Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Musdhalifah Tus Solikha

Kebijakan penyelesaian konflik pertanahan surat izin pemakaian tanah atau surat hijau di Kota Surabaya = Land conflict resolution policy of the usage of land permit or surat hijau in the City of Surabaya

" [ABSTRAK
Pemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43971

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadira Arum Seruni

Peralihan penguasan tanah yang dikuasai berdasarkan surat izin mempergunakan tanah (occupatie vergunning) dalam perspektif hukum tanah di Indonesia : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015 = The transfer of land occupation based on land occupation license (occupation vergunning) from the perspective of Indonesian land law : the analysis of the Supreme Court Verdict No. 629 PK/Pdt/2015

" Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti ... "

2017

T48758

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eka Kurniawati Rahayu

Keabsahan jual beli tanah atas objek yang memiliki izin menempati dari Walikota Sukabumi (studi putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/pdt/2013) = The validity of land transaction which contain a licence to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi (Judicial Review towards supreme court's decision number 2753 K/Pdt/2013)

" Kasus bermula pada tahun 1969 dengan ditempatinya rumah oleh YW atas dasar surat izin menempati rumah dari Walikota Sukabumi. Pada tahun 1974 terbit sertipikat atas nama AB dan kemudian terjadi jual beli tanah dengan RI yang menimbulkan sengketa dengan melibatkan YW hingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 3819 K/Pdt/1988 yang menyatakan sah jual beli dan surat izin menempati. Pada tahun 2012 para ahli waris YW mengajukan gugatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dan berakhir dengan putusan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46859

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audrey Eka Paramitha

Tanggung Jawab Hukum Apoteker dan Apotek Terhadap Penjualan Sediaan Farmasi Berupa Produk Obat Tidak Berizin Ditinjau dari Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl) = Legal Responsibilities of Pharmacists and Pharmacies for Sales of Pharmaceutical Preparations in the Form of Medicinal Products Without Permit Based on Health Law (Analysis of Case Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl)

" Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab hukum Apoteker dan Apotek dalam penjualan obat tanpa izin edar dengan menganalisis kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. Obat merupakan salah satu sediaan farmasi dan merupakan lingkup pekerjaan dari Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker. Perkembangan zaman menyebabkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk obat perawatan kulit semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya pasar produk obat-obatan ilegal seperti kasus dalam penelitian ini yaitu penjualan produk obat tanpa izin edar oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Palupi, Endah

Analisis yuridis sengketa peralihan hak rumah dengan surat ijin perumahan yang didirikan di atas tanah sewa eks Kotapraja Jakarta : studi kasus Putusan putusan Mahkamah Agung no. 2437 K/PDT/2009 = Legal analysis on the dispute of housing with housing license built on the land leasing ex Jakarta regency : case study of Supreme Court Decision no. 2437 K/PDT/2009 / Endah Palupi

" ABSTRAK
Perjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewa tanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatasnya. Demikian halnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yang menimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal dan hak sewa atas tanahnya kepada pihak lain, yang berujung pada diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan. Permasalahan hukum tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahasnya dalam tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39262

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Radityas Megha Widyadari

Surat izin penghunian rumah negara golongan ll dan rumah negara golongan lll dalam kaitannya dengan prosedur kepemilikan menurut peraturan perundang-undangan = Residential permit of state housing class ll and state housing class lll in accordance with regulation of acquiring ownership title / Radityas Megha Widyadari

" ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik ... "

2016

T45832

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahadian Mahardika Sukarni

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tamu yang tidak memiliki kewenangan; analisis putusan pengadilan negeri nomor 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. dan putusan kasasi nomor 1110K/Pid.sus/2012 = Hospital responsibility to the unauthorized visiting doctor: analysis of decision of the district court number 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. and cassation decision number 1110K/Pid.sus/2012

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tamu serta kewenangan dokter yang dikaitkan dengan hukum kesehatan. Skripsi ini juga mengambil contoh kasus untuk dianalisis, yaitu putusan pengadilan negeri nomor 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. yang berlanjut ke putusan kasasi dengan Nomor Putusan 1110K/Pid.sus/2012. Tidak bisa dipungkiri, dengan berkembangnya zaman maka penyakit-penyakit juga banyak bermunculan yang membuat pihak rumah sakit membutuhkan dokter dengan cara membuat kontrak kerja yang tidak menyulitkan mereka. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah ... "

2017

S69322

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hesti Widyaningrum

Penyitaan oleh penyidik KPK terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi = Seizure by investigator of indonesian corruption eradication commission against assets of suspected corruption

" Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41812

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gelora Jelang Takbira Mulia

Analisis particulate matter (PM)2,5 dan jumlah koloni bakteri di udara dalam ruang kelas terhadap gangguan fungsi paru pada siswa tiga Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Barat = Analysis particulate matter (PM)2,5 and the number of airborne bacterial colonies in classrooms to lung function disorders in students in three elementary school in West Jakarta

" Tesis ini membahas hubungan antara pajanan polusi udara yakni particulate matter (PM)2,5 dan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang kelas terhadap gangguan fungsi paru pada siswa tiga sekolah dasar yang ada di Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berdesain cross-sectional, dengan variabel lainnya yakni umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, status gizi, kepadatan siswa, ventilasi, suhu dan kelembaban ruang kelas. Metode penelitian menggunakan alat ukur Haz-Dust EPAM 5000 untuk pengukuran PM2,5, MAS 100 NT ... "

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019

T52997

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian