Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Raisha Priskilla Romauli
"
"ABSTRACT
"
Skripsi ini membahas mengenai syarat kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan juga syarat kepailitan di Singapura serta perbedaan diantara keduanya, dan bagaimana penerapan syarat-syarat tersebut pada kasus kepailitan PT Telkomsel. Pada bagian analisis akan dibahas mengenai penerapan syarat kepailitan dalam kasus kepailitan PT Telkomsel dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 dimana putusan pailit terhadap PT Telkomsel dibatalkan. ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Deta Marshavidia
"
Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi utang yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini. Dalam menganalisis putusan pailit dan pembatalan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini, penulis mendasarkan analisisnya dengan Undang-Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25318
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Heru Sunaryo
Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
T36194
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Gissela Octavianty
"
Debitor merupakan salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Untuk dapat dinyatakan pailit terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, dalam mengajukan permohonan kepailitan secara sukarela (voluntary petition) terdapat syarat lain yang harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fauzan Rizki Paramajati
"
Dalam hukum kepailitan dikenal adanya Concursus Creditorum yang mewajibkan adanya lebih dari satu orang kreditor sebagai syarat kepailitan. Tetapi hingga saat ini keberadaan Concursus Creditorum sebagai syarat kepailitan masih sering diabaikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 telah selaras dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk mengetahui apakah masih dibutuhkan keberadaan Concursus Creditorum dalam syarat kepailitan beserta bagaimana penerapannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S69862
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wawan Kennardi
"
[ABSTRAK
Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam ...
"
2015
T44625
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
