Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, buku yang diperuntukan untuk kalian yang sedang mencari sumber referensi tentang pengelolaan sumber daya laut dan hutan, mendetail mengenai perspektif, dan kebijakan.Berikut cuplikan buku ini,Indonesia mempunyai sumber daya laut dan hutan berlimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya pun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Akibatnya, keberlanjutan SDA itu pun terancam, termasuk penyediaan kebutuhan hidup generasi mendatang. Melalui pengelolaan yang baik, SDA itu sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Namun, masyarakat nelayan dan mereka yang bermukim di sekitar hutan, masih banyak terperangkap dalam kemiskinan akibat pemanfaatan SDA sering hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, sementara aspek sosial dan ekologi kurang menjadi prioritas.Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga aspek itu harus mendapat perhatian berimbang agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.Buku ini mengungkap persoalan sekitar pengelolaan sumber daya laut dan hutan dari sisi perspektif, kebijakan, dan permasalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi di beberapa daerah."

"I would like to point out through this dissertation that the network established among the institutions have a significant contribution in the firmation and integration occurs through a series of cooperation and competition among actors in the use of scarce resource based on the 'surplus' possessed by each party. The foundation of cooperation and competition is built through patterns of relationship that is developed by three categories of Aceh Besar fisherman economic main actor; i.e. lake boat, pawang, and toke bangku (actors of the base-structure). The relationship system of cooperation and competition that runs parallel to the symmetrical relationship paterns succeed to avoid the symptom of 'patronage' as often in every fisherman community in other parts of Indonesia.I would like to point out the symptom of the above integration by observing the behavior of actors in the fish catching system of Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam Province like toke boat, pawang, and toke bangku, and other actors related to them in the frame of economic purposed such as margee, pengrajin ikan asin (salted-fish maker), aneuk pukat, and becak laut, or others i called as periphery actors. Each of the mentioned actors acts as key actor in the expansion of cooperation networking and competition among fisherman. Outside of the above two actor categories: there are auxiliaries that o called as environmental components such as aoutside capital provider, panglima laot lhok, panglima laot provinsi, and the clement from the government. Such environmental componen possess the functions to facilitate, suppress, limit, and control the actions of actors especially the actions of actors in the 'base structure'. The effect of environment pressure has caused Aceh fisherman to get stuck in the middle of the two main powers. The first is the power came from the land in the form of coastal resource exploitation that significantly affect the traditional fisherman's way of life. Th second is the power came from the sea that the development of global capitalist in the sector of marine resource exploitation has produced large capitalized fish catchers that over exploit marine resource which make the traditional fisherman' yield significantly decrease. Such a power is the result of the cooperatio. between the government's policy and the capitalist. In the mean time, th institution of Lembaga Adat Laor/Pan lima Laot of Nanggroe Aceh Darussalar. Province gives strong pressure to panglima laot lhok, so that the panglima lac llwk then lost his autonomy.In confronting the environmental pressure that occurs in the fish catching sector, the economic actor of Aceh Besar traditional fishermen try to empower the 'surplus' they have and by using the institution and the existing inter-institution network; such as familial network, cooperation network by complementing 'surplus' - toke boat. pawang , and toke bangku, panglima laot institution and state institution; although the las institution is applid limited to only certain actors."

"Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat luar biasa. Namun, anugerah geografis dan potensi demikian bertolak belakang dengan realita kondisi hidup masyarakat pesisir antara lain nelayan kecil yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan. Hingga saat ini, sedang berlangsung putaran-putaran negosiasi di kancah multilateral untuk mengatur secara ketat aktivitas penyelenggaraan subsidi perikanan oleh negara-negara. Terdapat potensi pelarangan terhadap penyelenggaran subsidi perikanan atas nama lingkungan. Subsidi diduga memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan stok ikan dunia. Padahal, penyelenggaraan subsidi perikanan oleh pemerintah adalah salah satu upaya utama untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Pertama-tama, Penulis akan memaparkan realita taraf kehidupan dan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang masih rendah. Nelayan kecil dengan segala keterbatasan sosial, ekonomi, dan teknologi masih harus berjuang dan bersaing dengan aktor perikanan skala besar dan nelayan asing. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan instrumen-instrumen hukum mengenai manajemen sumber daya perikanan dan subsidi perikanan yang pernah dan/atau masih berlaku di tataran internasional, regional, dan nasional. Dan pada akhirnya, penelitian akan sampai pada analisis terhadap kerangka hukum yang ideal bagi kebijakan peningkatan taraf hidup nelayan kecil di Indonesia melalui pemberian subsidi perikanan, suatu kebijakan yang juga tidak akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

Indonesia, as an archipelagic country with the longest coastline in the world, has extraordinary potential on marine and fishery resources. However, such geographical gifts and potentials are strikingly different with the living reality of coastal communities, including small-scale fishermen, many of whom are still impecunious. Up to now, there has been rounds of multilateral negotiations occurring to strictly regulate the countries’ activities for providing fisheries subsidies. There is a possibility that numerous policies of fisheries subsidies are to be prohibited due to environmental reasons. Fisheries subsidies are deemed to negatively impact the sustainability of world fish stocks. Whilst fisheries subsidies provided by government are frankly one main effort to improve the living standards of small-scale fishermen. From the problems state above, the Author will conduct research using juridical-normative approach. The Author will begin by describing the low quality of living standards, level of prosperity, and welfare of the small-scale fishermen in Indonesia. Small-scale fishermen with all their social, economic, and technological limitations still have to struggle and compete with large-scale fisheries actors and foreign fishermen. Then, the research will continue to the study of the past and/or currently applicable international, regional, and national legal instruments on fishery resources management and fisheries subsidies. Lastly, the research will arrive at the analysis of ideal legal framework for fishery subsidies to improve the living standards of small-scale fishermen in Indonesia, the kind of policy which would not endanger the sustainability of fishery resources as well. "