Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
Kadri Husin
1985
T36446
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soebjakto
Jakarta: IND-HILL-CO, 1991
345 SOE t (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yayat Hidayat
"
Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29507
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hulsman, L.H.C.
Jakarta: Rajawali, 1984
345 HUL d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bambang Sadono S. Y.
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soehadi Danu Saputro
"
Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal. Di Indonesia, dasar pemungutan pajak di atur dalam konstitusi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah di ubah dengan Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44151
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Leonardus Agung Putra Utama
"
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan ...
"
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fauzy Marasabessy
"
Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26103
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Marasabessy, Fauzy
2009
T37264
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rudi Pradisetia Sudirdja
"
Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep penuntutan yang memungkinkan digunakannya diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum, sekaligus memformulasikan konsep diskresi jaksa yang ideal dalam SPP Indonesia. Penelitian ini menggunakan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
