Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fiqi Fatichadiasty
Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty
" ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait ... "
2020
T54430
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erdin Tahir
Analisis Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara = Analysis of Dishonourable Dismissal to Civil Servant from The Perspective of State Administrative Court.
" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian ... "
2020
T54824
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Ravy Rasyid
Implementasi "UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara" dan beberapa permasalahanya
" ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat berlaku secara efektif. Dan karena itu implementasinya masih akan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus segera diatasi sebelum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Indra R.
Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)
" Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22586
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi
Analisis status kelembagaan majelis pengawas notaris terhadap produk hukum yang dapat digugat pada pengadilan tata usaha negara, studi kasus putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011 dan putusan nomor: 25/g/2009/ptun.sby tanggal 3 September 2009 = Analysis of the notary supervisory council decision as decision can be sued by state administrative court case studies decision No 43/G/2011/PTUN/JKT and decision No 25/G/PTUN/SBY
" Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila putusan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat, Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun dalam kajian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46110
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Setyo Budi
Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)
" Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library