Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Fasarela
Implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara = Implications of social security implementation in Indonesia against state financial management sustainability
" ABSTRAK
Sebagai salah satu tujuan negara dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia belum berjalan beriringan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah yang akan diangkat yaitu akibat pelaksanaan jaminan sosial terhadap keuangan negara, tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap akibat tersebut, serta konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Metode ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50227
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ernawati
Kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dalam perspektif transformasi status hukumnya = State property separated at state-owned enterprises (BUMN) in the form of persero in the transformation of legal status
" Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52659
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rismawati
Kebebasan berkontrak badan usaha milik negara dikaitkan definisi keuangan negara = Freedom of contract of state owned enterprises in associated with state finance definition
" Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47279
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kardhika Cipta Binangkit
Kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam menilai dan atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola badan usaha milik negara = The authority of the supreme audit institution BPK in assessing and or determining state losses on illegal acts committed by state-owned enterprises soe managers
" ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum ... "
2018
T51828
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Ganda Sari Adil
Pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) dalam penyelamatan bank gagal terhadap kerugian negara dalam perpektif hukum keuangan publik = accountability of the board of deposit insurance corporation in rescuing the failed bank against state loss in public finance perspective
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42164
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Latipah
Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law
" Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan badan hukum perdata tersendiri yang berbeda karakter hukumnya dengan BUMN dan keuangan negara. Dari segi pendirian, tata kelola, regulasi, dan risiko tidak ada kesamaan antara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leonardus A Priyonugroho
Status kekayaan perusahaan pengelola aset sebagai perseroan terbatas milik negara menurut prinsip-prinsip hukum keuangan publik = Status assets of asset management company as state owned enterprises according to the principles of state finance law
" PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah dialihkan untuk dijadikan penyertaan modal negara dalam pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset. Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Prasetyo
Allocative efficiency pada reformasi pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan kualitas belanja di Kementerian Pertanian = Allocative efficiency in state finance management reform to improve spending quality in Ministry of Agriculture
" Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative efficiency diKementerian Pertanian yang tidak berjalan, serta menemukan rumusan allocative efficiencyyang tepat agar dapat dicapai belanja berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigmapost-positivisme dengan metode pengumpulan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Aletheia Christy
Unsur "merugikan keuangan Negara" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip dual criminality = The element of harm the state finance in article 2 paragraph (1) and article 3 of the anti corruption eradication act from the prespective of dual criminality principle / Aletheia Christy Hutabarat
" ABSTRAK
Tindak pidana korupsi sekarang ini sedang marak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi kadang pelakunya melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri sehingga untuk penuntasan kasus diperlukan kerja sama internasional, yang salah satu persyaratannya adalah prinsip dual criminality. Tindak pidana korupsi yang utama di Indonesia memiliki unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo;. Unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo; ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Debora S.M.
Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M
" ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupaya membandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebih memiliki UU KIP. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43358
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>