Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal Pajak namun belum signifikan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Ditinjau dari dimensi content of policy diketahui bahwa implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan keandalan data. Dalam implementasinya, DJP telah memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak yaitu sosialisasi, asistensi Account Representative, pemberian lisensi gratis, dan pemberian opsi penggunaan PJAP. Ditinjau dari dimensi context of policy diketahui bahwa Wajib Pajak telah berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini meskipun belum ada sanksi yang mengikat. Adapun hambatan yang terjadi selama implementasi parsial pada tahun pajak 2021 adalah kendala server sehingga perlu ada upaya perbaikan server apabila kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang melaksanakan kebijakan ini merupakan wajib pajak yang telah mengimplementasikan XBRL di Bursa Efek Indonesia. Sehingga DJP masih perlu melakukan kajian evaluasi, optimalisasi infrastruktur dan optimalisasi strategi sosialisasi apabila ingin melaksanakan kebijakan ini secara nasional.

---

XBRL is a digital financial reporting language that has been used by various countries to obtain reliable data. This study aims to analyze the implementation of Extensible Business Reporting Language-based financial reports in the Indonesian tax administration system which is reviewed using the theory of policy implementation by Grindle (1980). This study uses a post-positivist method using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of XBRL-based financial reports in the 2021 tax year provides many benefits, especially for the Directorate General of Taxes, but not yet significant benefits for taxpayers. Judging from the content of the policy dimension, it is known that the implementation of this policy is motivated by the need for data reliability. In its implementation, DGT has provided facilities to make it easier for taxpayers, namely outreach, assistance to Account Representatives, granting free licenses, and giving options for using PJAP. Judging from the context of the policy dimension, it is known that the Taxpayer has actively participated in implementing this policy even though there are no binding sanctions yet. The obstacle that occurred during the partial implementation in the 2021 tax year was server constraints so efforts to improve the server are needed if this policy is to be implemented in the following year. However, keep in mind that taxpayers who implement this policy are taxpayers who have implemented XBRL on the Indonesia Stock Exchange. So that DGT still needs to conduct evaluation studies, optimize infrastructure and optimize socialization strategies if they want to implement this policy nationally."

"Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak.Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak. Untuk menanggulangi berbagai kelemahan administrasi, Caiden menyatakan perlu reformasi administrasi yang meliputi structure, readiness, responsiveness dan quickness pada organisasi di pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik atau In Persuit of Betterment. Berdasarkan teori ada tiga bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan, yaitu: perubahan teknologi, perubahan struktural, perubahan sumber daya manusia.Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah untuk menguji pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Ditinjau dari ragam tujuan penjelasan, tesis ini bersifat eksplanatory dalam arti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu untuk mengetahui hubungan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Dibenarkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat menurunkan Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.Saran dari penelitian adalah atas setiap kekurangan dan kelemahan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat terus dilakukan perbaikan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak yang terkait sehingga tercipta administrasi perpajakan yang dipercaya.

---

One of the factors that determine the high-low level of compliance required in order to tax the income tax liability is the amount of costs that must be issued by taxpayer. Ideally, the costs incurred by taxpayer in the framework of fulfillment of tax obligations are not burdensome and is not assessable prevent in the fulfillment of tax obligations. Compliance costs arising as a result of tax rules and complexcity tax system and tax collection.One of the objectives of tax reform is to improve the efficiency of tax administration and reduce the economic distortions caused by taxes. To address the various weaknesses of administration, Caiden states need to reform the administrative structure includes, readiness, responsiveness and quickness on the organization of the government to achieve better results or in Persuit of Betterment. Based on the theory there are three main areas in which organizations can change, namely: changes in technology, structural changes, changes in human resources.The approach in this thesis is a quantitative approach. The main reason for choosing this approach is to test the effect of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. Reviewed multiformity goal of explanation, this thesis is eksplanatory in terms of research that aims to understand the relationship between two or more variables, namely to know the influence of variables Modern Tax Administration System to Compliance Cost.From the results of the research that has been made known that there is a significant implementation of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. That justified the implementation of Modern Tax Administration System can reduce Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta.Feedback from the research is the lack of any weaknesses and the implementation of Modern Tax Administration System in the Middle Tax Office West Jakarta continues to be improvements and support the commitment of the parties concerned, so that the administration of taxation that are trusted."