Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan dan ketahanan siber suatu negara saat ini telah menjadi elemen penting karena memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional. Serangan siber yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia khususnya pada infrastruktur informasi kritis nasional menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan data Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2018, saat ini Indonesia menempati urutan 41 dari 194 negara di dunia. Indeks tersebut menilai tingkat kesiapan dan komitmen suatu negara terhadap keamanan dan ketahanan sibernya. Oleh karena itu masih terdapat hal-hal yang harusdiperbaiki untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber Indonesia. Penelitianini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional yang dapat mengganggu kedaulatan negara atas ruang siber, (2) menjelaskan dan menganalisis sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi serangan siber pada infrastruktur informasi kritis serta (3) menganalisis strategi untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasikritis dalam mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana sumber data didapatkan melalui studi literatur dan wawancara terhadap perwakilan dari pihak pemerintah, operator infrastruktur informasi kritis nasional serta lembaga penelitian keamanan siber. Penelitian ini berfokus pada konsep keamanan dan ketahanan siber berdasarkan indikator yang digunakan pada GCI dan akan membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan negara dengan peringkat tiga teratas pada regional Asia Tenggara. Hasil yang didapat adalah kondisi keamanan dan ketahanan siber Indonesia sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat beberapa area yangperlu diperbaiki untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional sehingga dapat mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber.

---

Nowadays cybersecurity and cyber resilience of a country has become an important

element because it's impact on national security. Cyber attacks that have occurred

in various parts of the world, especially on national critical information infrastructure, show that the resulting impact could disrupt national security stability. Based on data from the Global Cybersecurity Index (GCI) in 2018,

Indonesia currently ranks 41 out of 194 countries in the world. The index assesses

the level of readiness and commitment of a country to its cybersecurity and resilience. Therefore there are still things that need to be improved to strengthen the security and resilience of Indonesia's cyberspace. This study aims to (1) explain and analyze cyber threats to the national critical information infrastructure that can disrupt the country's sovereignty over cyber space, (2) explain and analyze the extent of Indonesia's readiness in facing cyber attacks on critical information

infrastructure and (3) analyze strategies to overcome cyber threats to critical information infrastructure in realizing state sovereignty over cyber space. The methodology used in this research is analytical descriptive where data sources are obtained through literature studies and interviews with representatives from the

government, operators of the national critical information infrastructure and cyber security research institutions. This research focuses on the concept of cyber security and resilience based on indicators used in GCI and will compare the current condition of Indonesia with countries ranked in the top three in Southeast

Asia Region. The results are the conditions of Indonesia's cyber security and resilience is quite good. However, there are still some areas that need to be improved to overcome cyber threat on the national critical information

infrastructure to realize state sovereignty over cyber space."

"Penelitian in berfokus pada diplomasi Jepang terhadap ASEAN dalam isu keamanan siber. Beberapa tahun belakangan ini, isu keamanan siber menjadi salah satu fokus baru bagi Jepang dan ASEAN dalam mengembangkan kerja sama bidang keamanan kedua negara. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kepentingan Jepang dalam memberikan dukungan terkait masalah keamanan siber di Kawasan ASEAN, serta bagaimana Jepang melakukan upaya-upaya dukungan dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik penelitian studi kepustakaan digunakan dengan mengolah data yang berkaitan dengan kebijakan Jepang dalam isu keamanan siber di Kawasan ASEAN. Hasil penelitian ini adalah diplomasi siber dalam bentuk dukungan terkait isu keamanan siber di Kawasan ASEAN dilakukan Jepang sebagai salah satu langkah untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Upaya-upaya dukungan yang telah dilakukan Jepang dalam konteks pengembangan kapasitas keamanan siber di Kawasan ASEAN di antara lain adalah penyelenggaraan Dialog tentang Kejahatan Siber Jepang-ASEAN, pemberian pelatihan tentang manajemen keamanan informasi untuk para pejabat pemerintah ASEAN, bekerja sama dengan Interpol dalam ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), serta pembangunan Pusat Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber ASEAN-Jepang.This research focuses on Japan`s diplomacy towards ASEAN on the issue of cybersecurity. In recent years, the issue of cyber security has become a new focus for Japan and ASEAN in developing security cooperation between the two countries. The problem discussed in this study is about Japan`s interest in providing support related to cyber security issues in the ASEAN Region, as well as how Japan is making support efforts in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region. This research uses descriptive analysis method. The literature study research technique is used by processing data related to Japan`s policy on cybersecurity issues in the ASEAN Region. The results of this study are cyber diplomacy in the form of support related to cybersecurity issues in the ASEAN Region carried out by Japan as one of step to ensure Japan's national security. Supporting efforts that have been undertaken by Japan in the context of cybersecurity capacity building in the ASEAN Region include organizing Dialogues on Japanese-ASEAN Cyber Crimes, providing training on information security management for ASEAN government officials, cooperating with Interpol in the ASEAN Cyber Capacity Development Project (ACCDP), and establishing the ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Center (AJCC-BC)."

"Penelitian ini merupakan studi pustaka terkait Analisis Kemampuan Security Operations Center SOC Sebagai Sistem Pertahanan Siber dalam Mengatasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia dimana berdasarkan laporan The Global Cybersecurity Index2017, Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah menempati peringkat ke-69. Sedangkan menurut Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 25 negara anggota se Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis kemampuan Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia dan 2 menganalisis kendala Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori ancaman. Hasil dari penelitian ini adalah 1 kemampuan SOC BSSN sebagai pertahanan siber masih belum baik terutama pada aspek people, 2 terdapat beberapa kendala SOC diantaranya pimpinan masih belum sadar akan pentingnya SOC, tingkat kompleksitas dalam membangun dan menerapkan prosedur, serta dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dan modal yang besar. Hasil analisis ancaman serangan siber menunjukkan bahwa level ancaman serangan siber di Indonesia berada pada kategori tinggi, sehingga membahayakan kepentingan Negara dan mempengaruhi ketahanan nasional.

---

This study is a literature study on the Analysis of Security Operations Center SOC Ability as a Cyber Defence System in Overcoming Cyber Attack Threats in Indonesiawhere, according to The Global Cybersecurity Index 2017, Indonesia is included in a country with weak cyber security ranked 69th. Meanwhile, according to Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia is ranked 12th from 25 member countries of Asia Pacific. This research uses qualitative approach with data collection through interview and literature study. This study aims to 1 analyze the capabilities of the Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of cyber attack in Indonesia and 2 to analyze the constraints of Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of siber attacks in Indonesia. The theory used is the theory of threats. The results of this study are 1 the ability of SOC BSSN as cyber defense is not good, especially in the people aspect, 2 there are some SOC obstacles including the leader still not aware of the importance of SOC, the level of complexity in building and implementing procedures, long time and big capital. The results of the analysis of cyber threats indicate that the threat level of cyber attacks in Indonesia is in the high category, thus endangering the interests of the State and affecting national resilience. "

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Social Engineering atau dalam Bahasa yaitu rekayasa sosial, merupakan suatu teknik dalam memanipulasi kesalahan yang dilakukan oleh manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Teknik manipulasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi, penting dan berharga, serta untuk mendapatkan kunci untuk akses masuk terhadap suatu sistem. Dalam dunia kejahatan siber, rekayasa sosial yang memicu terhadap kejahatan peretasan manusia (human hacking) memiliki maksud untuk mengekspos data yang didapat, menyebarkan malware, serta memberikan akses ke dalam suatu sistem yang tidak sah. Serangan rekayasa sosial dapat dilakukan atau terjadi secara online, secara langsung, serta secara interaksi-interaksi lainnya. Salah satu cara untuk melakukan serangan rekayasa sosial, yaitu dengan menggunakan teknik penyerangan phishing (pengelabuan). Dengan melakukan penyamaran seperti orang yang berpura-pura kenal terhadap korban, lalu menggunakan pesan yang dikirim melalui berbagai platform seperti platform sosial media, email, dan bahkan SMS. Ketika pada saat korban melakukan suatu hal pada pesan tersebut seperti mengeklik tautan yang terdapat pada pesan tersebut, maka korban telah berhasil mengekspos data yang dimilikinya kepada penyerang. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai Analisis Metode Penyerangan dan Eksploitasi Web browser dengan Menggunakan Browser Exploitation Framework (BeEF) serta Langkah-langkah dalam Mencegah Penyerangan Eksploitasi Situs Web.

