Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Cucun Ahmad Syamsurijal
"
ABSTRACT
In Indonesia, the function of the budget is carried out by the government as a branch of executive power in charge of preparing the draft of State Budget and Revenue (R-APBN), together withthe House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) as a branch of legislative power in charge of participating ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019
330 JPP 3:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nurul Qomaryati
"
Penelitian ini mengevaluasi dampak dari penguatan peran audit internal pemerintah dalam menurunkan kerugian negara di Indonesia. Sejak tahun 2014, peran internal audit yang awalnya hanya sebagai pemberi jaminan kualitas (objective assurance), diperkuat dengan peran konsultansi yang komprehensif dan melekat di setiap siklus penganggaran keuangan negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences, studi ini menganalisa data kerugian negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di 492 kabupaten/kota dalam ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
JK 10:2 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ardhian Dharma Yudha Handoyo
"
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan terkait APBN, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap data APBN. Data APBN yang dibutuhkan oleh BKF tersebar di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini menjadikan BKF kurang maksimal dalam menghasilkan rumuskan kebijakan. Solusi pengembangan data warehouse APBN digagas untuk mengumpulkan seluruh data APBN dan menjalin sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan. Metodologi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Tegar Yusuf Ardhi Nugraha
"
ABSTRAK
Penulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41686
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Muliahati
"
ABSTRAK
Pemanfaatan batubara domestik untuk diproduksi menjadi DME sangat diperlukan dalam mengurangi jumlah import LPG. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan batubara domestik tetapi juga mengatasi pertumbuhan kebutuhan LPG sektor rumah tangga sebagai jumlah permintaan LPG tertinggi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh produksi LPG di dalam negeri. Pada tahun 2016, impor LPG mencapai 67 dari total kebutuhan nasional dengan nilai APBN yang dibutuhkan sebesar 2.647 juta USD. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan evaluasi ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
T50635
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Madison
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan
Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal
mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat
memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.
Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Di Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminan
tersebut. Oleh ...
"
2016
S64359
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marlinda Sopha
"
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan kualitas kompetisi yang semakin meningkat maka perusahaan perlu melaksanakan usaha yang lebih spesifik agar dapat menciptakan customer value, menarik perhatian dan membedakan dirinya secara positif dengan pesaingnya untuk menjaga kesetiaan konsumen dengan berusaha memenuhi kepuasan konsumen tersebut.
Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai konsep pemasaran dimana perusahaan memfokuskan kepada konsumen (customer orientation), lembaga pendidikan kedinasan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang jabatannya, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T17849
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lucky Budy Pamungkas
"
Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arifuddin
"
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial.
Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1935
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
