Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan terkait APBN, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap data APBN. Data APBN yang dibutuhkan oleh BKF tersebar di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini menjadikan BKF kurang maksimal dalam menghasilkan rumuskan kebijakan. Solusi pengembangan data warehouse APBN digagas untuk mengumpulkan seluruh data APBN dan menjalin sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan. Metodologi pengembangan data warehouse yang digunakan adalah metodologi Kimball / bottom up. Proses pengumpulan kebutuhan didasarkan pada kebutuhan unit kerja BKF dan rencana strategis organisasi. Alat bantu penelitian adalah Microsoft SQL Data Tools yang digunakan dalam proses ETL. Hasil penelitian ini berupa data warehouse yang berisi data APBN yang digunakan sebagai bahan analisis perumusan kebijakan serta melakukan pemantauan terkait data APBN yang dimiliki Kementerian Keuangan.

 

---

The Fiscal Policy Agency (FPA) as the unit of the Ministry of Finance which has function as a policy formulator related to the state budget, has a very high interest in the state budget data. State budget data needed by BKF is distributed in several units of the Ministry of Finance. These limitations make BKF less optimal in producing policy formulations. The state budget data warehouse design was initiated to collect all state budget data and establish synergy between units of the Ministry of Finance. The data warehouse development methodology used is the Kimball methodology. The process of gathering needs is based on the needs of the BKF work unit and the organization's strategic plan. The research tool is the Microsoft SQL Data Tool used for the ETL process. The results of this study are a data warehouse that contains state budget data that is used as material for policy analysis as well as conducting data related to the state budget needed by the Ministry of Finance.

 

"

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT

This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"ABSTRAKPemanfaatan batubara domestik untuk diproduksi menjadi DME sangat diperlukan dalam mengurangi jumlah import LPG. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan batubara domestik tetapi juga mengatasi pertumbuhan kebutuhan LPG sektor rumah tangga sebagai jumlah permintaan LPG tertinggi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh produksi LPG di dalam negeri. Pada tahun 2016, impor LPG mencapai 67 dari total kebutuhan nasional dengan nilai APBN yang dibutuhkan sebesar 2.647 juta USD. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan evaluasi pemanfaatan DME dari bahan baku batubara domestik untuk mensubstitusi LPG impor pada sektor rumah tangga dan penghematan yang dapat dihasilkan. Komposisi maksimum pencampuran antara DME dan LPG pada penelitian ini adalah 85 wt LPG dan 15 wt DME dan didistribusikan mengikuti pola distribusi LPG yang ada saat ini. Harga campuran DME-LPG di depot akan dihitung berdasarkan harga FOB DME pada kilang DME Kalimantan Timur , biaya transportasi kapal, biaya pencampuran dan pengelolaan di depot. DME berbahan baku batubara akan didistribusikan ke depot yang sudah memiliki fasilitas pencampuran blending facilities sehingga biaya yang dibutuhkan adalah hanya biaya investasi tangki penyimpanan DME. Jumlah DME berbahan baku batubara akan dihitung sebesar 15 dari proyeksi total kebutuhan LPG impor pada tahun 2040. Hasil dari penelitian didapatkan harga campuran DME-LPG di depot sebesar 391 USD/Ton di Depot Tanjung Priok, 391 USD/Ton di Depot Eretan, 396 USD/Ton di Depot Tanjung Perak, 397 USD/Ton di Depot Gresik, dan 401 USD/Ton di Depot Semarang. Sementara itu, harga LPG impor di Depot Tanjung Priok 620 USD/Ton, di Depot Eretan 620 USD/Ton, di Depot Tanjung Perak 622 USD/Ton, di Depot Gresik 622 USD/Ton, di Depot Semarang 624 USD/Ton. Substitusi LPG impor dengan DME berbahan baku batubara domestik menghasilkan penghematan APBN sebesar 433 juta USD IDR 5.332 miliar . Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DME berbahan baku batubara domestik adalah layak secara keekonomian untuk mengurangi jumlah LPG impor dan memberikan penghematan APBN. Ini juga dapat membantu pemerintah Indonesia mengurangi LPG impor untuk menjaga ketahanan energi nasional.

---

ABSTRACTUtilization of domestic coal based dimethyl ether DME is necessary to decrease Indonesia liquefied petroleum gas LPG import. This utilization will not only optimize the use of domestic coal but also overcome the growing LPG demand household sector as the highest demand that could not be fulfilled by the existing LPG production. In 2016 import LPG reached 67 of total national demand and the amount of state budget about 2,647 million USD. Therefore, this study evaluates the utilization of domestic coal based DME to substitute LPG import for household sector and the impact to the saving of state budget. Maximum LPG DME blending in this study is 85 weight LPG and 15 weight DME and distributed following existing LPG supply chain. DME LPG mixture price at depot will be calculated based on DME FOB price at production plant East Kalimantan , shipping cost, mixing and handling cost. Domestic coal based DME will be distributed to the existing depots which already have the blending facilities, the only required investment cost is DME storage tank. The amount of domestic coal based DME will be calculated 15 from the total demand of LPG import projected to year 2040. The result of the research shows that DME LPG mixture price at each depot are 391 USD MT at Depot Tanjung Priok, 390 USD MT at Depot Eretan, 396 USD MT at Depot Tanjung Perak, 397 USD MT at Depot Gresik, and 401 USD MT at Depot Semarang. While the import LPG price at each depot are 620 USD MT at Depot Tanjung Priok, 620 USD MT at Depot Eretan, 622 USD MT at Depot Tanjung Perak, 622 USD MT at Depot Gresik, and 624 USD MT at Depot Semarang. The substitution of LPG import with domestic coal based DME results the saving of state budget about 433 million USD IDR 5,332 billion . It concludes that the utilization of domestic coal based DME is economically feasible to reduce the import of LPG and obtain the saving for state budget. It will also help the government of Indonesia to decrease the dependency of import LPG to maintain the national energy security."

"Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan kualitas kompetisi yang semakin meningkat maka perusahaan perlu melaksanakan usaha yang lebih spesifik agar dapat menciptakan customer value, menarik perhatian dan membedakan dirinya secara positif dengan pesaingnya untuk menjaga kesetiaan konsumen dengan berusaha memenuhi kepuasan konsumen tersebut.Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai konsep pemasaran dimana perusahaan memfokuskan kepada konsumen (customer orientation), lembaga pendidikan kedinasan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang jabatannya, juga harus memberikan pelayanan yang terbaik.Pada saat organisasi pemerintah, khususnya lembaga pendidikan kedinasan beranggapan kegiatan yang dilakukannya semata-mata tidak berorientasi bisnis dan hanya melakukan kegiatan birokrasi yang kaku dan hanya melakukan spesialisasi yang membatasi ruang gerak pegawainya, maka pada saat itu juga tidak ada perubahan yang diberikan untuk memberikan kinerja jasa yang terbaik. Padahal kinerja jasa yang baik sangat berpengaruh pada kepuasan dan perilaku minat peserta diktat untuk menggunakan kembali jasa organisasi. Dengan adanya kerja sama dengan instansi lain dalam program diktat kelas paralel, hal tersebut dirasakan semakin penting.Sebagai organisasi penyelenggara diklat keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum, Pusdiklat Anggaran juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik. Namun pada implementasi strategi tersebut, pelayanan yang diberikan belum tentu dengan optimal dirasakan dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya yaitu peserta diklat dan juga terhadap perilaku minat pasca diktat. Pengaruh kinerja jasa penyelenggaraan diklat terhadap kepuasan peserta diklat dan perilaku minat pasca diklat tersebut yang diteliti oleh penulis.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja jasa yang diberikan terhadap kepuasan peserta diklat secara keseluruhan dan terhadap perilaku minat pasca diklat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh kinerja jasa secara keseluruhan dan dimensi-dimensi dalam kinerja jasa terhadap kepuasan peserta diklat dan perilaku minat pasca diklat. Variabel babas adalah kinerja jasa yang meliputi lima dimensi yaitu dimensi bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Sementara itu variabel terikat adalah kepuasan peserta diktat dan perilaku minat pasca diklat.Kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala ordinal clan pengukuran menggunakan Skala Likert dari 1 (sangat rendah) sampai dengan 7 (sangat tinggi). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode penelitian menggunakan metode survei. Responden yang diambil berjumlah 278 orang dipilih melalui convenience sampling, dengan populasi adalah peserta diklat yang mengikuti diklat dan telah mendapatkan pelayanan jasa pengajar dan pegawai/panitia penyelenggara Pusdiklat Anggaran pada tahun 2005.Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif, Pengujian Instrumen Penelitian, dan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan terdapat pengaruh yang nyata dan positif kinerja jasa terhadap kepuasan peserta diktat dan perilaku minat pasca penggunaan jasa diktat. Hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi Tinier berganda. Secara umum diperoleh pula gambaran bahwa terdapat selisih negatif antara kinerja jasa terhadap tingkat kepentingannnya. Hal ini berarti atribut kinerja jasa yang dianggap penting oleh peserta diktat belum memenuhi harapan peserta diklat. OIeh karena itu diajukan saran dan implikasi manajerial sebagai solusi pemecahan masalah.

---

When encountering fighter and higher competition, a company should carry out more specific business activities, and so it can establish customer value and awareness, and self-image differentiation in positive manner to other competitors. As a result, it will maintain customer loyalty in the form of fulfilling customer satisfaction.

To reach the organization's objectives appropriate with marketing concepts in that a company focuses on the customer orientation, state education institution as an education and training management with the orientation of work services in the field of duty has to provide excellent services.

As state organization, particularly state education and training institution considers that it does not carry out any business orientation but strict and cold bureaucracy activities and specialization that restricts the working area of civil servant, there is no changes to provide excellent service performance. In fact, excellent service performance significantly influenced satisfaction and behavior intentions of education participants when they will take again education services in the organization. As the state education institution launches a parallel class program, the program bases on the demand of user units due to important and strategic.

The Education and Training Center of State Budget, the state financial education organization, has to provide excellent education services. However, in implementing the strategy, it does not provide yet its services optimally as well as directly satisfaction to its customers, i.e. participants in the education and training center, and its behavior intention after the education and training period. The thesis research studied on the influence of service performance in the education and training center to the satisfaction of its participants, particularly their behavior intentions after they followed education services in the center.

The objective of the thesis research was to comprehend the influence of service performance to the after-satisfaction of the education and training participants. The hypothesis in the thesis research was the influence overall service performance and dimensions in the service performance toward satisfaction of the education and training participants and their behavior intention after the education and training period. Independent variable was service performance divided into five dimensions, i.e. tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Moreover, dependent variable was the satisfaction of the education and training participants and their behavior intention after the education and training period.

The questionnaire that the respondents had to answer used the ordinal scale and Likert Scale from I (the lowest) until 7 (the highest). The data in the thesis research used primary and secondary data, and the research method was survey method. The respondents amounted to 278 people chosen through convenience sampling method and the population was the education and training participants who studied in the center and had education services as well as employees/organization committee at the Education and Training Center of State Budget in 2005.

The analysis in the thesis research used Descriptive Analyst Method, Research Instrument Testing, and Double Linear Regression Analysis. The result indicates that there is some real and positive influence service performance and satisfaction of the education and training participants, and their behavior intention after they had studied education services in the center. The results of hypothesis test by using double linear regression analysis method have approved it. In general, the thesis research has found that there is negative difference between service performance and interest rate. in other words, the attributes of service performance that the education and training participants consider important do not fulfill their expectation. Thus, the thesis research proposes suggestions and managerial implication as solution of the problem."

"Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN.

---

This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget."

"The implementation of fully funded pension scheme for civil servantretirement in Indonesia is one of the government solutions to reducethe burden of pension expenditure on the state budget. However, toimplement such a scheme, the government deemed it necessary toprepare an appropriate governance model in order to achieve thegoal of fully funded scheme. The government needs to pay attentionto several issues related to the implementation of a fully fundedscheme, namely the issue of pension fund management,contributions, investment, regulations and risks. By distributingquestionnaires and interviews to key stakeholders, the extent ofgovernment readiness to implement a fully funded pension schemecould be evaluated, based on which it was found that thegovernment does not have readiness to adopt the fully fundedpension scheme and several tasks remain to be accomplished.Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun PegawaiNegeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yangakan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanjapensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skematersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatutata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded inidapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa halterkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalahpengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi danapensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebarankuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitianini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkanskema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yangmana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsiskema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkaitdengan implementasi tersebut."