of patients and their family about the disease they have and the things should be done to help the healing and to avoid suffering the same disease. If it is conducted well, it can be a good input to improve health care quality and image.

Tarakan Jakarta General Hospital is one of non-teaching type B hospitals that had published the decree of health promotion in hospital number 301SIfIRST12000 in term of the determination of Sub-division of Information and Social Marketing as manager and coordinator of health promotion in hospital program. However, practically it was not done well.

The aim of study was to gain the information about performance of health promotion in hospital at Tarakan Jakarta General Hospital in the year 2004.

The research design was qualitative using in-depth interview method, focus group discussion, and secondary data analysis. Informants of the study consisted of managers, staffs, and patients in the Tarakan Jakarta General Hospital.

The study showed that the quantity of human resources was inadequate, quality of human resources was improper, and the fund for health promotion in hospital was not allocated particularly. There was no planning for health promotion in hospital at all. Although the decree of health promotion in hospital was available but it was not followed up, and there was no encouragement from director of hospital. The implementation of health promotion in hospital was still far than expected. So far, the hospital management, Ministry of Health, as well as DKI Jakarta Health Office had not followed up the monitoring of implementation of health promotion in hospital. It showed that the performance of health promotion in hospital was poor.

It was recommended for Tarakan Jakarta General Hospital in order to increase quality of its human resources through education and training. The fund should be allocated for such program. The archive system should be managed well in Sub-division of Information and Social Marketing. The announcement letter of job submission from the previous head of Sub-division of Information and Social Marketing toward the new one should be available. The better planning for health promotion in hospital should be provided. The decree of health promotion in hospital should be followed up and encouraged by the hospital director. The health promotion in hospital also should be encouraged by the Ministry of Health particularly Directorate of Medical Care, Center for Health Promotion, and the Province Health Mice by giving facility or media and involving health promotion in hospital committee in every health promotion development process and monitoring continuously. The legality of implementation of health promotion in hospital should be followed up as a hospital accreditation component. So the performance of health promotion in hospital becomes professional and gives benefit to the hospital itself.

References: 30 (1964-2003)"

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"Reservoir Intra Tarakan merupakan bagian dari Formasi Tarakan yang berumur Pliosen awal. Berdasarkan data pemboran, lapisan intra Tarakan merupakan reservoir batupasir dengan lingkungan pengendapan delta yang porinya terisi oleh fluida hidrokarbon dominan berupa gas. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan reservoir Intra Tarakan dan persebarannya di area penelitian dengan menggunakan data 3D seismik dan data sumur. Metode inversi simultan diaplikasikan untuk memperoleh indikator litologi dan fluida. Sedangkan proses pemisahan komponen spektrum frekuensi pada data seismik dengan berbasis transformasi wavelet kontinyu (CWT) digunakan untuk mengidentifikasi reservoir gas yang berasosiasi dengan zona frekuensi rendah. Dari hasil tes sensitivitas parameter diperoleh mu-rho sebagai indikator litologi dan lambda-rho sebagai indikator fluida, dimana batupasir memiliki nilai mu-rho 33-50 GPagr/cc dan batupasir tersaturasi gas memiliki nilai lambda-rho 2-20 GPagr/cc. Hasil dari inversi simultan ditransformasi menjadi volume lambda-rho dan mu-rho sehingga persebaran batupasir dan hidrokarbon gas pada lapisan intra Tarakan dapat dipetakan. Hasil dekomposisi spektral 25 Hz pada lapisan intra Tarakan memiliki kemiripan dengan peta persebaran litologi dari parameter mu-rho yang dapat memvisualisasikan fitur geologi berupa delta lobe, distributary channel, dan mouthbar. Sedangkan hasil dekomposisi spektral pada 5 Hz memiliki kemiripan dengan peta lambda-rho hasil inversi simultan yang memetakan persebaran hidrokarbon gas. Hasil integrasi antara inversi seismik simultan dan analisisi kualitatif dekomposisi spektral dapat membantu dalam mengkarakterisasi reservoar berdasarkan parameter yang dikontrol dari data sumur sehingga memberi tingkat keyakinan yang tinggi untuk merencanakan pengembangan lapangan.

---

Reservoir Intra Tarakan is a part of Tarakan Formation that deposited in early Pliocene. Based on drilling data, Intra Tarakan layer is gas bearing sands reservoir with deltaic deposition environment. This research goal is to map the intra Tarakan reservoir character and its distribution in the study area using 3D seismic and wells data. Simultaneous inversion method is applied to obtain lithology and fluid indicator. While the process of separating the frequency spectrum components in seismic data based on a continuous wavelet transform (CWT) is used to identify the gas reservoir associated with low frequency zone. From sensitivity analysis, mu-rho is sensitive to lithological change and lambda-rho is sensitive to water saturation, sandstone value of mu-rho is 33-50 GPagr/cc and gas saturated sandstone value of lambda-rho is 2-20 GPagr/cc. The result of simultaneous inversion is transformed into lambda-rho and mu-rho volume so that sandstone and gas saturated sandstone can be mapped. Spectral decomposition result at 25 Hz in intra Tarakan layer shows similarity to lithology map derived from mu-rho volume that able to improve the geological feature visualization such as delta lobe, distributary channel, and mouthbar. While the result of spectral decomposition at 5 Hz in intra Tarakan layer have similarity with lambda-rho slice from the seismic simultaneous inversion result that inferred as gas distribution map. Integration result between seismic simultaneous inversion and qualitative analysis of spectral decomposition able to assist the reservoir characterization that controlled by well data that give higher confidence level to plan the field development."

"

Reservoir Intra Tarakan merupakan bagian dari Formasi Tarakan yang berumur Pliosen awal. Berdasarkan data pemboran, lapisan intra Tarakan merupakan reservoir batupasir dengan lingkungan pengendapan delta yang porinya terisi oleh fluida hidrokarbon dominan berupa gas. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan reservoir Intra Tarakan dan persebarannya di area penelitian dengan menggunakan data 3D seismik dan data sumur. Metode inversi simultan diaplikasikan untuk memperoleh indikator litologi dan fluida. Sedangkan proses pemisahan komponen spektrum frekuensi pada data seismik dengan berbasis transformasi wavelet kontinyu (CWT) digunakan untuk mengidentifikasi reservoir gas yang berasosiasi dengan zona frekuensi rendah. Dari hasil tes sensitivitas parameter diperoleh mu-rho sebagai indikator litologi dan lambda-rho sebagai indikator fluida, dimana batupasir memiliki nilai mu-rho 33-50 GPa*gr/cc dan batupasir tersaturasi gas memiliki nilai lambda-rho 2-20 GPa*gr/cc. Hasil dari inversi simultan ditransformasi menjadi volume lambda-rho dan mu-rho sehingga persebaran batupasir dan hidrokarbon gas pada lapisan intra Tarakan dapat dipetakan. Hasil dekomposisi spektral 25 Hz pada lapisan intra Tarakan memiliki kemiripan dengan peta persebaran litologi dari parameter mu-rho yang dapat memvisualisasikan fitur geologi berupa delta lobe, distributary channel, dan mouthbar. Sedangkan hasil dekomposisi spektral pada 5 Hz memiliki kemiripan dengan peta lambda-rho hasil inversi simultan yang memetakan persebaran hidrokarbon gas. Hasil integrasi antara inversi seismik simultan dan analisisi kualitatif dekomposisi spektral dapat membantu dalam mengkarakterisasi reservoar berdasarkan parameter yang dikontrol dari data sumur sehingga memberi tingkat keyakinan yang tinggi untuk merencanakan pengembangan lapangan.

---

Reservoir Intra Tarakan is a part of Tarakan Formation that deposited in early Pliocene. Based on drilling data, Intra Tarakan layer is gas bearing sands reservoir with deltaic deposition environment. This research goal is to map the intra Tarakan reservoir character and its distribution in the study area using 3D seismic and wells data. Simultaneous inversion method is applied to obtain lithology and fluid indicator. While the process of separating the frequency spectrum components in seismic data based on a continuous wavelet transform (CWT) is used to identify the gas reservoir associated with low frequency zone. From sensitivity analysis, mu-rho is sensitive to lithological change and lambda-rho is sensitive to water saturation, sandstone value of mu-rho is 33-50 GPa*gr/cc and gas saturated sandstone value of lambda-rho is 2-20 GPa*gr/cc. The result of simultaneous inversion is transformed into lambda-rho and mu-rho volume so that sandstone and gas saturated sandstone can be mapped. Spectral decomposition result at 25 Hz in intra Tarakan layer shows similarity to lithology map derived from mu-rho volume that able to improve the geological feature visualization such as delta lobe, distributary channel, and mouthbar. While the result of spectral decomposition at 5 Hz in intra Tarakan layer have similarity with lambda-rho slice from the seismic simultaneous inversion result that inferred as gas distribution map. Integration result between seismic simultaneous inversion and qualitative analysis of spectral decomposition able to assist the reservoir characterization that controlled by well data that give higher confidence level to plan the field development.

"