Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hikmahwati
Implementasi Kebijakan Telemedicine untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 oleh Pemerintah DKI Jakarta = Policy Implementation of Telemedicine to Prevent the Spread of COVID-19 by the Government of DKI Jakarta
" Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung R.I. tahun 1985-1987
Jakarta: Andry Jaya, 1987
347.01 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1951-1978
Jakarta: Departemen Hukum-MA, 1979
347.01 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
D. Subagio
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang badan peradilan dilengkapi surat edaran Mahkamah Agung 1985-1995 / D. Subagio
[Jakarta] : Novindo Pustaka Mandiri, 1996
347.01 SUB h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peratutan/instruksi/keputusan/surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 - 1988
Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1988
347.01 IND h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1979 - 1985
Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986
347.01 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan/instruksi/keputusan/ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1989 - 1990
Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1991
347.01 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alia Shifa
Tinjauan yuridis terhadap surat edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang penggunaan link aja sebagai alat pembayaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review of circular letter of State-Owned Enterprises Number SE-3/MBU/08/2019 regarding the use of link aja as a payment tool in a State-Owned Enterprise environment associated with Law Number 5 of 1999
" Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Baqir Idrus Alatas
Tekanan Politik Dibalik Terbitnya Surat Edaran Nomor 300/1320 Tentang Larangan Peringatan Hari Asyura di Kota Bogor Tahun 2015 = Political Pressure Behind the Issuance of Circular Number 300/1321 concerning the Prohibition of Commemorating Ashura Day in Bogor City in 2015
" Tugas Akhir ini membahas tentang latar belakang dilahirkannya Surat Edaran yang melarang peringatan hari Asyura di Kota Bogor atas dasar Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum. Penelitian ini lebih khusus menelisik apa motif dari Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut. Dengan mengandalkan teori Agenda-Building dan Pressure Groups, hasil wawancara, dan metode interpretasi, penulis menganggap alasan Bima Arya menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah upaya menghindari konflik horizontal antara kelompok penekan yang ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Made Astrin Dwi Kartini
Rekonstruksi Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Pengusaha Kena Pajak = Policy Reconstruction of Legal Entity State Universities as Taxable Persons
" Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>