Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah yang sempat menarik perhatian masyarakat kita adalah terjadinya serentetan peristiwa pemogokan. Mengenai sebab terjadinya pemogokan tersebut, yakni berkisar pada rendahnya upah buruh yang dibayarkan oleh majikan.Dewasa ini, upah kaum buruh di Indonesia masih jauh dari mencukupi, oleh karena itu pemberian upah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum. Untuk itu diperlukan kesediaan para pengusaha untuk melakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh_ Rasa aman dan tenteram para buruh atau pekerja merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan.Hubungan Industrial Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai pedoman, hendaknya tidak sekedar janji muluk saja, akan tetapi perlu diwujudkan dan dikembangkan demi kepentingan pihak buruh dan pengusaha.Prinsip saling menghormati antara buruh dan majikan, harus ditingkatkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak buruh harus melihat pengusaha sebagai mitra dan sebaliknya kaum pengusaha harus melihat buruh atau pekerja sebagai tulang punggung perusahaan.Perselisihan yang terjadi antara buruh dan majikan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian penyelesaian perselisihan tidak perlu diikuti dengan pemogokan dan penutupan perusahaan. Walaupun undang-undang memungkinkan pemogokan atau penutupan perusahaan, tetapi tindakan-tindakan semacam itu hanya akan merugikan para pihak."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Di masa sekarang ini, penggunaan internet semakin meluas dan pesat. Penggunaan internet yang semakin meluas ini tidak dapat dihindarkan dengan permasalahan perlindungan hak cipta. Maka itu, diperlukannya perlindungan hak cipta di ranah sosial media seperti YouTube yang merupakan platform sosial media untuk berbagi video. Platform YouTube telah memberikan system perlindungan hak cipta yang dinamakan copyright strike. Namun dalam penggunaan dan pengimplementasikannya, ditemukan berbagai permasalahan. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai cara kerja peraturan teguran hak cipta di YouTube sebagai media berbagi video online. Kedua, mengenai perbandingan pengaturan mengenai teguran hak cipta di Amerika Serikat (common law) dan di Indonesia (civil law). Ketiga, menentukan cara menghentikan penyalahgunaan teguran hak cipta di YouTube sebagai media berbagi video online.

---

Currently, the use of the internet keeps ongoing widespread and rapid. The increasingly widespread use of the internet is unavoidable with the issue of copyright protection. Therefore, copyright protection is needed in social media such as YouTube, a social media platform for sharing videos. The YouTube platform has provided a copyright protection system called copyright strike. However, in its usage and implementation, various problems were found. Using a normative research method, this research will discuss 3 (three) research questions: First, regarding how the copyright strike regulations on YouTube as an online video sharing medium. Second, the rules regarding copyright strike in the United States (common law) and in Indonesia (civil law). Third, determine how to stop the abuse of copyright strikes on YouTube as an online video-sharing medium."

"Daerah penelitian berada pada daerah Mangkauk, Kalimantan Selatan, Indonesia dan terletak pada Formasi Tanjung Cekungan Barito. Area penelitian memiliki luas sebesar 4,92 km2 . Tersebar 32 data titik bor pada daerah penelitian dan menunjukkan orientasi strike dengan arah Timur Laut – Barat Daya (NE - SW) yang didukung oleh pengukuran orientasi perlapisan secara langsung dilapangan didapatkan nilai Strike & Dip N 225°E / 25°. Kondisi Geologi daerah penelitian tergolong kedalam kondisi geologi sederhana dikarenakan daerah penelitian tidak dipengaruhi oleh struktur geologi. Kemudian lapisan batu bara pada kelompok ini memiliki karakteristik yang relatif landai, menerus secara lateral sampai ribuan meter hanya saja memiliki beberapa percabangan (B1, B2, B3, C1, C2, & D1) dan memiliki ketebalan yang bervariasi. Jarak acuan titik pengamatan dengan jarak estimasi terukur x ≤ 500 m, tertunjuk 500 m ≤ x ≤ 1.000 m dan tereka dengan jarak 1000 m ≤ x ≤ 1500 m menurut SNI-5015 (2019). Seam yang dilakukan pengestimasian yaitu Seam C1, C2, & D1 karena seam lain tidak memiliki data kualitas batu bara. Berdasarkan hasil akumulasi jumlah estimasi sumber daya batu bara yang terdeposit pada daerah penelitian yaitu estimasi terukur dengan jumlah 9.318.280,95 ton, estimasi tertunjuk dengan jumlah 3.846.800,86 ton, dan estimasi tereka dengan jumlah 567.529,04 ton.

