Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Grace Giovani

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36275

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

FX. Denny Satria Aliandu

Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum = Legal Analysis of Limited Liability Company Services in the System Legal Entity Administration at the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the event of illegal acts

" Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melissa Louisiana

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) = Role and Responsibility of a Notary to Notify the Amendment of Article of Association of Limited Liability Company To The Ministry of Law and Human Rights Through the Administrative System for Legal Entities (SABH)

" Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31868

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

" ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. ... "

2016

T46692

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maria Margaretha Putri Inuhan

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

" Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rika Masirila Septiari

Tanggung jawab notaris dalam aplikasi sistem administrasi badan hukum: studi kasus putusan nomor 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks = Notary liability concerning application of legal entity administration system: case study verdict no. 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks

" Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bagus Daru Pratomo

Legalitas Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Diperoleh Melalui Prosedur Pengesahan Anggaran Dasar dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

" Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Apakah produk hukum yang dihasilkan oleh sisminbakum dapat dinyatakan sah? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (normative research) yang menghasikan data ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36179

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Yustika Haryanti

Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti

" ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan ada pihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak ... "

2013

T32587

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Surya Wijaya

Tanggung jawab notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum = Responsibility of a notary in the process to amandment article of association of limited liability company through the administrative system for legal entities

" Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, dalam hal ini PT.ABS tentunya berawal dari pembuatan akta yang dibuatnya sampai dengan proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41552

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nevitsa Khairunnisa

Kepastian dan perlindungan hukum yayasan pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan = Certainty and legal protection of yayasan pendidikan Jakarta Utara regarding the presence of the duplication of the establishment deed of foundation

" Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46952

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian