Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi tentang tarekat atau golongan-golongan yang ada didalam islam."

"Kemajuan UEA dimulai sejak 1970, menarik masyarakat dari wilayah sekitar untuk datang, termasuk kelompok Syiah. Syiah sebagai kelompok minoritas, mengisi 15% dari total populasi muslim dan Warga Negara Iran menempati posisi terbesar kelima dengan jumlah ekspatriat terbanyak di UEA. Relasi erat antara Saudi dan UEA tidak serta merta membuat UEA menggunakan pendekatan yang sama dalam memperlakukan kelompok tersebut. Inklusivitas dan harmoni yang tercipta dalam lingkungan UAE antara komunitas Syiah Imamiyyah dan penduduk lokal, khususnya di Dubai, memiliki latarbelakang dan akar sejarah yang kuat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses terbentuknya komunitas Syiah di Uni Emirat Arab (UEA), memahami interaksi sosial antara komunitas Sunni Emirat dan Syiah Iran di Dubai serta mengetahui bentuk pemeliharaan identitas oleh komunitas Syiah Imamiyyah di Dubai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan studi literatur. Penulis menemukan bahwa penerimaan komunitas Syiah Imamiyyah oleh kelompok Sunni di Dubai disebabkan oleh dua faktor, yaitu ekonomi dan sejarah. Selain itu asimilasi yang tidak signifikan disebabkan masih adanya prasangka, konflik nilai dan kekuasaan, belum terjadi pernikahan silang secara besar, ekspatriat masih dipandang sebagai second-class citizen, serta jumlah penduduk lokal yang sedikit.

---

The UAE's progress began in the 1970s, attracting people from the surrounding regions, including Shia groups. Shia as a minority group, make up 15% of the total Muslim population and Iranian citizens occupy the fifth largest position with the largest number of expatriates in the UAE. The close relationship between Saudi and the UAE does not necessarily make the UAE use the same approach in treating these groups. The inclusiveness and harmony created within the UAE environment between the Imamiyya Shia community and the local population, particularly in Dubai, have a strong historical background and roots. Therefore, the purpose of this research is to know the process of forming the Shia community in the United Arab Emirates (UAE), to understand the social interaction between the Emirati Sunni community and the Iranian Shia community in Dubai and to find out the form of identity maintenance by the Imamiyyah Shia community in Dubai. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques by means of interviews and literature studies. The author finds that the acceptance of the Imamiyyah Shia community by Sunni groups in Dubai is caused by two factors, namely economics and history. In addition, assimilation is not significant due to the existence of prejudice, conflicts of value and power, there has not been a large cross-marriage, expatriates are still seen as second-class citizens, and the number of local residents is small."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran para ulama yang berasal dari kelompok Sunni danSyiah terhadap konflik dan perang saudara di Suriah. Masalah yang dibahasadalah mengenai sikap para ulama, baik yang berasal dari Suriah maupun darinegara Timur Tengah lainnya seperti Irak, Iran, Mesir, Lebanon dan Qatar, jugamotif yang mendasari sikap dan respon mereka. Melalui konsep Zaman terkaitaktivitas politik-keagamaan ulama, penelitian ini menampilkan aktivitas paraulama yang khusus berkaitan dengan peristiwa di Suriah. Untuk mengetahui motifdan justifikasinya, penelitian ini memakai teori instrumentalisme untuk membacamobilisasi sektarian yang diwacanakan para ulama. Teori kedua, yakni selfdeterminationdipakai untuk menguak motif para ulama yang kontra-revolusi.Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif yang diawali denganpembacaan sejarah, yang berbasis penelitian pustaka dan dibantu denganobservasi non-partisipant yang mengamati aktivitas ulama terkait Suriah secaratidak langsung bertemu dengan mereka. Penelitian ini menemukan bahwabeberapa ulama yang pro-revolusi didorong oleh seruan sektarian sebagaijustifikasi guna melakukan mobilisasi mendukung oposisi di Suriah. Sementaraulama yang kontra-revolusi lebih didorong oleh keinginan untuk menentukannasib sendiri (self-determination) yang menjadi hak bangsa dan negara Suriah.Penelitian juga menemukan bahwa ulama kontra-revolusi berperan aktifmengawal upaya rekonsiliasi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisibersenjata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Sunni and Shiite clerics (ulama) in responding toconflict and civil war in Syria. The issues discussed are the certain attitudes ofulama from both Syria and other Middle Eastern countries such as Iraq, Iran,Egypt, Lebanon and Qatar, as well as the motives underlying their attitudes andresponses. Through the concept of Zaman related to the religious-politicalactivities of the scholars, this study shows the activities of scholars who arespecifically related to events in Syria. To find out the motives and theirjustification, this study uses the theory of identity instrumetalism to read sectarianmobilization that narated by ulama. The second theory, namely self-determinationused to uncover the motives of the revolution oppossition ulama. The methodused in this research is historical and qualitative research-based on libraryresearch assisted by non-participant observation that observes Syrian-relatedulama activity without meeting them directly. The study found that some of thepro-revolutionary ulamas were encouraged by sectarian discourse to mobilizetheir support for the opposition in Syria. While the counter-Syria revolutionulamas are more driven by the desire to self-determination which is became rightof the nation and state of Syria. The study also found that the counter-Syriarevolution ulamas actually played an active role in assisting the reconciliationefforts between the Syrian government and the armed opposition groups."

