Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Insa Ansari
Bumn dan penguasaan negara di sektor pos
" Naskah ini membahas kajian terhadap BUMN dan penguasaan negara pada sektor pos. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa orde lama penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan, bahkan Jawatan Pos, Telegram dan Telepon memiliki kewenangan ... "
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan SDPPPI Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2017
302 BPT 15:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pinangki Sirnamalasari
Intervensi negara dalam transaksi bisnis internasional
" Negara merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan serta kedaulatan yang besar terutama berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan dalam daerah yg tunduk pada yurisdiksinya. Kondisi tersebut telah menempatkan adanya superioritas negara dalam hubungan yang timbul baik antara negara sebagai pihak dalam transaksi bisnis internasional ("TBI") maupun terhadap hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah (host country) dengan investorasing. Negara dalam TBI mempunyai kedudukan yang mau tidak mau harus diakui "lebih tinggi" dari individu ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16606
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Hayati Wisnu Wardani
Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945
" Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain; pengalihan kepemilikan dan/atau saham harus diberitahukan kepada pemberi izin. Berbeda dengan undang-undang, Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39351
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library