Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman yang demikian ini tentu kurang tepat. Pasalnya, jika pemahaman tentang konstitusi seperti itu berarti hanya sebatas memahami konstitusi sebagai konstitusi politik yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia saja."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Penelitian ini merupakan studi komunikasi politik, yang memfokuskan pada bahasa politik terkait dengan berbagai pemaknaan dan clash of argument tentang sebutan ?petugas partai? pada relasi Jokowi dengan para politikus. Secara faktual berbagai permasalahan sosial dapat muncul dari masalah pemaknaan. Percekcokan, perselisihan, kesalahpahaman merupakan masalah-masalah yang dapat timbul dari pemaknaan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana kontestasi makna sebutan ?petugas partai? dalam drama politik pada periode Maret 2014 sampai April 2015 di Indonesia dan bagaimana aktor-aktor politik berkomunikasi (political talks) tentang sebutan ?petugas partai? dalam drama tersebut. Penelitian ini secara teoritik menggunakan pendekatan dramatisme Kenneth Burke yang melihat manusia sebagai the symbol using animal yang menggunakan bahasa sebagai simbol terpenting yang didorong oleh motif-motif kepentingan. Sumber data primer yang digunakan adalah media online detik pada periode Maret 2014 sampai April 2015 dengan mencermati pernyataan-pernyataan langsung dari berbagai aktor-aktor politik. Metode analisis yang digunakan adalah pentad analysis yang melihat hubungan analitik antara scene, act, agent, dan purpose.Hasil penelitian menunjukkan selama periode Maret 2014 sampai April 2015 terdapat empat keadaan objektif yang memperlihatkan panggung drama (scene) dimana sebutan ?petugas partai? saling bersaing. Pertama, pada saat Megawati Soekarnoputri selaku Ketua PDIP menulis surat madat pencapresan Joko Widodo. Kedua, Pelantikan Kabinet Kerja di Istana Negara. Ketiga, Pelantikan Jaksa Agung, dan Keempat, Penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebutan ?petugas partai? berkembang menjadi kontroversi yang melibatkan berbagai aktor politik (agent) yang sangat luas, di dalam berbagai scene kejadian yang berbeda-beda. Kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra. Sebutan ?petugas partai? oleh Megawati bisa dimaknai bahwa Jokowi adalah seorang yang diberi tugas oleh partai. Sebagai seorang yang diberi tugas oleh partai, maka Jokowi dituntut untuk patuh dan setia (loyal) pada partai (purpose). Sedangkan bagi Prabowo, lawan politiknya, sebutan ?petugas partai? diberi makna baru menjadi ?pemimpin boneka? yang bisa dimaknai sebagai ?pemimpin yang hanya menjadi mainan orang?. Dengan demikian, sebutan ?petugas partai? tidak dapat dipisahkan dari perebutan pengaruh dan kendali terhadap Presiden Jokowi. Dalam jalinan-jalinan tersebut retorika mempunyai kegunaan dasar dalam memenangkan persaingan dan kompetisi.

---

This research is a study of political communication, which focuses on political language associated with a variety of meanings and clash of argument about the term ?party officials? in relation with Jokowi and politicians. Factually, various social problems that can arise from the meaning. This research problem is how contestation meaning of the term ?party officials? in the political drama in the period from March 2014 until April 2015 in Indonesia and how the political actors communicate (political talks) about the term ?party officials? in the drama. This study theoritically use Kenneth Burke Dramatism approach that sees humans as the symbol using animal who uses language as an important symbol that is driven by motives of interest. The primary data source used is the Detik Online media in the period from March 2014 in order to examine the statements from the various political actors. The anlytic scene, act, agent, and purpose.The result showed, during the period March 2014 to April 2015 there were four objective circumstances showing the stage play (scene) where the term ?party officials? competing against each other. First, at the time of Megawati Soekarnoputri as the Chairman of the PDIP writing credential presidential nomination Joko Widodo. Secondly, inaugural Working Cabinet at the State Palace. Third, Inaugural Attorney General, and the Fourth, appointment of the Commissioner General Budi Gunawan as police chief. The result showed that the term ?party officials? developed into a controversy involving a wide range of political actors (the agent), in various scenes of different events. Contestation can be observed from the parties pro and contra parties. The term ?party officials? by Megawati could be interpreted that Jokowi is a man who was given the task by the party. As someone who was given the task by the party, then Jokowi required to be obedient and faithful (loyal) to the party (purpose). Meanwhile Prabowo, Jokowi?s political opponents, gave the term ?party officials? new meaning to ?figurehead? that could be interpreted as a ?leader just be a toy person?. Thus, the term ?party officials? can not be separeted from the struggle for influence and control ot the President Jokowi. In this communication braid rhetoric has a basic utility in winning the competition."

"Penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi dan perpajakan yang tepat atas sengketa pajak biaya tooling di PT XYZ. Biaya tooling dibayarkan oleh oleh PT. XYZ kepada PT. PQR dalam rangka memproduksi pesanan dari PT. HOA. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan teknik analisis dekriptif kualitatif berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara. Hasil analisis berdasarkan regulasi dan hasil wawancara, biaya tooling dapat dikapitalisasi oleh PT. XYZ sebagai aset tetap jika manfaat lebih dari satu periode, jika tidak maka akan diakui sebagai beban. Biaya tooling dapat diperlakukan sebagai sewa (aset hak guna) secara akuntansi oleh PT. HOA, jika secara substansi memenuhi kriteria sewa atau mengandung sewa. Perpajakan tidak mengakui prinsip transaksi mengandung sewa dalam transaksi tersebut sehingga biaya tooling tidak dapat diakui sebagai sewa menurut pajak.

---

This study analyses the appropriate accounting and taxation treatment for tooling fee tax disputes at PT XYZ. The tooling fee is paid by PT. XYZ to PT. PQR in regards to produce orders from PT HOA. This research is a case study with qualitative descriptive analysis techniques based on documentation and interviews. The result of the analysis is tooling costs can be capitalized by PT XYZ as a fixed asset based on regulations and interviews. It can be capitalized if its benefit is more than one period otherwise, it will be recognized as an expense. Tooling costs can be treated as leases (right of use assets) in accounting perspective by PT HOA, if it substantially fulfils the criteria of a lease or contains a lease. Taxation does not recognize the principle of a transaction containing a lease in the transaction. Thus, tooling costs cannot be recognized as a lease in tax perspective."

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktik SBI dari perspektif sosiologi serta strategi untuk mewujudkan SBI yang berbasis potensi lokal. Secara praktis ada dua unsur dasar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu metode dan substansi. melalui metode guru diharuskan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar sekolah sebagai media pembelajaran...."

"Indera penciuman manusia dapat turut serta memperkaya pengalaman ruang seseorang khususnya secara emosional. Skripsi ini memaparkan perwujudan ruang arsitektur oleh aroma serta sejauh mana aroma mempengaruhi pengalaman ruang manusia. Hubungan aroma dengan manusia tergantung pada persepsi setiap individu, durasi kontak dengan aroma dan konsentrasi aroma dalam udara. Hubungan tersebut menentukan posisi aroma sebagai pull-in factor atau push-out factor bagi pengguna ruang. Hasil analisis dari studi pustaka dan studi kasus menunjukkan bahwa aroma memiliki peran dan pengaruh yang berbeda-beda pada jenis-jenis ruang yang berbeda pula. Aroma yang hadir secara alami maupun yang dihadirkan secara sengaja akan memunculkan spatial awareness yang memberikan karakter dan rasa pada ruang masing-masing. Maka dari itu, aroma merupakan salah satu bentuk bahasa ruang yang dapat mengatur pengguna ruang serta mampu membangun sebuah identitas ruang yang mudah diingat. Aroma juga memiliki kemampuan untuk menciptakan dimensi-dimensi yang mendefinisikan batas-batas pembentuk ruang yang tidak kasat mata dapat mempengaruhi gerak dan perilaku manusia sebagai pengguna ruang.

---

The sense of smell enriches one?s experience of space emotionally eventhough the presence of scent in our everyday space has not been much noted and taken into consideration of architectural design. This paper tries to reveal scent?s ability of creating architectural space and to see scents capacity on influencing one?s experience of space. Human?s relationship with scent arise from the dependence on individual perception, duration of contact with scent and the scent?s concentration within the air, which determine the role of scent whether as a pull-in or a push-out factor.

The result of literature and case studies shows that scent has different roles and influences due to the diverse types of space. Scents naturally and artificially raise spatial awareness on different levels which brings character and mood into each space. Therefore, scent can be considered as a language of space that is capable of telling the user to act in certain ways and building easy-to-remember identities to certain places. As scent defines invisible space boundaries, it forms architectural space which would influence the movement and behavior of users."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied."

"ABSTRAKKebijakan uang elektronik telah diterbitkan Bank Indonesia sejak tahun2009 dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2014 dan 2016. Kebijakanyang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya.Keberhasilan implementasi kebijakan uang elektronik dapat dilihat dari substansikebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan,bahwa seluruh rumusan kebijakan penerbitan uang elektronik dibuat oleh BankIndonesia, namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisilapangan. Dari sisi aspek konteks implementasi kebijakan, implementasikebijakan uang elektronik memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yangsedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan uangelektronik juga berperan dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusifsebagai jembatan agar masyarakat mengenal dan menggunakan produkperbankan. Kata kunci: uang elektronik, substansi kebijakan, konteks implementasikebijakan, keuangan inklusif.

---

ABSTRACTElectronic money policy has been issued by Bank Indonesia since 2009 andhas been improved in 2014 and 2016. The success of its policy rsquo s implementationis need to be analyzed. Successful implementation of the electronic money policycan be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects.This is a qualitative research. The research shows that, according to the contentof policy aspect, all the policy formulations of electronic money was made byBank Indonesia, although the formulation remained through the field study andanalysis of the conditions. From the context of implementation aspect, theimplementation of electronic money policy took the political and governmentalcondition into consideration, as well as the fragmentation of the existingauthorities. Electronic money policy is also play a role in supporting the StrategiNasional Keuangan Inklusif as a bridge to acknowledge people to use bankingproducts. Keywords electronic money, content of the policy, the context implementation,financial inclusive "

"Lima negara di Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, menggunakan banyak zat kimia dalam industri yang menghasilkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Nilai Ambang Batas (NAB) kimia digunakan sebagai regulasi atau instrumen referensi untuk mengendalikan risiko kimia. Penelitian ini membandingkan NAB kimia di negara ASEAN-5 dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 untuk mengajukan kemungkinan harmonisasi NAB kimia di ASEAN. 713 zat kimia yang ada di dalam daftar perbandingan dengan 40 zat kimia selalu ada di semua daftar NAB kimia serta 124 zat kimia yang keluar hanya di dalam 1 daftar NAB kimia. Dalam non-metric multidimensional scaling plot, 5 NAB kimia diketahui mirip dengan TLV ACGIH 2016 dan PEL OSHA 2016 sedangkan dua daftar NAB kimia (NAB Thailand dan Permenkes 70 2016) berbeda karena jumlah substansi yang ada dalam daftar NAB tersebut jauh lebih sedikit daripada jumlah substansi NAB yang lain. NAB kimia ASEAN-5 memiliki rata-rata geometrik lebih tinggi daripada TLV ACGIH 2016 dan lebih rendah daripada PEL OSHA 2016 kecuali untuk Rule 1070 Filipina dan NAB Thailand. Ada persamaan dan perbedaan pada NAB kimia ASEAN-5 untuk dipertimbangkan dalam upaya harmonisasi NAB di ASEAN.

---

Five countries within Association of South East Asian Nation (ASEAN) which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippine, use a lot of chemical substances in their industries that put risk on health and safety to their worker. Occupational Exposure Limit (OEL) is used as regulation or reference instrument to control chemical risk. This study compared OEL in ASEAN-5 countries with TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016 in order to propose a harmonization possibility within ASEAN. There are 713 chemical substances in comparison list with 40 substances that always available in all OEL lists and 124 unique substances that only appear on 1 list OEL. In non-metric multidimensional scaling plot, it was found that 5 OEL list were quite similar with both TLV ACGIH 2016 and PEL OSHA 2016, while the other two (Thailand OEL and Permenkes 70 2016) much differ due to less number of substances listed on these OEL lists. ASEAN-5 OEL list found higher geometric means than TLV ACGIH 2016 and lower than PEL OSHA 2016 except for Rule 1070 Philippine and OEL Thailand. There are similarities and differences in OEL ASEAN-5 to consider in ASEAN OEL harmonization effort."