"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."

"Sebagai salah satu provinsi Usmaniyah, Irak memiliki posisi penting dalam sejarah Islam yang berada pada pusat pertemuan empat sejarah besar. Pertama, di selatan, kawasan gurun yang rawan terhadap serbuan suku-suku Najd ketika muncul gerakan Wahabi. Kedua, di utara dan timur, Iran Syi?ah selama empat abad menjadi pesaing utama Usmaniyah. Ketiga, di barat dan barat laut, Gurun Suriah dan kelompok Negara-negara Levant yang membentuk Suriah Raya merupakan musuh utama yang pada abad ke-20 melanjutkan pertentangan lama antara Abbasiyah (Irak) dan Umayah (Suriah). Keempat, di utara dan barat laut Baghdad, wilayah Kurdi menempati perbatasan dengan Turki, patron Irak selama hampir empat abad. Posisi strategis inilah ? disamping kekayaan minyaknya ? kemudian menyebabkan Irak selalu dalam gelombang pergantian peradaban dan kekuasaan. Setelah dalam kekuasaan Sumeria, Akadia, Babylonia, Asiria, dan Persia, kawasan Mesopotamia ini kemudian diperintah dan dikuasai oleh peradaban Islam. Pada masa peradaban Islam inilah, Irak membangun eksistensinya hingga saat ini. Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Utsmani adalah representasi peradaban Islam yang kemudian banyak mengakar dalam tradisi dan peradaban kawasan sepanjang sungai Tigris dan Euphrat ini. Konflik sektarian ? yang merupakan warisan sejarah dari peradaban Islam ? hingga kini berlajut di Irak. Konflik Sunni dan Syi?ah ini menemukan momentumnya setelah pintu demokrasi terbuka lebar beberapa saat setelah Saddam Hussein tumbang dari kekuasaannya. Kelompok Syi?ah yang sempat terpinggirkan pada periode Saddam Hussein ini, kini kembali muncul ke permukaan dengan meraih suara mayoritas pada pemilu 30 Januari 2005. Sebagai kelompok yang pernah mendominasi pada periode Saddam Hussein, kelompok Sunni-pun menolak hasil pemilu dan menumbuhkan akar konflik baru dalam sejarah modern Irak.

