Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Birokrasi menurut Weber adalah unit sosial yang memiliki tujuan, struktur hierarki, dan aturan/prosedur yang jelas. Organisasi birokrasi hadir dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Struktur hierarki organisasi tersebut terdiri dari bagian-¬bagian yang dimaksudkan untuk memperjelas peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian. Aturan/prosedur dalam birokrasi menjamin setiap bagian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, setiap peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam birokrasi melekat pada jabatan tertentu.Dalam organisasi birokrasi, komunikasi dilakukan dengan mengikuti alur formal, bahkan komunikasi tulis-menulis lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Tujuan dan pola komunikasi semacam ini agar wewenang yang melekat pada jabatan tertentu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, praktek komunikasi keorganisasian dalam birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.Praktek-praktek komunikasi keorganisasian dapat dipahami melalui teori strukturasi organisasi. Struktur dalam teori strukturasi didefinisikan sebagai aturan dan sumberdaya yang dibawa dan digunakan para anggota organisasi dalam berinteraksi, dalam hal ini meliputi ekspektasi relasional, peranan-peranan kelompok, norma-norma, jaringan-jaringan komunikasi dan institusi-institusi kemasyarakatan. Teori strukturasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai dasar tindakan sosial merupakan proses produksi dan reproduksi sejumlah sistem sosial. Organisasi birokrasi sebagai sistem sosial merupakan basil dari tindakan sosial para anggotanya. Dinyatakan juga bahwa struktur memberikan pedoman bagi individu dalam memahami sesuatu, bertindak, dan mencapai tujuan organisasi. Tindakan sosial tersebut pada akhirnya akan menciptakan struktur-struktur baru.Strukturasi dalam organisasi dapat diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik, yaitu conception, implementation, reception. Conception adalah tahap pendefinisian konsep organisasi termasuk norma, kesepakatan, mekanisme dan etika. Implementation adalah tahap kodifikasi formal yaitu, ketika semua konsep diputuskan dan dilembagakan. Reception adalah tahap ketika para anggota organisasi menerima keputusan atau kebijakan organisasi. Proses strukturasi tersebut tidak berjalan secara sederhana, melainkan merefleksikan hubungan-hubungan dan praktek-praktek keorganisasian yang kompleks dan mengandung muatan konflik.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses strukturasi dalam organisasi birokrasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Rentang waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2006. Janis dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumen, arsip dan hasil rekaman. Dalam penelitian ini, pilihan terhadap sumber data didasarkan pada informasi yang ingin digali. Informan yang diwawancara meliputi Komisioner, Asisten Ahli, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan observasi dilakukan atas praktek-praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat. Melalui metode-metode tersebut, semua data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dan organisasional dalam proses strukturasi organisasi. Faktor-faktor seperti kecemasan komunikasi, kredibilitas informasi maupun peran anggota dalam jaringan mempengaruhi hubungan dan praktek praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusionalisasi dalam organisasi birokrasi KPI Pusat belum memadai. Hal ini terlihat pada saat mendefinisian konsep organisasi dan keputusannya. Keputusan organisasi hanya merupakan kesepakatan aksiomatik sehingga para anggota tidak sepenuhnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan organisasi. Kenyataan tersebut turut mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi karena para anggota cenderung mendefinisikan, melaksanakan dan menerima keputusan berdasarkan tolak ukur pribadi bukan tolak ukur organisasi. Singkatnya, KPI Pusat sebagai organisasi birokrasi belum mencerminkan sebuah lembaga yang mapan. Bahkan dari beberapa kasus yang muncul, tidak menunjukkan adanya penyelesaian kasus secara tuntas, sebaliknya yang terlihat adalah conflict avoidance yang justru memproduksi dan mereproduksi masalah dan membuka peluang timbulnya konflik laten.Implikasi dari penelitian ini mencakup implikasi akademik dan praktis. Secara akademik dapat menegaskan teori komunikasi keorganisasian terutama proses strukturasi organisasi yang menunjukkan peran komunikasi sebagai dasar tindakan sosial para anggotanya yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Secara praktis diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik strukturasi yang bersifat kompleks dan penuh muatan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi KPI Pusat untuk mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kebijakan komunikasi organisasinya.Saran dari penelitian ini, KPI Pusat seharusnya mendefmisikan kembali institutional building yang merupakan pedoman bagi para anggota organisasi untuk berpikir, bertindak, berprilaku dan mencapai tujuan. Dengan adanya orientasi yang sama di antara anggota organisasi, niscaya apa yang menjadi keputusan KPI Pusat mencerminkan keputusan lembaga sepenuhnya. Di samping itu, perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas yang dapat diterima pihak-pihak yang terlihat konflik dan dibutuhkan juga sanksi yang jelas atas pelanggarannya. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari.

---

Weber defines bureaucracy as a social unit with explicitly defined goals, hierarchical structure, and a set of rules or procedures. Bureaucracy organization has to allocate goods and services for public. The essence of bureaucracy is hierarchy, consisting number of positions. Such rules or procedures allow the solution of problems, standardization and equality in the organizations. So that, members of bureaucracy organization accomplish their role based on their position.

In bureaucracy organizations, a related aspect of transformation of interpersonal relations is that face to face communication is frequently subordinated to communication in writing. Written records as a defining characteristic of bureaucracy, are functional for organizations because they insulate from illegitimates influences, or indeed from any direct influence of individuals and groups.

In structuration theory, structures are the rules and resources people use in interaction. Structures in this theory like relational expectations, group roles and norms, + communication networks, and social institutions both affect and are affected by social action. Structuration theory states that human action is a process of producing and { reproducing various social systems. Organization, like any other social system are produced through actions and interactions among individuals. Structuration always involves three modalities or dimensions. These are (1) an interpretation or understanding, (2) a sense of morality or proper conduct, and (3) a sense of power in action. The rules we use to guide our actions, in other words, tell us how something should be understood, what should be done, and how to get things accomplished. All of those activities in turn create new structures and reproduce old ones.

Organizational structure is created when individuals communicate with others in three metaphorical "sites," or centers of structuration. The first includes all those episodes of organizational life in which people make decisions and choices that limit what can happen within the organization. This is the site of conception. The second site of organizational structuration is the formal codification and announcement of decisions and choices, the site of implementation. Finally, structuration occurs as organizational members act in accordance with the organizational decisions, which is the site reception. The communication activities at these three sites are often difficult and conflict laden

Research on structuration in bureaucracy organization has added much to our knowledge about how the structuration process being applied in the bureaucracy organization- KPI Pusat. The characteristics of bureaucracy organization described ' above, help us to understand those three sites of structuration.

This qualitative research is under gone for 6 (six) months time, starting from May until October 2006. Case study is chosen for this research to have a comprehensive understanding of phenomenon. Interview, observation and analysis the documents, files and records is the measure to collect data. The informations obtained from the data source will depend on purposeful selection principle. Informants interviewed in this research are Commissioners, Assistants, Civil Servants and Non Civil Servants. The observation is focuses on communication and organization activities in KPI Pusat. After all the data collected, the next step is to analysis and to reach conclusion.

The result of this research shows there are 2 (two) barriers in structuration process. Barriers that come from individual characteristics and differences and barriers that come from organization's structures, systems and processes. Certain factors such as communication apprehension, information credibility and networks contribute the complexity of this process.

As it shown above has led the conclusion that institutional building in KPI Pusat is not mature yet. The definition of organization concept and all the policy taken are just an axiomatic concensus. So that, the organization policy that have been taken are often not fully accepted and implemented by the members of organization. Member of organizations tends to make a decision based on her/his interest and not for organizational purposes. In some cases, the solution that are offered by the members of organizations is not satisfying for each other. This condition make a repetitive situation for some cases.

Finally, there is a recommendation for KPI Pusat. KPI must redefine its institutional form and purposes because it will become a guidance for organizational members to think, to act, to behave and to accomplish the main goals."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat representasi struktur media dan respon wartawan dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri di MBM Tempo. Dengan perspektif teori strukturasi dan penelitian kualitatif, khususnya analisis semiotika sosial M.K. Halliday (tenor of discourse, mode of discourse, dan field of discourse). Persinggungan semiotika sosial dengan teori strukturisasi, di antaranya konsep agen dengan unsur pelibat wacana. Pada pemberitaan Asian Agri, MBM Tempo menggunakan sejumlah pelibat wacana/agen, yaitu: sumber daya favorable dan unfavorabfe terhadap garis kebijaksanaan redaksional. Mode of discourse yang digunakan membentuk field of discourse, sebagai berikut: perlindungan saksi, hak jawab, penelitian pemberitaan Tempo, putusan pengadilan Vincent, whistle blower, penyadapan, dan putusan pengadilan Tempo. Struktur sumber daya tersebut merepresentasikan dua hal. Pertama, sumber daya alokatif merepresentasikan: (a) akan hilangnya sumber daya terpenting untuk melakukan jumalistik investigasi: mengingat aparat kepolisian tidak melihat Vincent merupakan whistle blower dan aparat kehakiman tidak mengetahui status Vincent sebagal whistle blower; (b) praktik pemupukan modal (capital) media melalui ritual objektivitas yang menjadi dasar rasionalisasi masyarakat industri dan kapital. Kedua, sumberdaya otoritatif merepresentasikan kebebasan pers sebagai struktur signifikansi yang dibangun dan berusaha dilanggengkan struktur media dan UU Pers adalah Lax spesialist. Kesimpulannya dipandang dari sudut struktur media MBM Tempo pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri di MBM Tempo tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun UU Pers No. 40 1999.

---

The research aims to see the representation of the media structure and the agen responed in media productions (case of the news of the suspect of tax manipulation in Asian Agri in Tempo weekly). The analysis of the theory of structurasion and qualitative research, the analysis of MK. Halliday’s social semiotics (tenor of discourse, mode of discourse, and field of discourse). Between the sosial semiotics and structuration theory, among other is the agent concept and the element of discourse. In making news of Asian Agri, the Tempo weekly used a number of agents, the resources of favourable and unfavourable toward the line of “redaksional” policy. The mode of discourse formed the field of discourse; the protection of witness, the right of answer, the research on Tempo news making, the court decision on Vincent, whistleblower , tapping and the court decision on the Tempo.

The resources structure represented two things. First, the allocative resources did: a). The lost of the most important resource to journalism investigation. The policy didn’t see Vincent as whistleblower and the court didn’t recognize Vincent of whistleblower; b) The act of collective capital media throught ritual objectivity which based the rationalized of the industry society and capital. Second, the authoritative resource represented the press freedom as significancy structure the press law is lex specialist."

"This research aims to explore the social construction of mobile phone as a form of new media. It was conducted under constructionist perspective, employing Giddens' structuration theory to analyze the interplay between the use of mobile phone as a form of new medium, and the communication culture of millennial teenagers. Qualitative method and phenomenological research tradition are applied in this research based on the perspective of the millenniah teengers. This research concluds that even though mobile telepohone is a technological device, the use of mobile phone is a social construction, that in turn will construct values and communication culture of its users."

"ABSTRAKRelasi antara masyarakat, negara dan warga Ahmadiyah seringkali mdash;untuk tidak menyebut selalu mdash;berakhir dengan pengingkaran akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Ahmadiyah. Namun demikian, fenomena menarik terjadi di kabupaten Wonosobo, yang mencoba mengurai persoalan keberagaman melalui sebuah kebijakan inklusi. Penelitian kualitatif ini akan membahas mengenai kebijakan atau politik inklusi yang dilakukan oleh kabupaten Wonosobo dalam merespon keberagaman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian seputar relasi internal dan relasi eksternal kepala daerah sebagai agensi dan struktur pemerintahan Wonosobo dengan kompleksitas politik lokal yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini berpamrih menemukan faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan model kebijakan politik inklusif atau diskresi discretionary policy . Penelitian ini beragumentasi bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh keberpihakan personal kepala daerah dalam mekanisme intervensi kedalam struktur pemerintahan berkenaan dengan implementasi model kebijakan politik inklusif atau kebijakan diskresi discretionary policy . Hal ini juga berlaku dalam konteks eksternal pemerintahan dimana kepala daerah memainkan peran sentral dalam hubungan antara kepala daerah dengan kelompok kepentingan lainnya dalam politik lokal di Wonosobo. Termasuk didalamnya adalah perubahan kepala daerah pasca Pilkada.

