Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Berlangganan Jasa Telepon Seluler Pasca Bayar merupakanperjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) mengatur tentang berlakunya klausula baku yangdiperbolehkan bagi para pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara konsumendan penyedia jasa telekomunikasi seluler terdapat klausula baku yang merupakanpelanggaran dari ketentuan UUPK, dimanfaatkan oleh penyedia jasa untukmengalihkan tanggungjawab dalam perjanjian. Perlindungan hukum atas hak-hakkonsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa teleponseluler pada dasarnya telah diatur melalui UUPK yang memuat pengaturantentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, perbuatan yangdilarang bagi pelaku usaha, mekanisme dan cara penyelesaian sengketa, sertapengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Kenyataannya klausula baku yangdianggap merugikan dan bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetap sajadiberlakukan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hakhakkonsumen seharusnya memberikan ganti kerugian atas kelalaian dankesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan kecuali dapatmembuktikan sebaliknya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakansepihak pelaku usaha (Telkomsel dan Indosat) dengan adanya klausula bakudalam perjanjian, baru sebatas mengajukan komplain saja, sedangkanpenyelesaian melalui lembaga pengadilan sampai saat ini belum pernah dilakukanbaik secara perorangan maupun berkelompok.

---

ABSTRACTSubscription Agreement for Postpaid Cellular Phone Services is a treatythat was born as a result of the principle of freedom of contract, as provided for inArticle 1338 Jo Article 1320 of the Civil Code. Article 18 of Law No. 8/1999 onConsumer Protection (UUPK) regulates the entry into force of standard clausesthat allowed for business people. In agreement made between consumers andproviders of mobile telecommunications services there are standard clauses thatare in violation of the provisions of UUPK, used by service providers to shiftresponsibility in the agreement. Legal protection of consumer rights againststandard clause in the subscription agreement has essentially governed by UUPKthat includes arrangements of entrepreneurs obligations, rights and obligations ofthe customer, prohibited acts for businesses, and a means of dispute resolutionmechanisms, as well as government control of business actors. The reality ofstandard clauses that are considered harmful and contrary to the provisions ofUUPK, still enforced by businesses. Accountability of business actors for therights of consumers should provide compensation for negligence and mistakesthat cause harm to the customer unless it can prove otherwise. Businesses thatunilateral actions taken by consumers against business operators (Telkomsel andIndosat) with the standard clause in the agreement merely filing a complaint alone,while the settlement through the courts until now have never done eitherindividually or in groups."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan asas proporsionalitas (al musawah) dalam suatu akad Murabahah perbankan syariah. Penelitian yuridisnormatifdigunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penerapan klausul baku akad murabahah yaitu tahap pra-akad, penerapan, dan dispute settlement terdapat kelompok klausul yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas (al musawah) yaitu pada klausul tentang penyerahan barang, klausul resiko dan asuransi (risk & insurance), klausul negative covenant, dan klausul wanprestasi salah satu bank yang cenderung merugikan pihak nasabah.

---

This thesis analyzes the issue arising from application of the proportionality principle (Al Musawah) Murabaha contract in Islamic banking. Method of legal-normative research is used to write this thesis with the secondary data and literature study. Based on the analysis and discussion showed that there are the three phases ofapplication standard clause in murabaha contract are a pre-contract stage, application, and dispute settlement. Some Clauses do not comply with proportionality principle of (al musawah) they are clause about the delivery of goods, risk & insurance covenant, negative covenant, and one of bank has default clause tends to harm the client."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "