Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat Suku Bunga Penjaminan (SBP) yang ditetapkan LPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjaminan dana Simpanan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan untuk menjelaskan kesesuaian pengaturan tingkat SBP dengan Penjaminan pada Putusan No. 253/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan No. 287/PDT.G/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitis-deskriptif dan berbentuk yuridis-normatif. Data yang ada dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah LPS menetapkan SBP sebagai implementasi dari ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan dalam penjaminan yang dilakukan oleh LPS pada perkara Putusan No. 253/PDT/2018/PT. DKI jo. Putusan No. 287/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan penjaminan pada Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dengan putusan Judex Facti. Saran dalam Penelitian adalah LPS perlu untuk mensosialisasikan kembali agar Bank tidak menerapkan bunga diatas SBP, serta agar Bank memperhatikan data dan informasi mengenai nasabah yang tercatat pada sistem informasi Bank, agar senantiasa diperbaharui apabila terjadi perubahan dan setiap Simpanan yang dinyatakan oleh LPS terbukti menerima bunga diatas Suku Bunga Penjaminan, maka Simpanan tersebut merupakan Simpanan yang tidak layak dibayar. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa Nasabah tersebut tidak diuntungkan secara tidak wajar, maka Simpanan tersebut harus dijadikan oleh LPS sebagai Simpanan yang layak dibayar.

---

ABSTRACT

A Depositor is considered to be an unfairly benefited party if he receives an interest rate above the Deposit Insurance Rate. This study aims to determine the deposit guarantee fund arrangements in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and to explain the appropriateness of the level of Deposit Insurance Rate with Guarantees in Decision No. 253/PDT/2018/ PT.DKI jo. Decision No. 287/PDT.G/ PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research. The data were collected by interview and literature study. The conclusion of this research are that the IDIC sets the Deposit Insurance Rate as an implementation of the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding the IDIC and in the guarantee carried out by the IDIC in the case of Decision No. 253 / PDT / 2018 / PT. DKI jo. Decision No. 287 / Pdt.G / PN.Jkt.Sel, there is a discrepancy between the guarantee arrangements as regulated in Article 19 of Law No. 24 of 2004 regarding IDIC with the decision of the Judex Facti. The suggestions on this research are the IDIC needs to re-socialize the Bank related to the application of interest so that the Bank does not apply interest rate above the Deposit Insurance Rate, and that the Bank must pay attention to data and information about customers recorded in the Bank's information system, so that it is always updated if changes occured and each Depositor whom stated by LPS is proven to receive interest above the Deoposit Insurance Rate, the Deposit is a Deposit that is not worth paying because the Depositor is an unfairly benefited party. However, if it can be proven that the Depositor is not a Depositor who has benefited unfairly, the Deposit must be changed by LPS as a Deposit that is eligible to be paid."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan dalam

menghadapi potensi risiko moral hazard terutama yang berhubungan dengan

penyaluran kredit perbankan. Keberadaan suatu institusi penjaminan simpanan

dimanapun akan selalu diiringi oleh risiko moral hazard bank-bank anggota

penjaminan. Penelitian ini dibatasi hanya meneliti bank-bank perkreditan rakyat

karena menimbang selama berdiri hingga saat ini, (2005-2012) paparan terbesar LPS

adalah disaat melikuidasi BPR. Risiko moral hazard tidak akan dapat dihilangkan,

namun dapat ditekan. Salah satu parameter yang sangat berpengaruh dalam menjaga

tingkat risiko moral hazard agar tetap rendah dan berada pada batas toleransi yaitu

nilai maksimum simpanan yang dijamin (coverage limit). Tesis ini juga berusaha

meneliti parameter lain yang berpengaruh dengan memasukkan variabel-variabel

makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, suku bunga acuan Bank

Indonesia, suku bunga yang dijamin oleh LPS, dan perkembangan penyaluran dana

kredit pada BPR. Dalam perkembangan penyusunan tesis ini, dilakukan juga

pengujian dalam mengukur risiko moral hazard yang berhubungan dengan kredit

BPR secara kuantitatif dengan mengadopsi metode dalam pengukuran pencadangan

klaim LPS yaitu pendekatan perhitungan value at risk CreditRisk+ dengan input data

berasal dari data non performing loan (NPL) BPR selama tahun 2011 yang masih

berada dalam proses maupun yang telah selesai proses likuidasinya oleh LPS.

---

Abstract

This research is to determine Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) ability

in order to encounter the impact of moral hazard risk in correlation with bank credit

disbursement. The existences of a deposit insurer institution everywhere will always

be followed by the moral hazard risk of bank members. This study limited to

scrutinize only rural banks because since the establishment (2005-2012) the IDIC

largest exposure was when it liquidated rural banks. The risk of moral hazard cannot

be eliminated, but it can be suppressed. One of the robust parameter that very

important in maintaining the level of moral hazard risk in order to remain low and on

the threshold of tolerance is the maximum deposit coverage limit. This research also

attempted to examine the other parameters that affect by asserted the macroeconomic

variables such as GDP growth, inflation rate, BI rate, deposit insurance rate, and the

development of rural banks credit disbursement. Furthermore, this study also try to

measured moral hazard risk in associated with rural banks credit failure quantitatively

by adopting the IDIC?s provision cover claim method using banking credit risk

measurement approach (internal rating based). After further consideration,

CreditRisk+ value at risk approach was chosen using input data from liquidated rural

banks non performing loan (NPL) during 2011"