---

ABSTRACTThe relation between the society, the country and Ahmadiyya community often not to mention to always ended with the denial of basic rights inherent in every citizen of Indonesia, Ahmadiyya community shall be no exception. However, an interesting phenomenon occurred in Wonosobo district, which is trying to unravel the issue of diversity through a policy of inclusion. This qualitative research will discuss the policies or politics of inclusion that has been done by the Wonosobo district in responding to the diversity of the communities in the region. This research would like to response a research questions about the relation of internal and external relations from a regional head Wonosobo to become an agencies and government structures with the complexity of local politics that surrounded him. In addition, this research have the intention to found the factors that enable the sustainability model of inclusive political policy or discretion discretionary policy . This research argues that implementation of inclusive policies that occurred in Wonosobo has been influenced by personal bias in the mechanism of regional heads of government intervention into the structure with respect to the implementation of the policy model of inclusive political or policy discretion discretionary policy . This also applies in the context of external governance in which regional heads act a central role in the relationship between the head of the region with other interest groups in local politics in Wonosobo. Included the transition of the regional heads from the post elections."

"Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jurnalisme daring mengikuti struktur logika jangka pendek. Logika tersebut berimplikasi pada praktik pemberitaan yang ringkas, berkelanjutan, sensasional, dan hanya mementingkan banyaknya jumlah clickers dan viewers. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hadir media daring yang tidak mengikuti logika jangka pendek. Salah satunya adalah Tirto.id. Dengan menggunakan teori strukturasi sebagai kerangka pemikiran, penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh Tirto.id terhadap struktur logika jangka pendek. Sejak kehadirannya pada 2016, Tirto menyajikan bentuk baru jurnalisme daring yang disebutnya sebagai jurnalisme data/presisi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berita panjang, mendalam, cover both sides, dan penuh data merupakan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan Tirto. Upaya resistensi dilakukan untuk mewujudkan visi membangun peradaban baru literasi daring di Indonesia.Kata Kunci; Strukturasi, Logika Jangka Pendek, Jurnalisme Daring.

---

Several previous studies have shown that online journalism follows a short term thinking structure. The thinking implies a short news, sustained, and sensational reporting practice, and emphasizes only the number of clickers and viewers. However, over time, comes several online media that do not follow short term thinking. One of them is Tirto.id. Using the theory of structuration as a frame of thought, this study examines how the forms of resistance conducted by Tirto.id to the short term thinking structure. Since its presence in 2016, Tirto presents a new form of online journalism which calls precision journalism. The results revealed that long news, in depth news, cover both sides, and full of data are forms of resistance made by Tirto. Resistance efforts are made to realize the vision of building a new civilization of online literacy in Indonesia."

"ABSTRAKPROSES STRUKTURISASI ADAPTIF PENDIDIKAN ANAK- ANAK TENAGA KERJA INDONESIA Studi pada jenjang SMP kelas IX di CLC Kundasang dan CLC, Ribu Bonus Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah Malaysia Pembimbing : Dr. Eriyanto., M.Si.Minimnya pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia TKI , khususnya anak-anak TKI kelas IX yang telah lulus pada jenjang SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sangatlah memprihatinkan. Terdapat dua masalah yang diduga menjadi masalah utama penghambat, yaitu status ilegal orang tua dan koordinasi antar agen yang belum maksimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa proses komunikasi yang terjadi pada agen, agensi, struktur yang diproduksi dan direproduksi dalam sistem tersebut, serta mebahas yang menjadi kendala utama yang membentuk sistem tersebut. Penelitian ini berdasarkan paradigma kontruktivis, yang melakukan pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana penulis melakukan penelitian ke Sabah Malaysia sebagai tempat obyek penelitian dan mendapatkan data aktual melalui wawancara, maupun melalui dokumen yang tersedia. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status TKI ilegal orang tua adalah masalah utama pada fenomena minimnya pendidikan anak TKI yang ingin melanjutkan ke SMA/ SMK, dimana status orang tua menghambat anak-anaknya untuk mendapatkan hak kewarganegaraan dan seperangkat dokumen untuk melanjutkan belajar, seperti paspor, kartu penduduk, pas ijin belajar pelajar, dan lain-lain. Hal ini tentunya menunjukan bahwa struktur yang di produksi dan direproduksi oleh para TKI ilegal khususnya orang tua yang melanggar hukum dan ilegal telah menyebabkan terhambatnya pendidikan anak TKI ilegal ke jenjang selanjutnya.Kata Kunci: Stukturisasi adaptif, pendidikan, Tenaga Kerja Indonesia illegal.

