Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indira Ade Nurul Fatmawardani
Kekuatan pembuktian girik terhadap sertipikat hak atas tanah analisis putusan nomor 367 pdt 2013 PT DKI = The stregth of evidence girik towards title deed decision analysis no 367 pdt 2013 PT DKI
" ABSTRAK Sebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain sertipikat yaitu yang terdapat dalam Putusan No.367/Pdt/2013/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara Pemegang Girik dengan Pemegang SHGB. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45503
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransiska Kristinani Budi Utami
Sertifikat hak guna bangunan N0. 00609/jembatan besi sebagai alat bukti yang kuat (tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah agung N0.40 K/PDT/2009
" Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkatlah kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28031
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Theresia Chandrakirana Pramadyastari Kusumomaharani
Pembatalan Perjanjian Pemanfaatan Tanah oleh Pemegang Hak Pengelolaan terhadap Keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Di Batam = Termination of Land Use Agreements by Management Rights Holders Regarding the Validity of Building Use Rights Certificates on Management Rights Land in Batam
" Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf;T-pdf;T-pdf;T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Richardo
Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo
" ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudah membereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannya sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38725
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library