Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Haryanto T.

Cara mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah / disusun oleh Haryanto T. ; editor R. Soegandhi

Surabaya: Usaha Nasional, 1981

346.04 HAR c (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putri Lenggo Geni

Kekuatan Hukum Akta Pernyataan dan Akta Kuasa Kepemilikan Tanah Dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 691 Pk/Pdt/2022) = The Legal Strength of Deeds of Declaration and Deeds of Power of Attorney for Land Ownership Compared with Certificates of Ownership (Case Study of the Supreme Court Decision of the Republic Indonesia Number 691 PK/Pdt/2022)

" Fokus pada penelitian ini mengenai kekuatan bukti kepemilikan Akta Pernyataan dan Akta Kuasa kepemilikan tanah dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 691/PK/Pdt/2022. Metode penelitian dalam tesis ini yakni menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum pada penelitian hukum doktrinal terdiri atas bahan hukum ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tiffany

Penundaan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Apt Ltm = Postponement the Issuance Certificate Ownership of Flats in Apt Ltm

Tesis ini membahas mengenai adanya penundaan untuk dilakukan proses penerbitan sertipikat atas Apt Ltm, implikasinya dan peran pemerintah yang diharapkan. Bermula dengan banyaknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang di lakukan, salah satunya pada tahun 2015. Namun, berjalannya waktu sampai tahun 2020 Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tidak diterbitkan. Adanya pajak-pajak untuk Pemerintahan Daerah tertunggak sehingga tidak dikeluarkan pemecahan dari Sertipikat Induk kepada anak Sertipikat dalam beberapa bagian. Hal ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maximillian Billy Tjiotijono

Girik sebagai bukti hak dalam pewarisan (Studi kasus putusan PTUN Surabaya nomor 169 G 2018 PTUN.SBY tahun 2019) = Girik as proof of inheritance right (Case study of PTUN Surabaya decision number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019)

" Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan ... "

2020

T54932

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Giovanni Karilla Ayu

Pertanggung jawaban hukum terhadap tergugat intervensi dalam kasus penyerebotan tanah yang berdasarkan akta pengoperan hak: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 100PK/TUN/2018 = Legal liability for interverning defendants in the case of land grabbing based on the deed of trasnferring rights: analysis of the Supreme Court of the Republic Indonesia Verdict number 100PK/TUN/2018

" Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat Intervensi yang memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui Akta Pengoperan Hak. Kasus berawal dari tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bersengketa dengan tanah milik Penggugat. Penelitian ini ingin membuktikan keabsahan Akta Pengoperan Hak yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi dan juga perlindungan hukum yang didapatkannya. Selain itu penelitian ini menganalisis pencabutan Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi sebagai Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100PK/TUN/2018. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novia Irdasari

Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2

" Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chyntia Putri

Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah Yang Telah Bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat = The Completion Of Dispute Againts The Land That Has Private Rights In National Land Agency of Central Jakarta

" Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Asih Fabiolah

Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain (studi kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) = the Rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit (by analyzing district court decision number 27Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

" Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dari ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31896

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Annisa Aisya Putri

Tanggung jawab notaris atas hilangnya sertipikat hak milik pada proses balik nama (putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2017) = The Responsibility of notary for loss freehold tittle in the transfer of ownership process (decision of Majelis Pengawas Pusat Notaris Number 11/B/MPPN/XII/2017)

" ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas ... "

Depok: 2019

T52256

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indra Khusuma Putra

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/PDT/2012 = Legal protection on land's ownership right certificate holder juridical review towards Supreme Court's Decision Number 739K/PDT/2012

" Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Hukum Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya diterbitkan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berguna sebagai alat bukti yang kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah merupakan awal dasar hukum yang menjadi pendukung atas berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38885

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian