Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan sosial yang dilakukan pada tahun 2019 silam dengan tajuk #ReformasiDikorupsi menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan sebagai reaksi dari pengesahan beberapa produk legislasi yang dianggap bermasalah, tetapi produk legislasi yang sudah disuarakan untuk disahkan tidak kunjung juga terlaksana. Namun, pencapaian tujuan gerakan #ReformasiDikorupsi nyatanya terlihat tidak maksimal. Sampai saat ini, hanya RUU PPKS yang disahkan oleh DPR RI, yang juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai capaian gerakan #ReformasiDikorupsi. Tulisan ini ingin mendalami lebih jauh penyebab gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam hal pencapaian tujuan mereka. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dari McAdam dkk (1996) yang memiliki tiga komponen, yaitu peluang politik, struktur mobilisasi dan proses framing serta memiliki tiga faktor keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial, yaitu tindakan disruptif, pengaruh sayap radikal dan tujuan, peneliti telah menemukan letak kekurangan dari gerakan #ReformasiDikorupsi. Gerakan ini hanya berhasil memanfaatkan peluang politik dan tujuan, dengan komponen atau faktor lainnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karenanya, gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam mencapai tujuan akhir mereka dikarenakan gerakan tersebut tidak memenuhi komponen gerakan sosial menurut perspektif teori McAdam dkk.

---

Social movement carried out in 2019 with the title #ReformasiDikorupsi attracted a lot of attention from the Indonesian people. Thousands of students and other elements of society took to the streets as a reaction to the ratification of several legislative products that were considered problematic, but the legislative products that had been voiced for ratification did not come into effect. However, the achievement of the goals of the #ReformasiDikorupsi movement does not appear to be optimal. To date, only the PPKS Bill has been passed by DPR RI, which is actually not really an achievement of the #ReformasiDikorupsi movement. This paper wants to explore further why the #ReformasiDikorupsi movement is not optimal in terms of achieving their goals. By using social movement theory from McAdam et al (1996) which has three components, namely political opportunity, mobilization structure and framing process and has three factors of success or failure of a social movement, namely disruptive action, the influence of radical wings and goals, researchers have found the aspect of the social movement that lacking for the #ReformasiDikorupsi movement. This movement only succeeded in taking advantage of political opportunities, with other components or factors not being fully fulfilled. Therefore, the #ReformasiCorruption movement is not optimal in achieving their ultimate goal because the movement is fulfilling the components of social movements according to the theoretical perspective of McAdam et al."

"ABSTRAK‘Aisyiyah merupakan suatu gerakan sosial yang menggunakan bentuk organisasidalam mencapai tujuannya. Asumsi utama penelitian ini adalah ‘Aisyiyah gagalmelakukan gerakannya di level grassroot. Pengelolaan sumber daya dankegagalan ‘Aisyiyah melakukan framing isu penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan dua hal yang menyebabkan ‘Aisyiyah gagal melakukan gerakan ditingkat grassroot. Hal ini dibuktikan melalui penelitian ini yang melihat pantiasuhan sebagai salah satu kegiatan ‘Aisyiyah di tingkat grassroot. Pengelolaansumber daya panti asuhan yang tidak baik serta ketidakmampuan ‘Aisyiyah dalammem-framing panti asuhan sebagai ikon penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan cerminan kinerja ‘Aisyiyah di level bawah, meskipun ‘Aisyiyahmembawa nama besar Muhammadiyah.

---

ABSTRACTAisyiyah is a social movement that uses a form of organization in achieving itsgoal. The main assumption of this study is ‘Aisyiyah failed to perform at the levelof grassroots. Failure in managing resources and failure in doing framing of theissue of orphans are two things that cause 'Aisyiyah to fail at grassroots level. Thisis proven by this study by seeing orphanage as one of ‘Aisyiyah’s activities atgrassroots level. Bad resource management in the orphanage as well as theinability of Aisyiyah in framing orphanage as an icon their movement reflectsAisyiyah at grassroot level, although 'Aisyiyah carries the well-known name ofMuhammadiyah."

"Tesis ini membahas tentang Gerakan Sosial Baru di Indonesia dengan Kasus Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA Kalbar) tahun 1998-2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat di Indonesia. Pokok masalah dalam penelitian adalah apakah gerakan masyarakat adat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat adat Kalbar (AMA Kalbar) dapat digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Penelitian ini menggunakan konsep masyarakat adat dan teori gerakan sosial baru. Metode penelitiannya menggunakan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aktivis-aktivis masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat dan wakil ornop nasional di Jakarta dan studi pustaka. Hasil penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa gerakan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat bisa digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, gerakan masyarakat adat Dayak dilakukan oleh sekelompok orang yang identitasnya sangat lemah akibat penindasan oleh kelompok lain. Kedua, gerakan mereka dilakukan tanpa mengedepankan kekerasan melainkan melalui lobi-lobi dengan pihak penguasa dan dengan mengedapankan jaringan dengan masyarakat adat lain di Indonesia. Ketiga, isu dan tuntutan mereka lebih pada pengakuan terhadap identitas mereka sebagai masyarakat adat Dayak dan inklusi dalam pengambilan kebijakan dibidang sosial, ekonomi dan politik serta hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Keempat, gerakan mereka mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari pihak pemerintah baik pemerintah lokal maupun pemerintah pusat."

"Skripsi ini membahas perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil di Argentina yang difokuskan sampai pada tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder. Penelitian penulis akan perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara.

---

This thesis examines struggles of Las Madres de la Plaza de Mayo focused in demanding accountability for civilian government that is focused in Argentina until 2007. The type of descriptive analytical research that used by the author is the study of documentation and literature so that every data of Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, and the accountability of the governments of Argentina after the military regime is obtained a secondary data.

The research of Las Madres de la Plaza de Mayo focused until 2007. That year was a culmination of Las Madres de la Plaza de Mayo that occurred in the reign of Nestor and Cristina Filchner Filchner. Under their leadership, impunity laws were abolished, the perpetrators returned prosecuted, tried and sentenced to jail terms."

"Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang ditentang oleh sejumlah pihak di Indonesia. Pertentangan tersebut didasari oleh penilaian bahwa revisi UU KPK adalah undang-undang yang pro koruptor akibat adanya sejumlah kebijakan yang dinilai melemahkan kinerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menentang keras pengesahan revisi UU KPK adalah LSM bernama Indonesia Corruption Watch (ICW). Pertentangan tersebut selanjutnya dilihat dalam kacamata kontrol sosial korupsi sebagai bentuk reaksi sosial informal atas upaya penanganan tindak penyimpangan yang merujuk pada korupsi. Kontrol sosial oleh ICW dimanifestasikan dalam upaya pembatalan revisi UU KPK yang akan dijelaskan secara kriminologis. Analisis mengenai kondisi gerakan sosial selama advokasi berlangsung juga akan dijelaskan dengan menggunakan teori Status Politik oleh Gusfield yang menekankan aspek dramatistik, aksi politik, konflik prestise dan pengakuan prestise

---

The amendment of the Law about Corruption Eradication Commission (KPK) or UU KPK is one among several disputed policy that enrage many parties in Indonesia. The dispute roots on the view how the amendment of this law turns the law to be very lenient towards the corruptors because there are several policies that seem to debilitate KPK in eradicating corruption. One of the strongest opposing parties against this amendment is a non-government organization named Indonesia Corruption Watch (ICW). This opposition then will be examined through the view of social control against corruption crime as an informal social reaction to the attempt to handle the occuring deviation, referring to corruption. ICW has manifested their social control in nullification of the revision of UU KPK. These attempts will be annotated criminologically. The analysis regarding the social movement during the advocation will be seen from Gusfield’s theory of status politics, emphasizing on the aspects of dramatistics, political action, prestige conflicts, and prestige recognition."

"ABSTRAKHasil-hasil studi sebelumnya mengenai gerakan sosial menunjukan bahwa kekuatan jaringan di dalam gerakan sosial merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan gerakan. Namun, ada hal lain yang sama pentingnya tidak dibahas dalam studi sebelumnya dan studi ini bermaksud untuk melengkapi kekurangan tersebut. Argumen yang berusaha dibangun di dalam studi ini adalah bahwa di dalam mencapai tujuan gerakan, kekuatan jaringan perlu dimobilisasi agar jaringan yang dimiliki oleh gerakan menjadi lebih efektif. Studi ini bermaksud untuk mengamati bagaimana Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI memobilisasi kekuatan jaringan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari gerakan yaitu menolak eksplorasi panas bumi di Gunung Ciremai. Melalui perspektif sosiologi, penulis akan menggunakan konsep mobilisasi sumber daya untuk menjelaskan pembangunan kekuatan jaringan didalam gerakan sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif dengan metode studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.

---

ABSTRACTThe results of previous studies on social movements show that the power of networks in the social movement is an important thing to achieve goals of the movement. However, there is something equally important not addressed in previous studies and this study intends to completing the deficiency. The argument attempted to build on this study is that in achieving the goals of the movement, the power of the network needs to be mobilized so that networks owned by the movement become more effective. This study intends to observe how the Indonesian National Student Movement GMNI mobilizes the power of its network to achieve the objective of the movement to refuse geothermal exploration in Mount Ciremai. From the perspective of sociology, the author will use the concept of resource mobilization to explain the development of network power within the social movement. This research uses qualitative approach with case study method and using data collection technique through in depth interview."

"ABSTRAKPenduduk kampung dalam kehidupan kota seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena berbagai alasan yang salah satunya ialah masalah penataan wilayah. Namun, keberadaan kampung baik sebagai komunitas maupun permukiman membentuk legitimasi dan kekuasaan yang tidak bisa dipungkiri mengakibatkan terjadinya negosiasi dengan institusi formal. Skripsi ini kemudian membahas negosiasi institusi formal mdash; pemerintah kota dan sekolah mdash;terhadap permukiman informal mdash; kampung mdash;dan vice versa. Penelitian diadakan terhadap Kampung Rawa yang berdiam di lsquo;belakang rsquo; kompleks sekolah. Metode penelitian menggunakan etnografi melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap pemerintah kota, sekolah, dan warga kampung. Berdasarkan penelitian, saya menemukan bahwa negosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keadaan morfologi Kampung Rawa seiring perkembangannya.

---

ABSTRACTSociety mostly look down upon kampong inhabitant for many reason, such as regulation problem. But, kampong as either community or settlement form legitimacy and power which inevitably resulting negotiation with formal institution. This thesis looks for the negotiation between formal institution mdash local government and school mdash toward informal settlement mdash kampong mdash and vice versa. Research is based on Kampong Rawa which settles lsquo behind rsquo school complex. Research method use ethnography through semi structured interview and observation on local government, school, and kampong inhabitant. Research shows that the negotiation between the three are both directly and indirectly affect on the morphology condition of Kampong Rawa over time. "

"ABSTRAKKeberadaan kelompok teroris di Indonesia ditengarai sebagai bagian dari jaringan teroris Internasional. Tesis ini mengkaji adanya framing yang dilakukan oleh kelompok teroris atau radikal untuk melakukan mobilisasi aksi dan konsensus. Dalam melihat fenomena yang terjadi dalam perkembangan terorisme di Indonesia, peneliti mengkaji perkembangan kelompok terorisme di wilayah Surakarta. Alasan dipilihnya wilayah Surakarta karena kota ini merupakan wilayah yang menjadi tempat perkembangan aksi terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif dengan tekhnik wawancara mendalam. Selain itu, obyek penelitian yang dijadikan sumber informasi berasal dari dua kelompok yang berbeda: satu kelompok teroris merupakan pendukung ISIS dan satu kelompok lainnya merupakan pendukung Al Qaeda. Peneliti berharap tesis ini dapat menyumbangkan saran kepada pemerintah yang lebih komperehensif guna merumuskan metode yang tepat untuk menangani masalah terorisme di Indonesia khususnya dalam proses pencegahan, penanganan dan pengurangan perkembangan terorisme di Indonesia. Selain itu, tesis ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyakarat tentang bagaimana terorisme tumbuh sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk menangkal penyebaran paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe presence of terrorist groups in Indonesia is suspected as part of an international terrorist network. This thesis examines the existence of framing carried out by terrorist or radical groups to mobilize action and consensus. In seeing the phenomena that occur in the development of terrorism in Indonesia, researchers examine the development of terrorism groups in the Surakarta region. The reason for choosing the Surakarta area is because this city is an area where terrorist acts are developing in Indonesia. This study emphasizes the use of a qualitative approach with in-depth interview techniques. The object of research used as a source of information comes from two different groups: one terrorist group supporting ISIS and another group supporting Al Qaeda. The researchers hope that this thesis can contribute more comprehensive advice to the government in order to formulate an appropriate method dealing with the problem of terrorism in Indonesia, especially in the process of preventing, handling and reducing the development of terrorism. In addition, this thesis is expected to increase community understanding of how terrorism grows so that the community can play an active role in counteracting the spread of radicalism."