Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Asman

Tinjauan yuridis putusan Niet Ontvankelijk Verklaring (NO) dalam sengketa tata usaha negara TUN) incasu surat alas hak atas tanah sebagai obyek gugatan (studi kasus)

" Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dimana tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa) dalam pelayanan terhadap warga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dedy Supriyadi

Peran panitia pengadaan tanah (P2T) dalam menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi : studi kasus proyek pembangunan kanal Banjir timur di Jakarta timur = Role of the acquition committee (P2T) in settling land dispute by mediation : case study east flood canal develompment in east Jakarta

" Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miranda Hasna Dea

Sertipikat Hak di Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg) = Certificate of Land Rights on Land Owned by OTahuners (Study of State Administrative Court Decision Number 29/G.2017/PTUN-Srg)

" Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah. Namun dalam proses penerbitan sertipikat tidak jarang timbul ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

" Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Betapapun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur pendaftaran tanah tetapi dalam praktek masih sexing ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harry Syahputra

Tinjauan yuridis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli ppjb sebagai tahapan pendahuluan dalam jual beli tanah studi kasus putusan mahkamah agung nomor 731k pdt 1996 dan nomor 2728 k pdt 2011 = Legal analysis of the sale and purchase agreement commitment binding power as a preliminary stage of land acquisition case study of indonesia supreme court verdict number 731k pdt 1996 dan nomor 2728 k pdt 2011

" Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, dalam perkembangannya dalam masyarakat PPJB ini lahir dikarenakan adanya keinginan dalam mengikatkan niat baik dalam kegiatan jual beli tanah, dimana umumnya PPJB ini dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dikarenakan alasan administratif seperti belum disertipikatkan objek yang akan diperjual-belikan, pelunasan pembayaran yang memerlukan tahapan-tahapan pembayaran atau juga dikarenakan proses balik nama sertipikat dari nama penjual tanah terdahulu menjadi nama penjual tanah yang akan dilakukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44834

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nitama Farsia

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Peralihan Hak Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Analisis Putusan Nomor 417/PDT/2018.PT.BDG) = Responsibilities of Land Deed Official Related to Transitional Rights The Party Who Has No Authority (Analysis of The High Courts Verdict Number 417/PDT/2018/PT.BDG)

" Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Asih Fabiolah

Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain (studi kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) = the Rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit (by analyzing district court decision number 27Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

" Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dari ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31896

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Egi Mahira Irham

Analisis putusan pengadilan negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma putusan pn jakarta utara nomor 412 PDT G 2009 PN jJKT UT = Analysis of north jakarta district court regarding land acquisition forced by government in kampung budi darma decision number 412 PDT G 2009 PN JKT UT

" Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62313

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sijabat, Dony Hariyanto

Tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah dengan alat bukti girik melawan girik (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 145/pk/pdt/2012) = Juridical review on land dispute with girik against girik as the evidence (case study decision of Supreme Court number 145 pk pdt 2012) / Dony Hariyanto Sijabat

" ABSTRAK
Tesis ini melihat kepada sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, salah satunya sengketa tanah dengan alat bukti girik. Dan kemudian dengan permasalahan yang terjadi tersebut, Penulis mengambil kasus yang terjadi di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/Pdt/2012. Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, Penulis meneliti tentang kedudukan girik dan perlindungan hukum bagi pemegang girik serta menganalisis putusan tersebut secara deskriptis analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dikaitkan ... "

2017

T46903

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

" Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati seringkali menimbulkan sengketa, terutama ketika tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pihak lain seperti pada Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022 antara Keluarga Muller dan PT. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian