Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Haryo Laksono
"
Penelitian ini membandingkan dampak implementasi tanda tangan elektronik di daerah dengan rata lama sekolah orang tua rendah dan tinggi dalam penerbitan akte kelahiran. Menggunakan data Susenas di Indonesia pada tahun 2010-2021 dan metode difference in difference, studi ini menemukan bahwa implementasi tanda tangan elektronik dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran sejumlah 291 dokumen. Namun dengan membandingkan peningkatan jumlah akte kelahiran terhadap total jumlah akte kelahiran dan jumlah kelahiran, studi ini menemukan bahwa dampak implementasi tanda tangan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudha Permana
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tahapary, Joan Venzka
"
Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28679
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nadia Karimah
"
Tanda tangan elektronik merupakan salah satu alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg. Dasar hukum dari suatu tanda tangan elektronik ini yakni dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 11 dan 12. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tanda tangan elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah dan dapat digunakan di Persidangan dalam menyelesaikan sengketa. Namun, dalam penerapannya bukanlah suatu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andika Pramatama
"
Tanda tangan yang dibuat secara elektronik seharusnya dapat diterapkan dalam pembuatan akta autentik oleh notaris di Indonesia. Karena pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dapat diterapkan pembuatan dokumen secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Kewenangan dari notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada larangan untuk notaris apabila akta autentik dibuat dan ditanda tangani secara elektronik. Sementara di Perancis akta autentik elektronik sudah diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis Tahun 2016 ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Dewi Novita
"
Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riri Ananingdyah
"
ABSTRAK
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56654
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Dimar Habibi
"
Tanda tangan elektronik merupakan inovasi untuk menjawab tantangan keamanan dan keabsahan dokumen di dunia digital. Tanda tangan elektronik merupakan metode persandian menggunakan algoritma kriptografi Infrastruktur Kunci Publik. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen akan membantu mempercepat, mempermudah, memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk mengesahkan dokumen - dokumen strategis berbagai sektor. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan metode algoritma kriptografi mampu menjamin keamanan dokumen dan validasi data yang ditransaksikan. Saat ini tanda tangan elektronik menjadi salah satu kunci ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
PR-PDF
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Jumiati
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi dan
bagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39346
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library