---

Research area is located in the Mangkauk area, South Kalimantan, Indonesia and is located in the Tanjung Formation of the Barito Basin. The research area has an area of 4.92 km2. There are 32 data points of drill points in the study area and show a kick beam in the direction of Northeast - Southwest (NE - SW) which was recorded by direct measurements of the layering emission in the field which obtained a Strike & Dip N value of 225°E / 25°. The geological conditions of the study area are classified into simple geological conditions because the study area is not influenced by geological structures. Then the coal seams in this group have the characteristics of being relatively sloping, continuing laterally for thousands of meters but having several branches (B1, B2, B3, C1, C2, & D1) and having varying thicknesses. The reference distance of the observation point with the estimated distance is measured x ≤ 500 m, indicated 500 m ≤ x ≤ 1,000 m and inferred with a distance of 1000 m ≤ x ≤ 1500 m according to SNI-5015 (2019). The seams that were estimated were Seams C1, C2, & D1 because the other seams did not have data on coal quality. Based on the accumulated estimates of the amount of coal resources deposited in the study area, namely measured estimates of 9,318,280.95 tonnes, indicated estimates of 3,846,800.86 tonnes, and inferred estimates of 567,529.04 tonnes."

"Kajian ini akan membahas bagaimana keberhasilan gerakanmahasiswa dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah Quebec untuk mempengaruhi rencana kebijakan Rencana Pendanaan Universitas yang Adil dan Berimbang di Quebec Kanada 2011-2012. Pertandingan yang terjadi dilatarbelakangi oleh Rencana Pemerintah Quebec untuk menaikkan biaya pendidikan tinggi dengan 1.625 Dolar dalam 5 tahun. Hal ini kemudian memicu siswa Quebec untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Quebec. Di dalam ada perlawanan gerakan mahasiswa Quebec mengalami penindasan dari Pemerintah Quebec melalui RUU Kebijakan 78. Kebijakan melarang Siswa Quebec untuk mendemonstrasikan yang merupakan strategi utama gerakan mahasiswa Quebec. Namun, di tengah penindasan yang terjadi Siswa Quebec berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Quebec dengan mengubah strateginya dengan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan bekerja sama dengan Partai Quebec. Dalam menganalisis keberhasilan ini, peneliti akan menggunakan Disruptive Power Theory oleh Frances Fox Piven yang membahas tentang bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah di tengah-tengah penindasan.This study will discuss how the success of the movementstudents in their resistance to the Quebec government to influence the policy plan of the Fair and Balanced University Funding Plan in Quebec Canada 2011-2012. The match that took place was motivated by the Quebec Government Plan to increase the cost of higher education by 1,625 Dollars in 5 years. This then triggered Quebec students to carry out a resistance movement against the Quebec Government. Inside there was resistance the Quebec student movement experienced repression from the Quebec Government through Policy Bill 78. The policy forbidding Quebec Students from demonstrating was the main strategy of the Quebec student movement. However, in the midst of the suppression that occurred Quebec Students managed to influence the Quebec Government policy by changing its strategy by participating in electoral politics in cooperation with the Quebec Party. In analyzing this success, the researcher will use the Disruptive Power Theory by Frances Fox Piven which discusses how to influence government policies in the midst of oppressors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturanperundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHIBandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakansebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawarmenawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusahaagar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakanuntuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruhyang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapatdipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusahaagar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturanperundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akantetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihanPHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studipustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkirsebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukanapabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untukkembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

ABSTRACTThe focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislationof strike and its implementation based on Case of Bandung Employment CourtDecision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used forgathering the strength to improve collective bargaining power of workers/laborsas the effort to suppress their employers to meet the demands of theworkers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position ofworkers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strikecan be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining powertowards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in thelegislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, inpractice, strikes are not always in accordance with the legislation and led totermination of employment disputes that detrimental to workers/labors. Thisresearch is a juridical-normative research with qualitative approach and collectingdata through documentary study. The result of this study is termination ofemployment which is based on the absence of the workers/labors as the legalconsequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had calledworkers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7(seven) working days."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pola deformasi lateral dan karakteristik Dana Penunjaman di Sumatra Utara. Pola deformasi dianalisis berdasarkan data mekanisme sumber gempa tunggal, mekanisme sumber gempa komposit, stres gempa regional dan seismic slip rate masing-masing blok. Karakteristik zona penunjaman dianalisis berdasarkan distribusi hiposenter dan analisis pola distribusi arah sumbu stres yang bekerja pada slab. Mekanisme sumber gempa tunggal ditentukan dengan metode inversi gelombang bodi P.Untuk mengetahui pola deformasi lateral, daerah penelitian dibagi menjadi 4 blok ( blok I, II, III dan IV ) yang disesuaikan dengan pola tektonik yang ada Blok I dan II bersesuaian dengan aktivitas sesar Sumatra. Blok-blok ini didominasi oleh gempa-gempa dengan mekanisme sebagai sesar geser ( strike slip fault) dengan masing-masing strike komposit adalah N 342° dan N 307°. Sedangkan seismic slip rate yang ditentukan berdasarkan data gempa tahun 1977-1995 pada masing-masing blok adalah 1.25 cm/thn dan 1.53 cm/thn. Blok III dan IV bersesuaian dengan zona penunjaman. Pada blok ini didominasi oleh gempa-gempa dengan mekanisme sumber sebagai sesar naik ( thrust fault ). Strike komposit masing-masing N 301° Bann N 290°. Dan seismic slip rate pada masing-masing blok adalah 0.63 cm/thn dan 0.92 cm/thn.Karakteristik zona penunjaman dianalisis dengan membagi zona penunjaman tersebut menjadi 3 blok penampang ( PP', QQ' dan RR' ). Kemiringan slab pada blok penampang PP' mencapai 35° - 40° sampai pada blok RR' = 45° - 50°. Pada masing-masing blok penampang arah styes kompresi sejajar dengan arah penunjaman atau disebut sebagai down dip compression

---

ABSTRACT

This study is to analyze the lateral deformation pattern and the characteristic of subduction zone, in Northern Sumatra. The lateral deformation pattern is analyzed based on single focal mechanism data, composite focal mechanism, regional stress and seismic slip rate for each block The characteristic of subduction zone is analysed base on the hypocenter distributions and the distribution pattern of axis stress direction on slab. Single focal mechanism is determined by body wave inversion (P ).

To investigate the lateral deformation patterns, the studied area is divided into 4 blocks ( block 1, II, III and IV) to be adjusted with the existence of tectonic patterns. Block I and II are associated with the activities of Sumatra fault. These blocks are dominated by strike slip fault earthquakes with composite strikes N 342° and N 307° respectively. The calculated seismic slip rates determined based on the earthquake data from 1977-1995 are 1.25 cm/year and 1.53 cm/year. Block III and 1V are associated with the subduction zone. And these blocks are dominated by thrust fault earthquakes with composite strikes N301° and N290° respectively. Seismic slip rates for these blocks are 0.63 cm/year and 0.93 cm/year.

The characteristic of subduction zone is analyzed by dividing the subduction zone into 3 cross section (PP', QQ' and RR' ). The dip of slab PP' is about 35° - 40° and RR' is about 45° - 50°. Each cross section has compression stress direction that is parallel with the subduction direction known as down dip compression."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal.

---

The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally."