Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian salinan Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Terbatas yang tidak diberikan oleh notaris kepada salah satu pemegang saham, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan studi kasus Putusan Nomor 642/PDT/2017/PT.DKI. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, dan mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap para pihak berkaitan dengan tidak diberikannya salinan akta rapat umum pemegang saham oleh Notaris. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Pertanggung jawaban notaris dalam mengeluarkan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa yang dibuatnya kepada para pihak yang berkepentingan. Serta Notaris dapat menjadi tergugat akibat tidak memberikan salinan akta kepada penggugat selaku pemegang saham.

---

Abstract This thesis discusses the provision of copies of the Deed Minutes of General Meeting of Shareholders AGM and Extraordinary Annual Limited Company not given by a notary to one of the shareholders, in accordance with the Notary Position Act and Legal Corporate Law, with studies case Decision Number 642 PDT 2017 PT.DKI. The problems discussed in this thesis are, the role and function of the Notary in the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Limited Company, the responsibility of the Notary on the obligation to give a copy of the deed of the General Meeting of Shareholders to the shareholders, and the mechanism for compensating the parties regarding the non giving copy of the deed of the general meeting of shareholders by a Notary. The method used is the Juridical Normative research method, with a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study are, the role and function of the Notary in the General Meeting of Shareholders, and the shareholders answer in issuing notary deed copy of the Minutes of the General Meeting of shareholders Annual or Extraordinary he made to the parties concerned. As well as the Notary can be a defendant due to not providing a copy of the deed to the plaintiff as a shareholder."

"

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan hak pemegang saham melalui pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pembahasan dalam tesis ini mencakup keabsahan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik dalam RUPS perusahaan terbuka di Indonesia dan perbandingan pengaturan pemberian kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan pemberian kuasa secara elektronik dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 sudah sejalan dengan UUPT serta sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait. Namun masih terdapat perbedaan terkait pengaturan RUPS secara elektronik yang terdapat dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 dengan UUPT. Selain itu, pada saat ini, dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS, masih dalam fase e-Proxy sehingga belum tersedia layanan live streaming dan partisipasi pemegang saham masih hanya dibatasi untuk pemegang saham domestik. Jika pemegang saham sebagai pemberi kuasa dirugikan kepentingannya maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya terhadap pihak yang merugikannya. Terdapat persamaan antara pengaturan pemberian kuasa secara elektronik di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu untuk peningkatan praktik good corporate governance namun terdapat juga perbedaan yaitu terkait penyediaan proxy materials, penerima kuasa dan proxy contest (Amerika Serikat) dan terkait pertanggungjawaban penerima kuasa (Uni Eropa). Dengan demikian untuk selanjutnya dapat disesuaikan kembali pengaturan dalam POJK dan UUPT serta ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan voting dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Kemudian hendaknya segera diimplementasikan fasilitas e-Voting dan dikembangkan partisipasi pemegang saham asing dalam aplikasi yang disediakan penyedia e-RUPS.

---

This thesis discusses about the exercise of shareholder rights through electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed  companies in Indonesia. This research is  normative juridical research with comparative approach. Discussions in this thesis includes validity of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia, legal protection for shareholders in the implementation of electronic proxy authorization at shareholder general meetings of listed companies in Indonesia and comparison of shareholder general meetings electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union. The results of this research states that electronic proxy  authorizations regulation in POJK No. 15/POJK.04/2020 already in accordance with UUPT and valid and binding for the parties concerned. But there is still a difference related to the electronic shareholder general meetings that regulated in POJK No. 16 / POJK.04 / 2020 with UUPT. Other than that, at present, in the application provided by the e-RUPS provider, it is still in the e-Proxy phase so that there is no live streaming service available yet and shareholder participation is still limited for domestic shareholders. If shareholders as proxy authorizer loss their interest, then shareholder can file a civil lawsuit or resolve disputes through arbitration or another alternative dispute resolution institutions against the party that inflict their loss.The similarity between electronic proxy authorizations regulations in Indonesia, United States and European Union is to improve the practice of good corporate governance, but there are also differences that related about the provision of proxy materials, proxy holder and proxy contest (United States) and related to the proxy holders liability (European Union). Therefore, regulations in POJK and UUPT can then be adjusted and regulation regarding the reporting mechanism of voting casted from the proxy holder to proxy authorizer can be added. Then, in the application provided by e-RUPS provider, e-Voting facility should be implemented immediately and participation of foreign shareholders can be developed.

"

"Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.

---

This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak, dan membahas mengenai pembatalan akta autentik, khususnya akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta autentik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan agar tidak terjadi pembatalan atas akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 November 2015 Nomor 1738/K.PDT/2015, dimana dalam kasus tersebut akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, dan terbukti merugikan pihak.

---

This thesis discussed about procedure for extraordinary shareholders general meeting (extraordinary GMS) which should be accordance of constitution number 40 Year 2017 about of incorporated company (UUPT). In order to avoid irregularities in the operation of the extraordinary GMS which resulting in a loss for the parties and discusses the authentic deed cancellation, especially the deed of meeting decision statement which is made before a Notary who is a public official which has the authority and obligation as regulated in Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN). A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have a reason to cancel the deed which he/she made. This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. The case analysis was conducted on the Supreme Court dated 26 November 2015 Number 1738/K. PDT/2015, where in case an authentic deed made by a Notary are annulled by the Court, because there are irregularities in the implementation of the Extraordinary Shareholders General Meeting which violates the provisions of the constitution and proven to be detrimental to the parties."