Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tamu serta kewenangan dokter yang dikaitkan dengan hukum kesehatan. Skripsi ini juga mengambil contoh kasus untuk dianalisis, yaitu putusan pengadilan negeri nomor 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. yang berlanjut ke putusan kasasi dengan Nomor Putusan 1110K/Pid.sus/2012. Tidak bisa dipungkiri, dengan berkembangnya zaman maka penyakit-penyakit juga banyak bermunculan yang membuat pihak rumah sakit membutuhkan dokter dengan cara membuat kontrak kerja yang tidak menyulitkan mereka. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah munculnya praktik kedokteran tanpa adanya Surat Izin Praktik yang menurut Undang-Undang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai kapan dokter dikatakan berkompetensi dan mendapat kewenangan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter-dokter berdasarkan hubungan kerjanya. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak rumah sakit juga memiliki andil terhadap pelanggaran yang terjadi, karena dalam perekrutan dokter rumah sakit wajib memperhatikan Surat Izin Praktik dokter, jika terbukti seorang dokter tidak memiliki Surat Izin Praktik maka rumah sakit terbukti melanggar Undang-Undang Rumah Sakit karena memperkerjakan seorang dokter yang tidak memenuhi persyaratan praktik di suatu tempat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the hospital 39 s responsibility to the visiting doctor as well as the authority of the doctor associated with the health law. This thesis also took the case to be analyzed, the case is Decision of The District Court Number 79 Pid.sus 2011 PN.Kd.Mn. and continue to the Cassation Decision Number 1110K Pid.sus 2012. It can not be denied, in tis globalization era then the diseases are also a lot of emerging that makes the hospital requires a doctor by making a contract work with the easy way. The issue in this research is the emergence of medical practice without the existence of a Practice License which according to the Act is a violation. The purpose of thesis is to find out and discuss more about when doctors are said to be competent and get the authority and what kind of responsibility of the hospital against doctors based on their contract type. This research method is literature research with prescriptive type. The results of the study concluded that the hospital also has a influence of the violations that occurred, because the hospital must pay attention to the doctor 39 s Practice License when they want to make a doctor recruitment, if a doctor does not have Practice License then the hospital proven to violate the hospital law for employing a doctor who does not complete the requirements of practice in that place."

"Tesis ini membahas hubungan antara pajanan polusi udara yakni particulate matter (PM)2,5 dan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang kelas terhadap gangguan fungsi paru pada siswa tiga sekolah dasar yang ada di Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berdesain cross-sectional, dengan variabel lainnya yakni umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, status gizi, kepadatan siswa, ventilasi, suhu dan kelembaban ruang kelas. Metode penelitian menggunakan alat ukur Haz-Dust EPAM 5000 untuk pengukuran PM2,5, MAS 100 NT untuk pengukuran total koloni bakteri, dan spirometri untuk pengukuran fungsi paru, serta kuesioner untuk pengukuran variabel lainnya. Hasil penelitian yakni ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi PM2,5 terhadap gangguan fungsi paru namun tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah koloni bakteri udara dalam ruang dengan gangguan fungsi paru. Berdasarkan hasil dari penelitian menyarankan kepada sekolah agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan siswa dengan cara memantau dan mengimplementasikan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, kemudian diharapkan agar program sekolah sehat dapat ditingkatkan dengan memberikan promosi kesehatan kepada siswa di lingkungan sekolah, dapat bekerja sama dengan badan lingkungan hidup terkait pengendalian pencemaran udara di sekolah dengan cara melakukan pengukuran polusi udara di sekolah untuk mengetahui tingkat risiko dari pajanan yang dihasilkan di area sekolah.

---

This study discusses the relationship between exposure about (particulate matter) PM2,5 and the number of airborne bacterial colonies in classrooms to lung function disorders in students in three elementary schools in West Jakarta. This research is quantitative cross-sectional design, with other variables like age, gender, physical activity, nutritional status, student density, ventilation, temperature and humidity of the classroom. Measurement of PM2,5 using Haz-Dust EPAM 5000, measurement of total colony bacteria using MAS 100 NT and lung function with spirometry, and also questionnaires. The results of the study were that there was a significant relationship between PM2.5 concentration and lung function disorders but no significant association was found between the number of airborne bacterial colonies in classroom and lung function disorders. Based on the results of the study suggest suggest that schools can improve the quality of students health by monitoring and implementing healthy clean behavioral movements in schools, healthy school programs can be improved by providing health promotion to students in the school environment, can work with environmental agencies related to control air pollution in schools to determine the level of risk of exposure generated in the school area."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh Apotek Paten Farma. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis-Normatif dan tipe penelitian Deskriptif-Analitis, skripsi ini akan mengangkat permasalahan terkait bentuk tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek terhadap penjualan produk obat tanpa izin edar yang mana hal ini dapat membahayakan pengguna karena produk belum teruji keamanannya. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl berdasarkan bahan dan teori hukum tentang apoteker, apotek, dan obat yang akan dipaparkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Apoteker Penanggungjawab dari Apotek Paten Farma sedangkan terdapat beberapa pihak lain yang terlibat dalam peracikan produk seperti Asisten Apoteker, Mantan Apoteker Penanggungjawab, dan Apotek Paten Farma itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan kepada Apoteker dan Apotek yang melakukan penjualan produk obat tanpa izin edar dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi apabila pemakaian produk menimbulkan efek negatif bagi pengguna. Penulis menyarankan agar BPOM dan Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap sediaan farmasi khususnya produk obat di setiap apotek. 

---

This thesis discusses the legal responsibilities of pharmacists and pharmacies in selling drugs without a distribution permit by analyzing the case of Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Medicine is one of the pharmaceutical preparations and is the scope of work of the Pharmacy Staff, namely Pharmacists and Pharmacist Assistants. The development of the times has caused people's interest and need for skin care medicinal products to increase. This resulted in the opening of markets for illegal medicine products, as was the case in this study, namely the sale of medicine products without a distribution permit by the Paten Farma Pharmacy. By using the writing method in the form of Juridical-Normative and Descriptive-Analytical research type, this thesis will raise issues related to the form of legal responsibility of pharmacists and pharmacies for the sale of medicine products without distribution permits which can endanger users because the product has not been tested for its safety. The research will be carried out by analyzing cases in Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl based on materials and legal theories regarding pharmacists, pharmacies and drugs that will be presented by the author. In this study, the authors found that the Public Prosecutor only indicted the Responsible Pharmacist from the Paten Farma Pharmacy, while there were several other parties involved in compounding the product, such as the Assistant Pharmacist, the Former Responsible Pharmacist, and the Paten Farma Pharmacy itself. Based on the research conducted by the authors, it can be concluded that the form of legal responsibility that can be imposed on pharmacists and pharmacies who sell medicine products without a distribution permit can be in the form of criminal sanctions, administrative sanctions, and compensation if the use of the product has a negative effect on the user. The author suggests that BPOM and the Health Service tighten supervision of pharmaceutical preparations, especially medicine products in every pharmacy."