Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

"

"Sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Terbitnya Surat Keputusan (SK) SLF di Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah setelah bangunan selesai dibangun pada kenyataanya membutuhkan waktu yang lama karena proses SLF tersebut yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah identifikasi aktifitas pada proses SLF yang sering mengalami keterlambatan dan termasuk kegiatan kritis. Kemudian membentuk jadwal proses SLF dengan metode fast track yaitu kegiatan proses SLF bersamaan waktu dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Setelah itu mengembangkan bentuk sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track sehingga bisa mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Metode penelitian adalah kuantitatif menggunakan data survey responden para stakeholder dalam kegiatan proses SLF dan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengembangan sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track yang dapat mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Dengan begitu setelah bangunan selesai dibangun maka bangunan bisa segera sah secara hukum layak untuk dimanfaatkan oleh pemilik bangunan.

---

A building certificate of occupancy, hereinafter abbreviated as CO, is a certificate given by the Regional Government to declare the building's function-worthiness before it can be utilized. The issuance of the CO Decree in the Special Capital Region of Jakarta by the Regional Government after the building is completed in fact takes a long time because the SLF process is long. The purpose of this study is to identify activities in the CO process that often experience delays and include critical activities. Then form a schedule for the CO process with the fast track method, namely the CO process activities at the same time as the construction implementation activities. After that, develop a form of CO process information system based on the fast track method so that it can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. The research method is quantitative using survey data from stakeholders in the CO process and construction implementation activities. The result of this research is the development of an CO process information system based on the fast track method that can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. That way after the building is completed, the building can immediately be legally eligible for use by the building owner."