Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Febriansyah
Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pemegang Polis Atas Debitor Perusahaan Asuransi Yang Masih Dalam Proses Likuidasi (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-PKPU/2023/Pn Niaga Jkt.Pst) = Juridical Review Application For Suspension Of Debt Payment by Policyholders for Insurance Company Debtors Who are Still in the Liquidation Process (Case Study Of Decision Number 21/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jkt.Pst)
" Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shania Khairunnisa
Sengketa amandemen akta perdamaian pada kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan perbandingan dengan hukum kepailitan Amerika Serikat = Legal dispute regarding accord amendment of arpeni pratama ocean line Ltd and comparison with the United States bankruptcy law
" Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia serta tinjauan kesesuaian putusan hakim pada kasus amandemen akta perdamaian terhadap teori dan hukum kepailitan yang berlaku dan bagaimana perbandingan ketentuan mengenai amandemen akta perdamaian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shania Khairunnisa
Sengketa amandemen akta perdamaian homologasi ditinjau dari doktrin Going concern-Value-Based theory dan perbandingan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat = Legal dispute over the amendment of the homologated accord viewed from the Going concern-Value-Based theory and a comparison of Indonesia and United States Bankruptcy Law
" Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based theory oleh Donald Korobkin serta bagaimana perbandingannya dengan penerapan dan ketentuan antara hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan ini dijawab dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadine Valenia Narulita Hanggarjati
Analisis Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Sukarela (Voluntary Petition) Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. = Analysis of Voluntary Petition of Debt Payment Obligations Rejection in the Perspective of Bankruptcy Law: Case Study of Decision Number 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.
" Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan, maka sudah seharusnya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library