---

Social Engineering or in Bahasa, namely rekayasa sosial, is a technique in manipulating mistake made by humans, both intentional and unintentional. This manipulation technique aims to obtain personal, important, and valuable information, as well as to obtain keys for access to a system. In the world of cybercrime, social engineering that triggers the crime of human hacking has the intent to expose obtained data, spread malware, and provide access to an unauthorized system. Social engineering attacks can be carried out occur online, in person, as well as in other interactions. One way to carry out social engineering attacks is by using phishing attack techniques (deception). By impersonating someone who pretends to know the victim, then using messages sent via various platforms such as social media platforms email and even SMS. When the victim does something to the message, such as clicking on a link in the message, the victim has successfully exposed the data they has to the attacker. In this thesis, the author will discuss the Analysis of Attack Methods and Web Browser Exploitation Using the Browser Exploitation Framework (BeEF) and Steps in Preventing Website Exploitation Attacks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan perjudian online. Fokus penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan perkembangan tindak pidana perjudian online, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pencegahan kejahatan tersebut di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta strategi pemolisian yang ideal dalam melakukan pecegahan kejahatan tersebut. Prespektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sittuational Crime Prevention dan Teori Kemitraan Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara: (1) Observasi; (2) wawancara tidak terstruktur dan, (3) studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan kejahatan perjudian online, diperlukan pengembangan terkait berbagai strategi dan pendekatan dalam mencegah kejahatan tersebut, hal itu dikarenakan perkembangan perjudian online yang telah terjadi saat ini belum dapat diimbangi dengan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polri dan Lembaga Pemerintahan terkait.

---

This research aims to explore policing strategies in the prevention of online gambling crimes. The focus of this paper is to identify the characteristics and development of online gambling crimes, the factors that contribute to the implementation of the crime prevention strategy at the Directorate of Cyber Crime of the Criminal Investigation Unit of the National Police, and the ideal policing strategy in preventing such crimes. The theoretical perspectives used in this research are Sittuational Crime Prevention theory and Partnership Theory. In this study the authors used qualitative research, where the data collection techniques that the authors did were by: (1) Observation; (2) unstructured interviews and, (3) literature study. The results of this study explain that in efforts to prevent online gambling crimes, development is needed related to various strategies and approaches in preventing these crimes, this is because the development of online gambling that has occurred today has not been able to be matched by crime prevention efforts carried out by the Police and related Government Institutions."

"Hubungan Internasional merupakan studi yang mencakup dinamika antarnegara, termasuk area penting keamanan siber di era digital. Serangan siber di Estonia dan Iran telah menyoroti ketidaksiapan global dalam menghadapi ancaman siber, mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pengamanan dan terlibat dalam diplomasi digital. Kajian ini mengeksplorasi konteks dan variabel pendorong di balik sekuritisasi ruang siber, evolusi norma siber global, serta dinamika pengamanan ruang siber dalam wujud sekuritisasi yang dilakukan. Literatur mengidentifikasi empat mekanisme sekuritisasi—aktor sekuritisasi, speech act, audiens, dan facilitating conditions, sekaligus empat komponen utama keamanan ruang siber—referent object, emergency situations, existential threat, dan extraordinary measures. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap keamanan global, yang menuntut kebijakan keamanan siber yang adaptif. Akibatnya, fokus telah bergeser dari hanya melindungi infrastruktur menjadi memahami operasi siber, menempatkan ruang siber sebagai elemen penting dalam strategi keamanan nasional. Pendekatan extraordinary measures seperti multistakeholderisme dan kedaulatan digital menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kontrol negara yang kuat. Eksplorasi strategi keamanan siber mencakup tindakan pencegahan dan mitigasi, potensi jalur kerjasama, dan formulasi kebijakan yang efektif. Kajian ini menekankan kebutuhan pendekatan holistik dan kooperatif terhadap sekuritisasi ruang siber, memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dan mewakili jalan yang menjanjikan untuk penelitian di masa depan.

---

International Relations encompasses the dynamics between nations, including the critical area of cybersecurity in the digital era. Recent cyberattacks on Estonia and Iran have highlighted global unpreparedness in addressing cyber threats, prompting nations to establish control measures and engage in digital diplomacy. This analysis explores the context and driving variables behind the securitization of cyberspace, along with the evolution of global cyber norms and the dynamics of cyber security through the lens of securitization. Literature identifies four mechanisms of securitization—securitizing actors, speech acts, the audience, and facilitating conditions, as well as four main components of cybersecurity—referent objects, emergency situations, and existential threats. The rapid advancement of information and communication technology (ICT) has transformed the global security landscape, necessitating adaptive cybersecurity policies. Consequently, the focus has shifted from safeguarding infrastructure to understanding cyber operations, positioning cyberspace as crucial in national security strategies. Extraordinary measure approaches such as multistakeholderism and digital sovereignty emphasize collaboration among stakeholders and robust state control. The exploration of cybersecurity strategies includes preventive and mitigation actions, potential cooperation avenues, and effective policy formulation. This analysis underscores the need for a holistic and cooperative approach to the securitization of cyberspace, providing insights applicable to other regions facing similar challenges and representing a promising avenue for future research."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."