Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yuan Bya
Pembuktian kebaruan suatu invensi dalam gugatan pembatalan paten sederhana, studi kasus putusan Pengadilan Niaga No. 65/PATEN/2004/PN. Niaga/Jkt.Pst
" Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan Hak Kekayaan Intélektual berdampak semakin banyaknya invensi yang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasa ataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yang digunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap )paten yang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | paten sederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada paten tersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saat didaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Paten mengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dari Pengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan ... "
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
S22413
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Firly A. Permata
Pilihan forum dan upaya pembatalan putusan SIAC ARB No. 025 tahun 2009 : dalam studi kasus putusan MARI No.64 K/PDT.SUS/2010
" A
Dalam PKP2B dan perjanjian subkontraktor dari PKP2B, para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menentukan ketentuan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi. arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang memerlukan persetujuan para pihak. Pada dasarnya, konsep arbitrase adalah proses konsensual. Namun demikian, putusan arbitrase masih perlu diperkuat oleh Negara melalui pengadilan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang membutuhkan peran pengadilan. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S472
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yeti Sumiati
Tinjauan Terhadap Sita Barang Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Register Nomor 2/Pts.Pid.Kh 1990 PN PWK
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22637
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bernard Y Thomas
Perkembangan makna melawan hukum dalam undang-undang pemberdi)antasan tindak pidana putusan MK No.003/PPU-IV/2006 (studi kasus putusan No. 2214 K/PID/2006 dengan terdakwa H. Hamid Djiman dan putusan MA No.2608K/PID/2006 dengan terdakwa Achmad Roja
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S21785
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
R.AY. Sri Hartati
Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Pid/2000)
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36405
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ng Toni Mulia
Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)
" Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara karena tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Komisaris tersebut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28994
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alisa Ardiyati
Pengakhiran kepemilikan bersama terikat dari harta warisan dan harta kawin (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/PDT/2012) = The termination of co related property of inheritance and marital property (case study of indonesian supreme court decision No 697 PK/PDT/2012)
" Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46356
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library