Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Febie Saputra
Kedudukan bendahara pasca undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara / Febie Saputra
" The three packages of law on state financial management (Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have some fundamental differences from previous regulations. One of them is to post State Treasurer as a functional role. The government conducts a central role in achieving good governance in the implementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945 Constitution of the Republic ... "
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2016
336 ITR 1:3 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Heru Triatma Jaya
Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS
" Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai salah satu unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana korupsi untuk menilai adanya kerugian negara yang timbul dalam hubungan hukum yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Wijaya
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi = Non-Conviction Based Asset Forfeiture to Restore State Financial Losses from Corruption.
" ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang ditetapkan sebagai aset tercemar sehingga dapat dirampas melalui NCB dan juga konsep NCB ini masih menjadi masalah terkait dengan kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Febri
Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court
" Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pengujian ada atau tidak ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fahd Budi Suryanto
Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara = State Financial Losses in Corruption Crime Cases in State Owned Companies Subsidiaries
" Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutasoit, Ronny Roy
Penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (Overschulddigde Betaling) dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara (Tinjauan kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto)
" ABSTRACT Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai alternatif dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama ini.Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar gugatan yang digunakan selama ini belum memberikan hasil yang optimal dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan yang dijadikan dasar gugatan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi ... "
2010
T26742
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Usep Syaipudin
Analisis Determinan Faktor Intellectual Capital Disclosure (ICD) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Industri Perbankan di Beberapa Negara) = Determinant Analysis of Intellectual Capital Disclosure Factors (ICD) and Its Effect on Firm Value (Study on the Banking Industry in Several Countries)
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IC disclosure di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh IC disclosure terhadap likuiditas saham dan nilai kapitalisasi pasar perusahaan dan perbedaan pengaruh IC disclosure terhadap likuiditas saham dan nilai kapitalisasi pasar perusahaan di berbagai negara. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan di 6 (enam) negara yaitu Indonesia, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Thailand. Lima negara tersebut memiliki struktur keuangan yang berbeda, ada ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfiyah
Implikasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah = The implications of local government budget's absorption of the Special Capital Region of Jakarta on the financial performance of local government
" Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50794
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Herdiawan
Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan
" ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang bertujuan untuk pemulihan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014
T39097
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Hidayati
Analisis proses penyusunan laporan keuangan badan layanan umum : studi kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita = Analysis of public service agency blu finacial statement process : case study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
" Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggarannegara. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan diRSJPD Harapan Kita dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan nilaiaset sebesar Rp.971.630.323.566,- di tahun 2015. ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T47594
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library