Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri
"
Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan akan merugikan banyak pihak di luar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Praktik dumping juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan dijadikan sebagai patokan awal dalam menjaga kestabilan pasar dan perdagangan secara luas. Adapun alasan mengapa praktik dumping dilarang, yaitu karena tindakan menjual barang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T55008
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhifla Wiyani
"
Era pasar bebas membuat perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Banyak pula perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam bentuk perusahaan holding.. Perusahaan holding sebagai pihak pengendali menentukan arah kebijakan terhadap anak perusahaannya. Pengendalian tersebut menghilangkan independensi anak perusahaan dalam menentukan kebijakannya. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai status badan hukumnya masing-masing. Permasalahan mulai muncul manakala anak perusahaan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha suatu negara, akibat kebijakan yang salah dari perusahaan induknya. Dapatkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25880
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dhifla Wiyani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37326
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lalamentik, Ivan Satrio
"
Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57403
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jordibec Essa Bala
"
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa dampak positif dalam perkembangan perekonomian bangsa, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menciptakan iklim persaingan usaha yang kompetitif, efektif dan efisien. Namun di sisi lain, ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ainun Ringe Angelina
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic Entity
Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannya
dengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulis
menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrin
tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengan
kasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebut
dihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan atas
permasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single Economic
Entity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 ...
"
2015
S61312
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Raden Roro Titisari Hasti Wulandari
"
Kelompok Perusahaan Multinasional (MNE) merupakan badan usaha yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didirikan di berbagai negara melalui jalur PMA. Pendirian tersebut memberi efek sampingan bagi Kelompok Perusahaan Multinasional tumbuh menjadi organisasi yang kompleks dengan ratusan atau ribuan anak perusahaan, di bawah pengendalian suatu induk perusahaan. Kompleksnya bentuk organisasi Kelompok Perusahaan Multinasional salah satunya mengakibatkan, ketika anggota kelompok perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), induk perusahaan akan terlindung oleh lapisan-lapisan anak perusahaan dan prinsip separate legal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pamela Kresna
"
Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal 50 huruf B Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya paten. Bahwa dalam prakteknya tidak semua dari perjanjian yang berkaitan dengan HKI dapat diberlakukan pengecualian. Terdapat perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya mengenai kartel. Sedangkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43623
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
