Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana komunitas masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan yang menjalankan peran enabling, coordinating, dan change facilitating. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pengawalan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, khususnya mengenai fenomena pencemaran Kali Bekasi yang terjadi tahun 2016 – 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa melalui peran enabling, coordinating, dan change facilitating yang dilaksanakan oleh KP2C sebagai komunitas masyarakat sipil ternyata memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk mengawal Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, meskipun KP2C masih memiliki kendala dalam hal penegakan hukum terhadap industri-industri yang melanggar. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sipil juga menjadi aktor yang bisa diperhitungkan dalam pengawalan kebijakan selain dari political maupun business society. Ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa pada tingkat lokal, hubungan komunitas masyarakat sipil dengan pemerintah tidak selalu dalam model oposisi, namun juga dapat bersifat cooperation dan menjadi mitra dari pemerintah dalam menangani pencemaran Kali Bekasi tahun 2016 – 2019.

---

This research will explain about civil society community in escorting the policies that carry out the role of enabling, coordinating, and change facilitating. This study uses a qualitative method with a case study of Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) in conducting escort to the Bekasi City Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, specifically regarding to the Bekasi River pollution phenomenon that occurred in 2016 - 2019. The purpose of this study is to show that through the role of enabling, coordinating, and change facilitating carried out by KP2C as a civil society community, it turns out that KP2C also has an influence in increasing civil society participation in guarding Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, even though KP2C still has problems in terms of law enforcement against violating industries. It was also found in this study that at the local level, the relationship between the civil society community and the government is not always in the opposition model, but also can be cooperative in nature and become a partner of the government in dealing with the pollution of Bekasi River in 2016 - 2019."