Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, khususnya DKI Jakarta sebagai pusatnya, ujaran kebencian khususnya dalam bentuk berita bohong menjadi sangat massif dan merebak. Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Intelkam memiliki kewajiban melakukan deteksi dini terhadap ancaman harus berperan aktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Momentum politik saat pilkada dan menjelang pemilihan presiden seakan menjadi momentum menyebarnya berita hoaks. Pada tahun 2018, sedikitnya ada kurang lebih 997 kasus hoaks di DKI Jakarta yang dipantau, dicegah dan ditanggulangi oleh Ditintelkam Polda Metro Jaya, melonjak drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Dari sekian banyak jenis ujaran kebencian, yang paling banyak terjadi khususnya di DKI Jakarta sebagai “penjuru” nya Indonesia adalah berita bohong (hoaks). (2) Ditinjau dari sudut pandang Foreign policy dan Program strategy development, pemerintah telah berupaya meminimalisir terjadinya berita bohong dengan berbagai peraturan dan Undang-Undang, misalnya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian. Dari sudut pandang Economic Analysis, menjadi produsen maupun penyebar berita bohong (hoaks) kemudian mengambil keuntungan dari pro kontra yang ditimbulkan menjadi pilihan “pekerjaan” bagi sebagian orang saat ini. Dari sudut pandang political analysis, dimana justru banyak aktor-aktor politik yang memanfaatkan berita bohong dan sengaja diproduksi untuk menyingkirkan dan menjatuhkan lawan politiknya. Ditinjau dari sudut pandang Compliance monitoring bahwa dengan banyaknya fenomena berita bohong di tengah masyarakat akan berpotensi pada terjadinya konflik-konflik di dalam masyarakat yang berbahaya bagi ketahanan nasional, sehingga dari sudut Defence and security threat terlihat jika fenomena ujaran kebencian ini tidak diantisipasi sejak dini, berpotensi pada terpecah belahnya NKRI. Oleh karena itu, Law enforcement planning yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan dan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta termasuk masyarakat itu sendiri dalam upaya antisipasi sejak dini terhadap berita bohong (hoaks) yang meresahkan masyarakat demi keutuhan NKRI.

---

In Indonesia, especially DKI Jakarta as the center, hate speech, especially in the form of fake news, has become massive and widespread. Polda Metro Jaya, especially the Directorate of Intelligence and Security, has an obligation to carry out early detection of threats and must play an active role in making prevention and anticipation efforts. This research uses a qualitative approach. The results of the research are: (1) Political momentum during the regional elections and before the presidential election seems to be a momentum for hoax news to spread. In 2018, there were at least 997 hoax cases in DKI Jakarta that were monitored, prevented and overcome by the Directorate of Information and Technology of the Polda Metro Jaya, a drastic increase from previous years. Of the many types of hate speech, the most common especially in DKI Jakarta as the “corner” of Indonesia is hoax. (2) From the point of view of the foreign policy and strategy development program, the government has tried to minimize the occurrence of fake news with various regulations and laws, for example through the Chief of Police Circular Number: SE / 6 / X / 2015 dated 8 October 2015 concerning handling of speech. Hatred. From the point of view of the Economic Analysis, being a producer or spreading hoax then taking advantage of the pros and cons that has resulted in becoming a "job" choice for some people today. From the point of view of political analysis, there are many political actors who take advantage of fake news and are deliberately produced to get rid of and overthrow their political opponents. From the point of view of Compliance monitoring, with the many phenomena of fake news in the community, there will be potential for conflicts in society that are dangerous to national security, so that from the point of view of Defense and security threat, it can be seen that if the phenomenon of hate speech is not anticipated early, it will the potential for the fragmentation of the Republic of Indonesia. Therefore, law enforcement planning that needs to be done is to maximize and synergize various stakeholders in DKI Jakarta including the community itself in an effort to anticipate from an early age fake news (hoax) that disturbs the community for the integrity of the Republic of Indonesia"

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."