Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jordibec Essa Bala
Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dan Doktrin Single Economic Entity dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha tidak Sehat Secara Lintas Batas Negara di Yurisdiksi Indonesia = Juridical Analysis of the Urgency of Applying the Extraterritorial Principle and the Doctrine of a Single Economic Entity in the Enforcement of Unfair Competition Law Across National Borders in Indonesian Jurisdiction
" Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa dampak positif dalam perkembangan perekonomian bangsa, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menciptakan iklim persaingan usaha yang kompetitif, efektif dan efisien. Namun di sisi lain, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ainun Ringe Angelina
Urgensi pengaturan single economic entity doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN = The urgency of single economic entity doctrine regulation on Indonesian competition law in relations to ASEAN Economic Community / Ainun Ringe Angelina
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannya dengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrin tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengan kasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebut dihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single Economic Entity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 ... "
2015
S61312
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Roro Titisari Hasti Wulandari
Pengaruh doktrin entitas ekonomi tunggal terhadap hukum yang berlaku dan status personal induk perusahaan: analisis HPI terhadap kasus temasek v KPPU RI, ICI v commission, dan Korea-Certain Paper (Ind) = The Influence of the doctrine of the single economic entity on the personal status of the parent company and applicable law: analysis of private international law on the case of temasek v KPPU RI, ICI v commission, and Korea-Certain Paper (Ind)
" Kelompok Perusahaan Multinasional (MNE) merupakan badan usaha yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didirikan di berbagai negara melalui jalur PMA. Pendirian tersebut memberi efek sampingan bagi Kelompok Perusahaan Multinasional tumbuh menjadi organisasi yang kompleks dengan ratusan atau ribuan anak perusahaan, di bawah pengendalian suatu induk perusahaan. Kompleksnya bentuk organisasi Kelompok Perusahaan Multinasional salah satunya mengakibatkan, ketika anggota kelompok perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), induk perusahaan akan terlindung oleh lapisan-lapisan anak perusahaan dan prinsip separate legal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pamela Kresna
Analisis yuridis perjanjian persedian bahan baku (supply agreement) amplodipine besylate antara Pfizer Overseas LLC dan PT Dexa Medica ditinjau dari hukum persaingan usaha Indonesia = Juridicial analysis of supply agreement of amplodipine besylate between Pfizer Overseas LLC and PT Dexa Medica in the perspective of Indonesian antitrust law
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal 50 huruf B Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya paten. Bahwa dalam prakteknya tidak semua dari perjanjian yang berkaitan dengan HKI dapat diberlakukan pengecualian. Terdapat perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya mengenai kartel. Sedangkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43623
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library