Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability."

"Gangguan yang biasa terjadi pada sistem tenaga listrik seperti pelepasan pasokan dapat memengaruhi stabilitas frekuensi suatu sistem. Frekuensi suatu sistem dapat digunakan sebagai parameter untuk melakukan Load Shedding untuk menjaga stabilitas sistem. Tesis ini membahas metode Load Shedding selama operasi islanding menggunakan relay frekuensi (Under Frequency Relay) pada sistem tenaga listrik Senayan-Sambas yang menggunakan generator sebagai mesin pembangkit listrik. Pemisahan beban dilakukan dengan melepaskan beban yang mengkonsumsi daya reaktif (Var) dalam jumlah besar terlebih dahulu, tetapi ada beban penting yang perlu dipertahankan.Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem stabil pada skenario 1, 2 dan 3 yang berarti sistem dapat mempertahankan kondisi frekuensinya agar tetap stabil setelah pelepasan beban. Dalam skenario 1, suplai yang dilepaskan adalah 17,13 MW dan beban total padam sebesar 18 MW, frekuensi pulih setelah 28,38 detik. Dalam skenario 2 pasokan dilepaskan dalam jumlah 34,26 MW dan beban dilepaskan pada 35,76 MW, frekuensi pulih setelah 24,04 detik. Dalam skenario 3 jumlah pasokan dan beban yang dipadamkan sama dengan skenario 2, hanya waktu pasokan yang berbeda. Dan dalam skenario 4, sistem tidak lagi mampu menahan penurunan frekuensi yang tajam, sehingga dalam skenario 4 sistem mengalami pemadaman.

---

Disturbances that commonly occur in electric power systems such as supply discharges can affect the frequency stability of a system. The frequency of a system can be used as a parameter to perform load shedding to maintain system stability. This thesis discusses the Load Shedding method during islanding operations using a frequency relay (Under Frequency Relay) on the Senayan-Sambas electric power system that uses a generator as a power generation engine. Load separation is done by releasing loads that consume large amounts of reactive power (Var) first, but there are important loads that need to be maintained.

The simulation results show that the system is stable in scenarios 1, 2 and 3 which means the system can maintain its frequency condition so that it remains stable after releasing the load. In scenario 1, the supply released is 17.13 MW and the total load goes out to 18 MW, the frequency recovers after 28.38 seconds. In scenario 2 the supply is released in the amount of 34.26 MW and the load is released at 35.76 MW, the frequency recovers after 24.04 seconds. In scenario 3 the amount of supply and load that is extinguished is the same as scenario 2, only the time of supply is different. And in scenario 4, the system is no longer able to withstand a sharp decrease in frequency, so in scenario 4 the system experiences a blackout."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perbankan Islam dan perbankan konvensional terhadap risiko sistemik keuangan (financial systemic risk). Penelitian ini menggunakan data Systemic Risk Index (SRISK) milik V-Lab sebagai variabel dependen, data Financial Soundness Indicators milik IMF serta data Core Prudential Islamic Financial Indicators milik IFSB sebagai variabel independen. Sampel penelitian berasal dari 9 negara OIC yang memiliki pangsa pasar perbankan Islam yang signifikan dengan timeframe 2013Q4-2023Q1. Pengolahan data menggunakan metode panel dengan robust fixed effect model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbankan Islam memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap risiko sistemik keuangan melalui dimensi capital adequacy ratio, capital to assets, dan liquid assets ratio. Untuk perbankan konvensional, hanya dimensi capital adequacy ratio dan capital to assets yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik keuangan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulator perlu memberikan perhatian dan pengawasan kepada perbankan Islam dan overconfidence terhadap stabilitas perbankan Islam perlu ditinjau kembali.

---

This research aims to examine the influence of Islamic and conventional banking on financial systemic risk. The study utilizes V-Lab's Systemic Risk Index (SRISK) data as the dependent variable, IMF's Financial Soundness Indicators, and IFSB's Core Prudential Islamic Financial Indicators as independent variables. The research sample is derived from 9 OIC countries with a significant market share of Islamic banking within the timeframe of 2013Q4-2023Q1. Data processing employs a panel method with a robust fixed effect model. The research findings indicate that Islamic banking makes a more significant contribution to financial systemic risk through dimensions such as the capital adequacy ratio, capital to assets, and liquid assets ratio. For conventional banking, only the dimensions of capital adequacy ratio and capital to assets have a significant impact on financial systemic risk. These results suggest that regulators need to pay attention to and supervise Islamic banking, and there is a need to reevaluate overconfidence in the stability of Islamic banking."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui secara kongkrit syarat-syarat penting terwujudnya pemerintahan presidensial yang efektif, melalui substansi kebijakan penetapan ambang batas yang berlaku di Indonesia, dan implikasi penetapan ambang batas terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang pemilihan umum di era reformasi, diberlakukan berbagai aturan seputar ambang batas dalam rangka mewujudkan multipartai sederhana dan stabilitas presidensial, aturan tersebut berupa syarat pendirian partai politik, syarat partai politik mengikuti pemilihan umum, ambang batas perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya (electoral threshold), ambang batas perolehan suara partai politik untuk duduk di parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pembentukan fraksi (fractional threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Kebijakan penetapan ambang batas berakibat hukum: 1)Partai Politik tidak diakui sebagai badan hukum; 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu; 3)Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun syarat pendirian partai, pendaftaran partai sebagai badan hukum, serta syarat partai untuk mengikuti pemilu telah efektif menurunkan jumlah partai politik, namun penetapan ambang batas electoral threshold telah gagal dalam praktik disebabkan oleh jumlah partai melakukan fusi terbilang rendah dan kebijakan parliamentary threshold yang tiap tahun semakin tinggi, namun jumlah partai politik di parlemen masih berada pada kondisi multipartai ekstrim.

---

This thesis discusses the Threshold Mechanism for the Stability of the Presidential System and the Simple Multiparty System in Indonesia, with the aim of knowing concretely the essential conditions for the realization of an effective presidential government, through the substance of the policy setting limits in force in Indonesia, and the implications of setting thresholds on the stability of Indonesias presidential and multiparty systems. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, in-depth and detailed and comprehensive approaches to explore deeply about research issues. The results showed that during the general election in the reform era, various rules around thresholds were imposed in order to realize simple multiparty and presidential stability, the rules were in the form of the requirements for the establishment of political parties, the requirements for political parties to participate in general elections, the threshold for votes to be able to participate in general elections next (electoral threshold), the threshold of the vote acquisition of political parties to sit in parliament (parliamentary threshold), the threshold for fraction formation (fractional threshold), the threshold for presidential nomination (presidential threshold). The policy to determine the threshold has legal consequences: 1) Political parties are not recognized as legal entities; 2) Political parties cannot participate in the election; 3) Political Parties cannot obtain seats in the DPR. Although the requirements for party establishment, party registration as a legal entity, and party requirements for participating in elections have effectively reduced the number of political parties, the electoral threshold has failed in practice because the number of parties fused is relatively low and the parliamentary threshold policy is getting worse every year high, but the number of political parties in parliament is still in extreme multiparty conditions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan (SSK) di ASEAN 5 serta hubungan simultan antara kedua variabel dependen. Dengan menggunakan data panel, dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan di ASEAN 5 serta hubungan simultan antar kedua variabel dependen diuji dengan model panel simultan 2SLS yaitu dengan menambahkan variabel instrumen pada model estimasi untuk menyelesaikan permasalahan endogenitas (korelasi antara regresi independen dengan variabel dengan error) pada model penelitian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa capital inflows yang besar ke kawasan ASEAN 5 menyebabkan peningkatan harga properti yang signifikan di kawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa harga properti dan stabilitas sistem keuangan terbukti memiliki hubungan simultan. Di satu sisi, pengaruh harga properti terhadap SSK adalah positif dan signifikan. Di sisi lain, pengaruh SSK tterhadap harga properti tidak menunjukan hasil yang signifkan.

---

ABSTRACTThis study aims to estimate the impact of capital inflows on property prices and financial system stability (SSK) in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables. By using panel data, the impact of capital inflows on property prices and financial system stability in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables were tested with 2SLS simultaneous panel models, namely by adding instrument variables to the estimation model to solve endogenous problems (correlation between independent regression and variables with errors) in the research model. The estimation results show that large capital inflows to the ASEAN 5 region cause a significant increase in property prices in the region. In addition, this study also found that property prices and financial system stability proved to have a simultaneous relationship. On the one hand, the effect of property prices on the SSK is positive and significant. On the other hand, the effect of the SSK on property prices does not show significant results."

