Ditemukan 229 dokumen yang sesuai dengan query
Rachmanto Widjopranoto
Yogyakarta: BPKS-Depsos RI, 1986
362.5 RAC p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kementrian Penerangan, [date of publication not identified]
959.8 IND r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Timotius Lasipi
Makasar: Universitas Hasanuddin, 1985
499.226 TIM a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dallas : UNHAS-SIL , 1990
499.226 4 SIL
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979
992.2 D 325 s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Dirjen Kebudayaan , 1995
959.8 SEJ
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1982
959.844 IND s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Tamar
"
ABSTRAK
Penelitian ini berawal dari adanya asumsi bahwa KUD tidak bisa maju, karena pengelolanya tidak memiliki tingkah laku entrepreneur (jiwa kewiraswastaan), serta banyaknya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan KUD. Sementara tuntutan untuk mengembangkan KUD pada khususnya dan koperasi pada umumnya semakin dirasakan perlunya baik ditinjau dari segi yuridis yaitu amanat UUD 1945 dan GBHN, maupun dari segi manfaatnya pada masyarakat. Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional di antara BUMN dan swasta, koperasi nampaknya belum memberikan konstribusi ...
"
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Zainal Abidin Farid
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1979
D1067
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Rifai Nur
"
ABSTRAK
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia terjadi suatu perubahan pemerintahan
daerah yang diberi hak otonom. Pada masa Perang Kemerdekaan dengan pemerintahan
NIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi,
sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan.
Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. Suasana kebebasan
daerah disatu sisi dan kontrol serta pengendalian pusat di sisi lain, begitupula dengan
struktur sosial berhadapan dengan struktur pemerintah. Kemudian, kelompok unitaris
pada satu sisi ...
"
2007
D1657
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
