Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Muhamad Febriansyah

Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pemegang Polis Atas Debitor Perusahaan Asuransi Yang Masih Dalam Proses Likuidasi (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-PKPU/2023/Pn Niaga Jkt.Pst) = Juridical Review Application For Suspension Of Debt Payment by Policyholders for Insurance Company Debtors Who are Still in the Liquidation Process (Case Study Of Decision Number 21/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jkt.Pst)

" Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shahnas Ayu Swaradheka

Kepastian hukum atas pelaksanaan debt to equity swap tehadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang = The legal certainty on the implementation of debt to equity swap on bonds conversion into shares in the event of suspension of debt payment obligation

" Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54689

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dariyah

PKPU sebagai alternatif penyelesaian sengketa Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara konsumen dengan pengembang yang wanprestasi (studi kasus serah terima apartemen terlambat, konsumen ajukan PKPU) = PKPU as an alternative of dispute settlement of condiditonal sale and purchase agreement (PPJB) between consumer and developer who default (A case study of late apartment handover, consumer files request for PKPU)

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51783

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hisar Johannes

Upaya Hukum bagi Debitor yang Diputus PKPU secara Verstek oleh Majelis Hakim yang Telah Memenuhi Asas Publisitas Perkara dan Kaitannya Terhadap Rencana Perdamaian yang Ditawarkan di Dalam Proses PKPU = The Debtor's Legal Remedies Against the Verstek Decision of Suspension of Debt Payment by the Commercial Court which Has Fulfilled the Principles of Case Publicity and the Connection to the Composition Plan Offered in the PKPU Process

" Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat pun nyatanya tidak menyebabkan perubahan pada praktek Peradilan, dimana terhadap putusan PKPU tetap tidak dapat diajukan upaya hukum. ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Radinka Gabriella

Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021) = Juridicial Analysis Of Cassation Legal Remedies For Decisions On Suspension Of Debt Payment Obligation (Study Of MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021)

" Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shania Khairunnisa

Sengketa amandemen akta perdamaian pada kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan perbandingan dengan hukum kepailitan Amerika Serikat = Legal dispute regarding accord amendment of arpeni pratama ocean line Ltd and comparison with the United States bankruptcy law

" Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia serta tinjauan kesesuaian putusan hakim pada kasus amandemen akta perdamaian terhadap teori dan hukum kepailitan yang berlaku dan bagaimana perbandingan ketentuan mengenai amandemen akta perdamaian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shania Khairunnisa

Sengketa amandemen akta perdamaian homologasi ditinjau dari doktrin Going concern-Value-Based theory dan perbandingan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat = Legal dispute over the amendment of the homologated accord viewed from the Going concern-Value-Based theory and a comparison of Indonesia and United States Bankruptcy Law

" Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based theory oleh Donald Korobkin serta bagaimana perbandingannya dengan penerapan dan ketentuan antara hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan ini dijawab dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadine Valenia Narulita Hanggarjati

Analisis Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Sukarela (Voluntary Petition) Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. = Analysis of Voluntary Petition of Debt Payment Obligations Rejection in the Perspective of Bankruptcy Law: Case Study of Decision Number 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

" Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan, maka sudah seharusnya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian