Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuban sebagai sebuah pusat pemukiman dengan orientasi perdagangan laut, memiliki sejarah yang panjang. Sejauh data yang dapat diketahui, pusat pemukiman ini telah ada sejak abad ke-11. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuban masih ada hingga sekarang. Kenyataan ini menunjukkan bukti masa hidupnya yang berlangsung terus menerus selama sekitar sembilan abad. Memang benar bahwa selama periode tersebut Tuban mengalami pasang surut dalam evolusinya, namun demikian keberadaannya sebagai pelabuhan yang terletak di pantai utara Jawa Timur ini selalu dianggap penting oleh para penguasa di pusat-pusat politik yang berada di daerah pedalaman. Kajian dalam penelitian ini mencoba mencari tahu faktor-faktor apa yang menjadikan Tuban selalu diperhitungkan oleh penguasa-penguasa politik di pedalaman. Berdasarkan data yang terkumpul hingga kini dapat diperkirakan adanya dua faktor penting yang nampaknya memberi pengaruh, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik, khususnya militer. Faktor ekonomi terutama menyangkut peranan Tuban sebagai pelabuhan internasional yang melayani kebutuhan kaum elit di pusat-pusat politik di pedalaman. Kebutuhan elit tersebut terutama menyangkut simbol-simbol status yang berupa pakaian-pakaian sutera; batu-batu permata; dan keramik-keramik Cina dari jenis tertentu. Peranan Tuban dari segi ini terutama paling nampak pada masa akhir kerajaan Singasari dan (terutama) pada masa Majapahit. Faktor politik terutama menyangkut peranan Tuban dalam segi militer. Secara geografis Tuban memiliki posisi yang baik sebagai wilayah penyangga, khususnya sebagai ujung tombak terhadap serangan dari luar. Di samping itu wilayah ini juga merupakan kawasan yang strategis sebagai tempat untuk mengawali suatu ekspedisi militer ke luar. Disebabkan karena fungsinya yang strategis dari segi militer ini, dapat dimengerti mengapa di tempat ini pernah dibangun tembok kota dari batu sebagai benteng pertahanannya. Peranan Tuban dari segi ini terutama nampak pada masa Singasasri, dan akhir masa Majapahit. Adapun faktor-aktor potensial setempat yang membuat Tuban selalu dianggap penting oleh para penguasa pusat adalah kondisi geografis yang ideal, sumberdaya alam non-pertanian; dan sumberdaya manusia, terutama ketrampilan dalam pembuatan kapal dan kekuatan militernya."

"Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam menyiapkan kawasan strategis pariwisata Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam menyiapkan kawasan strategis pariwisata Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata halal berupa dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan outcomes jangka menengah. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal di mana ketidakseimbangan kekuasaan, sumberdaya, dan pengetahuan serta sejarah kerjasama dan konflik mempengaruhi dorongan untuk berpartisipasi. Desain kelembagaan dan kepemimpinan yang mendukung juga mempengaruhi proses kolaborasi. Hal tersebut menyebabkan empat kawasan strategis pariwisata Kota Bandung dinyatakan siap sebagai destinasi pariwisata halal, sementara dua kawasan strategis pariwisata Kota Bandung lainnya dinyatakan tidak siap sebagai destinasi pariwisata halal.

---

This thesis analyzes the process and the factors that influence collaborative governance in building the readiness of the Bandung City tourism strategic area as halal tourism destination. This research uses post positivism paradigm with qualitative-descriptive type of research. The findings of this research indicate the collaboration process in building the readiness of the Bandung City tourism strategic area as halal tourism destination consist of face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The starting conditions in which the power, resources, and knowledge asymetries as well as the prehistory of cooperation or conflict affect the incentives for and constraints on participation in the collaborative process. The institutional design and facilitative leadership also affects the collaboration process. These conditions have caused four tourism strategic areas of Bandung City are ready as halal tourism destination. While two tourism strategic area of Bandung City are not ready as halal tourism destination.

"

"Penetapan Kawasan Andalan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah. Keberadaan Kawasan Andalan memegang peranan penting sebagai acuan alokasi investasi bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan keberhasilan pengembangan kawasan andalan diharapkan dalam jangka panjang kemampuan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembanguan di Propinsi Lampung akan semakin meningkat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pembangunan ekonomi pada daerah Kabupaten dan Kota. Pada tahun anggaran 2000 telah disusun Rencana Program Pengembangan Kawasan Andalan Bandar Lampung dan Metro, dengan demikian maka pembahasan akan dilakukan batas kawasan strategis yang memiliki komoditas potensial untuk dipacu pengembangannya sesuai dengan basis ekonomi yang dimiliki yaitu hanya pada Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.Pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan dapat dilakukan bersamaan melalui perluasan kegiatan ekonomi. Program pengembangan Kawasan Andalan itu sendiri bertujuan untuk Melakukan identifikasi terhadap sektor unggulan, dan sub kawasan strategis darn Mengevaluasi Berta Menganalisis Kota Bandar Lampung-Metro sebagai kawasan andalan, dalam pengembangan sektor dan sub kawasan strategis.Berdasarkan kebijakan pengembangan Kawasan Andalan untuk kawasan Bandar Lampung dan Metro bahwa ada beberapa sektor yang bukan menjadi andalan akan tetapi merupakan pendukung sektor andalan dan dapat dikategorikan sebagai kawasan andalan seperti halnya di Kota Metro di mana untuk sektor Pertanian sebagai sektor unggulan meskipun bukan merupakan sektor andalan akan tetapi di dorong dari sub sektor peternakan, sedangkan untuk Kota Bandar Lampung mempunyai kategori kawasan andalan dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Kebijakan daerah dalam penerapan untuk Kota Bandar Lampung sebagai kawasan andalan cocok dengan fungsi Kota Bandar Lampung sebagai Pusat pemerintahan Propinsi Lampung. Dari hasil perhitungan LQ hampir semua sektor merupakan sektor basis dan Shift Share mempunyai share yang tinggi (dominan)."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional telah mengakibatkan pengelolaa kawasan pariwisata Danau Toba tersebut tidak lagi hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat melainkan juga terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui pembentukan Otorita Danau Toba. Terdapatnya dua pengelola pada kawasan pariwisata Danau Toba tersebut justru menimbulkan permasalahan terkait pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang pada realitanya tidak ditemukan dengan jelas dan tegas mengenai pembagian kewenangan. Padahal pembagian kewenangan sangatlah diperlukan mengingat kawasan otorita berada di tengan daerah otonom. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang tidak dibagi dengan jelas dan hanya berdasarkan koordinasi secara lisan saja sehingga untuk beberapa hal, perencanaan yang dilakukan kedua pihak terkadang mengalami kendala sinkronisasi karena perbedaan kebutuhan dan kemampuan antara instansi dari Otorita Danau Toba dan Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas membagi kewenangan Pemerintah Daerah dan Otorita Danau Toba dan tertuang dalam bentuk peraturan atau setidak-tidaknya dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dapat diperbaharui setiap tahun sebagai pedoman bagi Pusat (melalui Otorita Danau Toba) dan Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas perencanaan pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

---

The determination of the Lake Toba Tourism Area to be a National Tourism Strategic Area has resulted in the management of the Lake Toba tourism area no longer only managed by the local government but also intervention from the Central Government through the establishment of the Lake Toba Authority. The existence of two managers in the Lake Toba tourism area actually raises problems related to the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which in reality is not found clearly and firmly regarding the division of authority. Even though the division of authority is very necessary considering that the authority area is in the middle of the autonomous region. This research was conducted by the author using juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, and conducting interviews with related informants. In this study, the problem that occurred was about the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which was not clearly divided and only based on oral coordination so that for some things, the planning carried out by both parties sometimes experienced synchronization problems due to differences in needs and capabilities between agencies from the Lake Toba Authority and the local government. Therefore, the author hopes that there will be a clear and firm division of authority dividing the authority of the Regional Government and the Lake Toba Authority and contained in the form of regulations or at least in the form of a cooperation agreement that can be renewed every year as a guideline for the Center (through the Lake Toba Authority) and Regional Governments in synchronizing and coordinating the management planning of the Lake Toba Tourism Area."