---

As one of Ottoman Governorate, Iraq is important position in Islamic history for center of four the big history. First, in south, desert area which gristle to incursion of Najd when emerging Wahabi movement. Second, in north and east, Syi'ah Iran during four centuries becomes the especial competitor to Ottoman Dynasty. Third, in west and northwest, Suriah Desert and Nations of Levant is forming Great Suriah represent the archenemy which is on twentieth century continuing the old opposition between Abbasiyah (Iraq) and Umayyah (Suriah). Fourth, in northwest and north of Baghdad, Kurdi occupied the frontier by Turkey, patron Iraq during four centuries. This strategic position - beside oil properties - is caused Iraq in wave of civilization and power. After in Sumeria power, Akadia, Babylonia, Asiria, and Persian, this Mesopotamia area is governed by Islamic civilization. On Islamic civilization period, Iraq developed up to now. Umayyah Dynasty, Abbasiyah Dynasty, and Ottoman Dynasty is represented of Islamic civilization which is growing on tradition as long as Tigris and Euphrat rivers. Sectarian conflict - representing of Islamic civilization ? have continued in Iraq up to now. Conflict of Sunni and Syi'ah group find its momentum after democracy door opened wide a few moments after Saddam Hussein fall down from its power. Group Syi'ah which have time to be pulled over Saddam Hussein period, nowadays return to emerge to surface reached folly voice the majority of election on 30 January 2005. As a group which has dominated in Saddam Hussein period, Sunni group was refuse result of general election and grow the new conflict root in recent history of Iraq."

"ABSTRAKJurnal ini menguraikan pembahasan yang berkaitan dengan dampak perpindahan kepemimpinan Suriah dari Hafez al-Asad ke Bashar al-Asad 2000. Karakter kepemimpinan dan kepribadian Hafez al-Asad merupakan beberapa alasan yang mengubah Suriah menjadi negara yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan melalui besarnya pengaruh kebijakan oleh Hafez al-Asad bagi negara dan masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah penulisan deskriptif, di mana penulis menjelaskannya berdasarkan penjelasan dengan melakukan pendekatan analisis konteks terhadap jurnal atau sumber yang berkaitan dengan perpindahan kepemimpinan 2000.Hasil hipotesa yang telah berhasil ditemukan adalah pada masa kepemimpinan Hafez, anggota kepemimpinan masih diduduki oleh kelompok Sunni, karena Suriah sebagian besar dari kelompok Sunni, dan motif dari perpindahan kekuasaan merupakan murni politik dinasti karena awalnya diturunkan kepada Rif 39;at, akan tetapi diganti oleh Basil yang kemudian meninggal dalam kecelakaan dan keputusan akhirnya adalah Bashar, maka dilantiklah Bashar menjadi presiden. Akhir pembahasan dari penulisan ini bahwa ketika Bashar al-Asad menjabat sebagai presiden banyak kebijakan Hafez yang diubah, salah satunya anggota kepemerintahan didominasi oleh kelompok Alawi serta kesejahteraan yang diberikan pemerintah tidak merata hanya dirasakan oleh golongan Alawi atau yang dekat dengan pihak pemerintahan saja.

---

ABSTRACT

This journal outlining the discussions relating the impact of leadership transition Syria from Hafez al Asad to Bashar al Asad in 2000. The leadership character and personality of Hafez al Asad are some of the reason that changyria into a better country. It was showed by the big influence of his policies toward the country and society. The methodology of this scientific journal is descriptive writing, by explaining the case with context analysis approach based on journal or other sources which related with the leadership transition in 2000.

The hypothesis that has been obtained for now, is in the leadership of Hafez, member of Syria governanve was still occupied by a Sunni group, because the majority of Syrian are Sunni, and the real motives of this transition period was a political dynasty as originally handed down to Rif 39 at, but was replaced by Basil which has passed away in an accident, and the final decision passed to Bashar, thus in the end, Bashar was inducted as a new president of Syria. The last part of this paper analysisis, when Bashar al Asad has served as president, many of Hafez policies were changed, one of it was the goverment member are mostly dominated by Alawi 39 s group and the public welfare that provided by the governmnet are uneven, thus only the Alawi 39 s group or people that close to Alawi and the government who get the attention."

"Tulisan ini membicarakan secara umum perkembangan sejarah tasawuf dengan sebuah overview yang membahas dua"aliran' tasawuf yaitu sunni dan tasawuf falsafi (syi'i). Juga dikemukakan melalui permasalahan-permasalahan tematis atau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh dari kedua aliran tasawuf tersebut. Ada perbedaan bendasar antara kedua tasawuf tersebut dari latar belakang sejarah dan karateristiknya. Tokoh utama tasawuf sunni adalah Al-Ghazali dan tokoh utama falsafi adalah Ibn'Arabi'. Kendati kedua macam"aliran" tasawuf ini memilikiperbedaan yang kadang-kadang prinsipal, namun keduanya masih tetap berada dalam Islam, karena sama-sama berlandasakan pada soal penafsiran antara yang literer(lafdzi) dan metafora(majazi)."

"Tesis ini membahas tentang bagimana Nation of Islam membangun satu rumusan Islam Amerika. Nation of Islam yang didirikan oleh Wallace D. Fard menjadi gerakan bagi blackamerican untuk melakukan protes terhadap kulit putih. Muslim blackamerican ini kemudian melakukan gerakan kemandirian ekonomi dengan cara memisahkan diri dari kulit putih. Pemimpin kedua Nation of Islam Elijah Muhammad berhasil membangun ikatan keumatan menuju kesejahteraan dan perbaikan pendidikan dan hak-hak sipil Muslim blackamerican bagi anggotanya. Namun doktrin-doktrin Elijah Muhammad dianggap sesat karena ajarannya dinilai menyimpang dari ajaran Islam, seperti menganggap dirinya sebagai nabi. Sehingga oleh pemimpin ketiganya Imam Warith Deen Muhammad, ajaran Nation of Islam dialihkan menjadi sunni orthodok di tengah tudingan imigran Muslim yang menganggap identitas kebarat-baratan blackamerican adalah kafir atau tidak beriman. Adalah Sherman A. Jackson yang mencoba merumuskan kembali identitas Islam Amerika menuju “Kebangkitan Ketiga”.

---

This thesis deals with the construction of an American Islamic formulation by the Nation of Islam. The Nation of Islam founded by Wallace D. Fard, became a movement for blackamericans to protest against whites. Blackamerican Muslims did a movement for economic independence through separation from whites. Elijah Muhammad, the second ruler of Islam, managed to forge a common connection for the welfare and improvement of Muslim education and civil rights of its members, but the teachings of Elijah Muhammad were viewed as heretical because his teachings were divergent from the teachings of Islam were viewed. Thus, by third leader, Imam Warith Deen Muhammad, the Nation of Islam teachings were shifted to Sunni orthodok amid accusations of Muslim immigrants who consider the western identity of blackamericans to be infidels or unbelievers. It was Sherman A. Jackson who tried to reformulate American Islamic identity toward the “Third Resurrection”."

"Invasi Amerika di Irak dilatarbelakangi oleh asumsi kepemilikan senjata pemusnah massal, keterlibatan Rezim Saddam dengan jaringan teroris internasional, dan usaha membangun sebuah pemerintahan yang demokratis. Hal ini menjadi perlu bagi Amerika, mengingat Saddam mempunyai track record yang buruk dengan masyarakat internasional. Tindakan ofensifnya pernah menyulut perang delapan tahun dengan Iran (1980-1988) dan juga invasi Kuwait (1990) yang berakhir dengan keikutsertaan tentara multinasional di Irak.Hancurnya World Trade Centre-New York, 11 September 2001, penyerangan Markas Militer dan Intelejen Amerika-Pentagon merubah perspektif Amerika terhadap pentingnya menjaga kedaulatan (souverignity), keamanan (security) was tindakan-tindakan teror yang tidak manusiawi, kalau tidak mau disebut biadab. Berubahnya arah kebijaksanaan luar negeri Amerika dari containment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan) menjadi preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) lebih dipicu oleh jatuhnya rival ideologi-militer Amerika, Uni Soviet tahun 1989 dan juga pencarian "new enemy" sebagai upaya balance of power.Kehadiran tentara penundukan yang dipimpin oleh Amerika di Irak berhasil menjatuhkan Rezim Saddam, 9 April 2003. Akan tetapi, situasi dan kondisi ini justeru melahirkan permasalahan baru, yaitu (I) suasana chaos dan (2) perebutan kekuasaan dari tiga faksi politik di Irak, yaitu Syi'ah (Irak Selatan), Sunni-Arab (Irak Tengah) dan Sunni-Kurdi (Irak Utara). Jatuhnya pemerintahan sementara ke dalam tiga faksi tersebut disambut Amerika dengan tindakan politis dan militer. Amerika justru membentuk Pemerintahan Sipil untuk Irak (CPA) kemudian CPA yang dipimpin oleh Amerika membentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Tidak hanya itu tentara penundukan pun berusaha melenyapkan penguasa-penguasa sementara Irak tersebut dengan kekuatan militer.Munculnya tentara al-Mahdi sebagai representasi Muslim Syi'ah (Irak Selatan) yang berpusat di Najaf dan Karbala begitupun juga gerakan Tawhid wal Jihad (gerakan jihad internasional) yang berkolaborasi dengan fundamentalis Islam Sunni di Irak Tengah, Falujah, sebagai fenomena yang wajar dan logis mengingat hak menentukan nasibnya sendiri (self determination) yang tidak bisa dimonopoli oleh bangsa ataupun negara manapun, apalagi Amerika. Baik tentara al-Mahdi maupun gerakan Tawhid wal Jihad mempunyai tujuan yang sama, yaitu tegaknya pemerintahan Islam dan supremasi hukum Islam di Irak.Dengan demikian, penulis mencoba mendeskripsikan bentuk dan proses perjuangan kedua gerakan tersebut melalui paradigma positifisme, pendekatan studi kasus dan setting sejarah setelah jatuhnya era Saddam yang dibatasi hingga 30 Januari 2005 bertepatan dengan pemilu pertama di Irak post-Saddam.

---

The alleged possession of mass destruction weapons and involvement of the Saddam Regime in an international terrorist network and the establishment of a democratic government have been the major backgrounds or assumptions enforcing the United States and its alliances to carry out a massive invasion to Iraq. Saddam regime's bad track records in the international communities' eyes, including its provocation triggering the 8- year war between Iraq and its neighboring country, Iran (1980-1999), and its invasion to another neighboring country, Kuwait, which was ended up by the presence of multinational troops in Iraq, had been another justification for the US to invade Iraq.

Terrorists' attacks to the World Trade Center-New York, on September 11, 2001, and to the US Military and Intelligence Headquarters in Pentagon have changed the way of how the USA views its sovereignty and security and terrorists' inhuman and cruel attacks. But actually, the US Government changes its international policies from containment and deterrence to preemptive strikes and defensive intervention were triggered more by the fall of the US' ideological and military rival, the Soviet Unions in 1989, and by the will to seek a "new enemy" for balance of power.

The presence of the US-led aligned troops in Iraq has successfully ousted the Saddam Regime in April 9, 2003. Sadly, this new situation and condition have resulted in the birth of two new complicated problems, i.e. chaotic situation in Iraq and power struggle among three major factions in Irak, namely Shia (in South Iraq), Sunni-Arab (in Central Iraq) and Sunni-Kurds (in North Iraq). The US responded the fall of power to three factions with political and military actions. The US formed the Coalition Provisional Authority (CPA). Afterwards, the US--led CPA established Iraqi Interim Government. Further, the aligned forced have tried to use their military power to exterminate those temporary rulers in Iraq.

The emergence of al-Mahdi Army representing Shiite (South Iraq) and having its central power in Najaf and Karbala and Tawhid wal Jihad (International Holly War Movement) are having collaboration with Sunni Islamic fundamentalists in Central Iraq. Falujah, is a logical phenomenon due to the self determination right that cannot be monopolized by any nation or country, let alone the United States of America. Both al-Mahdi and Tawhid wal Jihad militia have the same objective, Le. to establish Islamic government and to uphold Islamic law supremacy in Iraq.

The writer tries to describe the formation and struggle of both movements by using positivism paradigm and a case study approach. The post-Saddam historical setting will be limited until January 30, 2005, when the first post-Saddam election was held."