---

ABSTRACT The Study of the final year student9th Grade of Junior High Scool in CLC Kundasang, CLC Ribu Bonus and Indonesian School of Kota Kinabalu, Sabah Malaysia The lack of education for the children of Indonesian migrant workers, or known as TKI, particularly who has passed the Junior High School and would like to continue their study to Senior High School is extremely concerning. There are two main issues that are presumed as the main problem that hinder the education of Indonesian migrant worker rsquo s children to proceed higher level education, which are the illegal status and the lack of agent and agency coordination. Therefore, this study intended to analyze the communication processes that occur in agents and agencies, and the structures that are produced and reproduced in the system, as well as to explore what is the main reason behind the forming of such system. This study is based on constructivist paradigm, which the data collection conducted with field studies and literature studies. The authors themselves travel to Sabah, Malaysia to review and obtain actual data through interviews or by the available statistical data. The analysis acquired by qualitative approach through case study explanations and using holistic design. It can be concluded that illegal status of the TKI parents is the main obstacles to the Indonesian migrant worker TKI children to gain higher education, where the status of parents inhibits their children to get the right of citizenship and set of documents to continue their study, such as passports, student permit, and others important required documents. Meanwhile, schools, teachers, NGOs and even the government have provided a series of efforts and programs to support the education of TKI rsquo s children in Sabah, Malaysia through the advocation of acquiring required document and scholarship. Therefore, this study indicates the structure that being produced and reproduced by the illegal migrant worker parents which is against the law and illegal has inhibited the childern to get into the next phase of educationKeywords adaptive structuration, education, illegal migrant workers."

"Tesis ini membahas mengenai proses strukturasi yang terjadi di PT. Trans Batavia dalam usaha pembenahan melalui komunikasi antar karyawan. Dalam sebuah organisasi pasti terdiri dari berbagai jenis orang, kepentingan dan lain sebagainya. Keberagaman ini bisa menjadi suatu kelebihan atau justru menimbulkan masalah. Pada sebuah organisasi konflik tidak dapat dihindari, karena memberikan dampak bagi efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada performa perusahaan dalam mencapai tujuannya. Komunikasi juga berperan penting dalam sebuah organisasi, kelancaran berkomunikasi antar bagian dalam sebuah organisasi membantu berjalannya sebuah organisasi. Agen, agensi dan kekuasaan berperan dalam melakukan strukturasi di PT. Trans Batavia. Tesis ini berfokus membahas bagaimana proses strukturasi, perubahan struktur, peran agen dan agensi, serta kekuatan apa dan bagaimana yang digunakan agen pada PT. Trans Batavia guna meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan Teori Strukturasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam perusahaan dapat dilakukan, dan agen memiliki peran signifikan terhadap upaya pembenahan yang terjadi dalam perusahaan yang ditunjang kemampuan lainnya yang di antaranya dualitas pada struktur, integrasi sosial, dan juga penggunaan ruang dan waktu. Peran agen pada perubahan struktur organisasi dan pemecahan masalah pada PT. Trans Batavia dikategorikan menjadi dua peran utama, yaitu pertama discursive consciousness dan practical consciousness. Berkaitan dengan kekuasaan pada suatu organisasi, teori strukturasi mengemukakan kekuasaan sebagai hal yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasiBerdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi pada penelitian ini, penggunaan teori terkait strukturasi organisasi pada penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan teori strukturasi adaptif, karena lebih spesifik menelaah tentang anggota kelompok yang secara sengaja meyesuaikan aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuan.

---

This thesis discuss with the structuration process of PT Trans Batavia in improving the business through the communication between employees. An organization consists of different kinds of people elements, interests, and so on. This diversity can have a positive impact, but on the other side it can add more conflict. Organizational conflict is unavoidable, as it gives impact to the effectiveness and efficiency of an organization. The effectiveness and efficiency of the company affect its performance in achieving the company’s goal. Communication also have an important role in an organization, the smoothness of its communication will help in running the organization. Agent, agency and power were acting elements in doing the Structuration of PT Trans Batavia. This thesis focuses on the process of Structuration, changes in structure, the role of agents and agencies, as well as the power of the agent on PT Trans Batavia in order to increase the effectiveness of the performance of the company. This research is qualitative research using a descriptive approach to the analysis by using the Theory of Structuration.