"Pemisahan waktu pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dengan pemilihan legislatif sering menghasilkan pemerintahan yang terbelah pada pemerintahan dalam sistem presidensial. Kondisi tersebut dikarenakan hasil yang tidak kongruen antara hasil dari pemilihan presiden dengan hasil dari pemilihan legislatif. Komposisi yang terbentuk memunculkan presiden seringkali tidak didukung oleh kekuatan suara mayoritas di parlemen dan hal tersebut dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil dan efektif. Ditambah kondisi multipartai yang tumbuh seiring jalannya pemerintahan presidensialisme diIndonesia. Maka dari itu ide desain pemilihan umum serentak memungkinkan akan menghasilkan efek ekor jas bagi partai politik yang terpilih di dalam pemiihan umum legislatif. Efek ekor jas tersebut merupakan suatu kondisi pemilih yang cenderung memiliki kesamaan dalam memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang didukungnya, sehingga komposisi partai politik yang lolos di parlemen akan kongruen dan Presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas. Penerapan ambang batas presiden dalam konteks pemilihan umum serentak bertujuan untuk membatasi jumlah kandidat calon presiden sehingga nantinya fragmentasi partai politik di parlemen tidak semakin banyak dengan demikian pemilihan umum serentak dapat berlangsung secara efektif dan dapat menghasilkan stabilitaspemerintahan.

---

Separation of the time of voting in presidential elections with legislative elections often results in a divided government in a presidential system. This condition is due to the incongruent results between the results of the presidential election and the results of the legislative elections. The composition formed to bring up a president is often not supported by the power of the majority vote in parliament and this can lead to an unstable and effective government. Coupled with multiparty conditions that have grown along with the presidential government in Indonesia. Therefore, the idea of a simultaneous general election design that will produce coattail effects for the political parties elected in the legislative election. The coattail effect is a condition of voters who tend to have similarities in choosing political parties that carry the presidential candidates they support,so that the composition of political parties that qualify in parliament will be congruent and the elected President has majority support. The application of presidential threshold in the context of simultaneous general elections aims to limit the number of candidates for presidential candidates, later the fragmentation of political parties in the parliament does not increase, so that simultaneous general elections can take place effectively and can produce governmentstability."

"Sumber daya alam cadangan gas dan jumlah produksi gas di wilayah kerja pada suatu sistem tenaga listrik offshore jaringan terisolasi di Sumatera sudah terindikasi menipis dan tidak dapat ditingkatkan kembali, sehingga perlu meminimalisir pengoperasian dari unit pembangkit. Tindakan tersebut dapat memungkinkan terjadinya masalah undervoltage pada beberapa bus di sistem karena tidak tersuplai dengan maksimal akibat unit pembangkit tersisa perlu memikul beban yang tersebar, maka dibutuhkan suatu alternatif rekonfigurasi jaringan untuk lebih mengoptimalkan kerja dari sistem tenaga listrik. Dengan melakukan rekonfigurasi jaringan pada sistem ini, akan mempengaruhi kondisi kestabilan pada sistem dan memerlukan suatu tambahan komponen pendukung seperti circuit breaker, kabel jaringan, dan transformator yang telah ditentukan spesifikasinya. Maka dari itu, dilakukan simulasi sistem menggunakan perangkat lunak ETAP dan beberapa studi yaitu aliran daya dan stabilitas dengan berbagai variasi skenario yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil dari simulasi perangkat lunak ETAP, didapatkan alternatif rekonfigurasi jaringan adalah dengan melakukan penambahan saluran dari bus PAB01 atau PAB11 menuju bus yang ada pada unit bisnis utara seperti WIDP11, WIDA16, HYSY11, atau LISA11. Hasil simulasi aliran daya dan stabilitas didapatkan beberapa variasi skenario masih memenuhi standar grid code operasi sistem.

---

The reserve of natural gas resources and gas production levels in the working area of an isolated offshore power system in Sumatra are indicating to decreased and will not be increased, so it is necessary for power generation units to minimize the operation. This action may result an undervoltage problems on several buses in the power system, especially in central and north business unit because they are not supplied well due to the generations of remaining power generation units needs to bear the distributed load. Therefore, an alternative network reconfiguration was needed to optimize the performance of the power system. By doing the network reconfiguration in the system, it will affect the stability conditions and require additional supporting components such as circuit breakers, network cables, and transformers that have been specified. Therefore, a system simulation using ETAP software and several studies, including power flow and stability, with various predetermined scenarios, is needed. Based on the results of the ETAP software simulation, the alternative network reconfiguration was done by adding network cables from the bus PAB01 or PAB11 to the buses in the northern business unit such WIDP11, WIDA16, HYSY11, or LISA11. The power flow and stability simulation results show that several in scenario variations still meet the system's grid code operation standards."

"After the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) there are several laws that have been amended one of them is UU No. 9 of 2016 regarding Prevention and Handling of Financial System Crisis. After the collapse of Silicon Valley Bank (SVB) in early 2023, the discussion on the prevention and handling of financial system crisis has become interesting. This thesis will discuss the comparison of the prevention and handling of financial system crisis between Indonesia and the United States. This research is conducted using doctrinal research method, namely processing and testing legal substance using legal doctrines in order to find and construct rules or principles. Furthermore, the data analysis process is carried out through a comparative study used on a particular topic, aspect, or legal institution in one legal system, which in this study is the United States. From this research, it can be concluded that there are several differences and similarities in regulations related to the prevention and resolution of financial system crises between Indonesia and the United States, due to the broader and more complex market, the US financial and banking system regulations are more advanced than Indonesia's. Suggestions from this study, Indonesia can learn a lot from the United States in dealing with failed bank problems and financial system stability.

---

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat beberapa Undang-Undang yang telah diubah salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasca runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) pada awal tahun 2023, pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan krisis system keuangan menjadi menari. Skripsi ini akan membahas perbandingan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penilitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan mengkonstruksikan aturan atau prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui studi perbandingan yang digunakan terhadap suatu topik, aspek, atau lembaga hukum tertentu dalam satu system hukum, yang dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Dari Penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan terkait pencegahan dan penanganan krisis system keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dikarenakan pasar yang lebih luas dan kompleks, regulasi sistem keuangan dan perbankan Amerika Serikat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Saran dari penelitian ini, Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika Serikat dalam menangani masalah bank gagal dan stabilitas system keuangan."

"Makin meluasnya penggunaan aset kripto di seluruh dunia dan termasuk juga di Indonesia, khususnya populer sebagai portfolio investasi, maka telah menimbulkan potensi risiko yang luas terhadap sistem keuangan. Terlepas dari belum signifikannya nilai aset kripto itu sendiri terhadap keseluruhan nilai sistem keuangan global, namun berkaca dari krisis keuangan global 2008, kegagalan untuk merespon dan mengantisipasi dampak dari perkembangan inovasi di bidang keuangan dalam sistem keuangan telah mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem tersebut dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar secara global. Baik itu dengan negara menggelontorkan dana besar-besaran untuk menyelematkan berbagai institusi keuangan ataupun dampaknya kepada ekonomi nyata di luar bidang keuangan. Dengan potensi risiko tersebut, khususnya merespon terkait dengan perkembangan penggunaan aset kripto, maka peninjauan kembali terhadap pengaturan hukum yang ada mengenai stabilitas sistem keuangan di Indonesia akan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengaturan ulang atau penyesuaian pengaturan dengan perkambangan inovasi di bidang keuangan, akan selalu terdapat potensi risiko sistemik yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan.

---

The increasingly proliferation use of crypto assets throughout the world including in Indonesia, especially popular as investment portfolios, has created broad potential risks to the financial system. Apart from the insignificant value of crypto assets themselves to the overall value of the global financial system, reflecting on the 2008 global financial crisis, the failure to respond and anticipate the impact of innovation developments in the financial sector on the financial system has disrupted the stability of the system and resulted in huge economic losses. big globally. Whether it's the state pouring out massive funds to save various financial institutions or the impact on the real economy outside the financial sector. With these potential risks, particularly in response to developments in the use of crypto assets, a review of existing legal arrangements regarding the stability of the financial system in Indonesia will be very important. This is because without any rearrangements or regulatory adjustments with the development of innovations in the financial sector, there will always be potential systemic risks that have a systemic impact on financial system stability."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan Undang-Undang BI harus membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii) mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

---

This thesis discusses the implication of the transfer function of the regulatory and supervisory of Bank Indonesia with an existence of Law Number 21 of 2011 concerning about Financial Services Authority for financial stability system. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method was used to answer the problems: first, the theory of banking regulatory and supervisory sipulated in Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia and its amendement and Law Number 7 of 1992 on Banking and its amendement towards a financial stability system theory and forms of coordination which are based on Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2008 on Financial Safety Net and second, the implication of the transfer of regulatory and supervisory functions which based on Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority towards a financial stability system.

The results suggest that: (i) Both of Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations have to seperate explicitly between macroprudential supervision and microprudential supervision; and (ii) the mechanism of coordination between authorities on financial system consisting Bank Indonesia, Financial Services Authority, Ministry of Finance, and Deposit Insurance Agency should have legal basis underlying the coordination of crisis management protocols as the foundation and completing the Coordination of Financial System Stability Forum set on Law Number 21 of 2011, therefore Legislative Body has to immediately enforce legislation regarding Financial Safety Net."