The results of this research indicate that changes in the company can be done, and the agency has a significant role towards improvements efforts occurred in the company that supported the other capabilities of duality structure, social integration, and also the use of space and time. The role of agent in changing the organization structure and problem solving on PT Batavia Trans are categorized into two main roles, namely first discursive consciousness and practical consciousness. Related to power in an organization, the theory of Structuration posited powers as influential in reaching a decision in the organization.

Based on the limitations identified in this study, the use of the theory of Structuration in organizations on further research will be better in using Adaptive Structuration theory, as it examines more specific about the group members that are intentionally adjusting the rules and resources to achieve the goals."

"

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi ini, media tidak lagi dilihat dan dikelola sebagai entitas bisnis special dengan tata kelola khusus. Sebaliknya, media diperlakukan layaknya entitas bisnis biasanya yang dikelola dengan menggunakan logika-logika industri pada umumnya. Maka tidak mengherankan bila tata kelola media tidak jauh dari tata kelola bisnis pada umumnya yang mengedepankan spirit khas kapitalisme dalam mengelola bisnis, yaitu pengeluaran biaya sedikit mungkin untuk mencapai laba sebesar mungkin. Dalam konteks produksi program siaran dunia media, hal itu kemudian diterjemahkan dengan penetapan share dan rating menjadi satu-satunya justifikasi dari kesuksesan sebuah program.

Akibatnya, pengelola media berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai rating yang tinggi sehingga terjadilah komodifikasi pekerja. Para pekerja televisi dikondisikan untuk bekerja mati-matian tanpa pernah memperhatikan jam kerja dan hak-hak dasar mereka demi tercapainya rating yang tinggi. Dengan slogan profesionalisme dan tuntutan kerja, mereka sering bekerja dengan beban yang lebih, tapi dengan penghasilan yang pas-pasan. Banyak pekerja media yang dituntut multi tasking (mempunyai peran dan tanggungjawab yang lebih banyak) tetapi tidak digaji semestinya. Celakanya, sebagian besar pekerja media televisi menikmatinya dan terjebak dalam suatu kesadaran palsu yang membuai kehidupan mereka.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik media yang dikembangkan oleh Vincent Mosco. Peneliti juga menggunakan teori strukturasi untuk melihat bagaimana agen dan struktur melakukan constraining dan enabling. Fokus penelitian ini adalah tentang komodifikasi pekerja media, dimana peneliti berusaha untuk menngungkap bagaimana komodifikasi pekerja media terjadi dalam produksi program siaran televisi dan bagaimana kesadaran palsu pekerja media berperanan besar dalam memperkokoh komodifikasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini antara lain: komodifikasi pekerja televise di Indonesia muncul dalam bentuk eksploitasi pekerja yang telah dimulai sejak persetujuan kontrak kerja. Struktur eksploitatif ini kemudian diterima pekerja dan direproduksi dalam sistem kerja televise di Indonesia. Reproduksi struktur eksploitatif ini pada dasarnya merupakan perwujudan atau cermin dari “ketidakberdayaan” pekerja terhadap struktur eksploitatif yang ada. Ketidakberdayaan pekerja ini pada dasarnya merupakan sedimentasi dari keberulangan praktek sosial yang “salah” tetapi tidak dikritik atau dipertanyakan oleh agen. Para agen justru hidup dalam kesadaran palsu yang membelenggu sedari awal bekerja di industri televisi dan justru menikmatinya sebagai bentuk pencapaian hidup.

---

This Research demonstrate that in globalization era, the media no longer seen and managed as a special business entity with special management. On the contrary, the media is treated like an ordinary business entity that is managed with the logic of industry in general. Capitalist has penetrated into the world of media (including television) in Indonesia and ultimately leads to the fulfillment of the "economic interest" of capital owners, translated by rating placement as central to all broadcasting management. As aresult, media managers strive with various ways to achieve a high rating so that there is a labor commodification. Television labor are conditioned to work desperately without ever paying attention to their working hours and basic rights in order to achieve a high rating.

The focus of this study is on the commodification of television labor, where reseacher try to uncover how the commodification of labor occures in the production of television broadcasting program and how false cosnciousess plays a big role in strengthening this commodification. This research use Mosco's political economic of communication theory and structuration theory of Antony Giddens in critical paradigm.

The result of this study include: commodification of television labor in Indonesia appearing in the form of exploitation of labor which has been started since the approval of the employment contract. This exploitative structure then accepted and reproduced in Indonesian television work system. Reproduction of this exploitation structure is basically an embodiment or miror of the “helplessness” of worker against the existing exploitative structure. Basically, this ”helplessness of worker” is sedimentation of the repetition of “wrong” social practices, but not critized or questioned by workers as agents. As agents, television workers actually live in the false consciousness which shackles from the beginning of working in the televisison industry and even they observes it as a form of the achievement of life.

"

"Tesis ini membahas tentang kapasitas perpustakaan digital pada perpustakaan di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Dijelaskan bagaimana kondisinya dan peran kondisi serupa ini dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan pada aras meso (UI) maupun pada aras makro (nasional). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus. Informan adalah kepala perpustakaan; administrator jaringan, dan koordinator layanan pemakai Perpustakaan Universitas. Analisis dituntun Adaptive Structuration Theory, dilakukan di sepanjang proses mengolah data yang terdiri dari tahap: pengodean berbuka, pengodean berporos dan pengodean berpilih. Hasilnya ditemukan kategori inti yang terdiri dari komponen: SDM, koleksi digital, teknologi jaringan, teknologi perangkat lunak aplikasi (LONTAR), dan kebijakan. Kondisi kapasitas ini punya peran potensial dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan di UI. Saran diberikan bagi pustakawan dan perpustakaan di lingkungan UI, serta pemangku kepentingan layanan perpustakaan digital pada berbagai aras.A Study of digital libraries (DL) capacity is conducted to explain: DL capacity condition at University of Indonesia (UI) libraries and its role in developing library cooperation and library network at meso level (UI) and macro level. Depth interviews and Focus Group Discussion is conducted to accumulate data. Informants are a library chairman, a network administrator, and library services coordinator at the main library. Data are analyzed throughout every step of data processing, start from open coding to axial coding and selective coding. Data analyzed is guided by Adaptive Structuration Theory (AST). Human resources, digital collection, technology, and policies are categories found. Relation among these categories is found as well. Capacity condition has a role in developing cooperation and network among academic libraries at meso level, but it is not at macro level. Suggestions are given to librarians and libraries management in UI, and digital libraries stakeholders at every level."

"Studi ini berangkat dari dipertanyakannya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pemelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Adaptive Structuration Theory (AST) yang digagas oleh DeSanctis & Poole digunakan peneliti untuk melihat interaksi sosial para agen dengan struktur yang ada untuk memperlihatkan struktur yang diproduksi dan direproduksi. Melalui wawancara dengan para informan, diketahui bahwa apropriasi struktur ditentukan oleh interaksi sosial para agen. Jika apropriasi struktur dilakukan secara faithful sesuai dengan spirit struktur maka decission outcomenya menjadi lebih predictable. Resources akan berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas agen. Resources yang melekat pada diri agen dapat menjadi jaring pengaman bagi organisasi. Impikasinya, dalam pengambilan keputusan, mengingat dinamika dan kompleksnya permasalahan kerukunan kehidupan beragama, setiap anggota kelompok kerja dalam proses pengambilan keputusan haruslah memahami proses strukturasi dimana rules dan resources diterapkan sehingga nantinya anggota dapat berperan aktif, lebih demokratik, dan berdaya.

---

This study departs from the performance of the Forum for Religious Harmony (FKUB) in carrying out its functions maintaining religious harmony. Adaptive Structuration Theory (AST), initiated by DeSanctis & Poole used to see the social interaction of the agents with the existing structure to show the structure produced and reproduced. Through interviews, it is showed that the appropriation of the structure is determined by the interaction of social agents. If the appropriation structure done faithfully accordance with the spirit, the decission outcome will be more predictable. Resources will change and evolve in accordance with the capacity of the agent. Resources inherent in the agent can be a safety net for the organization. For pratical impication, in decision-making, given the dynamics and the complex problems harmony of religious life, each member of the working group in the decision-making process must understand the process of structuration where rules and resources will be applied so that the members can play an active role, more democratic, and empowering."