Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa dalam hal pajak ke Mahkamah Agung. Namun atas pengajuan upaya peninjauan kembali, Mahkamah Agung memiliki masalah yaitu adanya penumpukan sengketa pajak yang terjadi di Mahkamah Agung. Peneltian ini bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung dan upaya apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya penumpukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpuan data adalah wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung adalah banyaknya berkas sengketa pajak yang masuk, tidak adanya sanksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya manusia, kurang sederhananya sistem dalam proses pemeriksaan sengketa di Mahkamah Agung, dan kurangnya sarana di Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadakan kebijakan sistem kamar, melaksanakan sistem pembacaan berkas serentak, melakukan koreksi bersama, meminta penyertaan data elektronik, dan melakukan perekrutan sumber daya manusia.

---

Judicial review is an extraordinary legal act that may be submitted by parties who are in the case of tax dispute to the Supreme Court. However, for the judicial review, the Supreme Court has the problem of accumulation of tax disputes. This research intends to analyze about the factors that cause the accumulation of tax disputes in the Supreme Court and the efforts made by the Supreme Court to overcome the problem. This research uses qualitative approach with descriptive type and the data collection techniques are interview and literature study.

The results of research indicate that the factors that led to the accumulation of tax disputes in the Supreme Court are the number of incoming tax dispute files, the absence of sanctions against incompatible legislation, the lack of human resources, the lack of simplicity in the dispute examination process, and the lack of tools in the Supreme Court. The efforts made by the Supreme Court are conducting chamber system policies, implementing simultaneous readout files, performing corrections together, requesting inclusion of electronic data, and recruiting more human resources."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen sidang banding atas sengketa yang dihadapi oleh PT SPCN (bergerak pada bidang logistik) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP XYZ. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi atas pemenuhan syarat substantif berdasarkan peraturan yang berlaku dan atas efisiensi proses kerja berdasarkan pengalaman kerja dan observasi penulis. Kesimpulan dari evaluasi ini adalah dokumen yang diajukan oleh konsultan KAP XYZ serta proses berjalannya sidang telah memenuhi peraturan yang berlaku. Namun, terdapat inefisiensi yang disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap dan ketidaktepatan waktu dari berjalannya proses persidangan. Pada saat penulisan laporan ini, proses banding sengketa PT SPCN masih berlangsung sehingga putusan Banding belum dapat ditentukan.

---

This internship report aims to evaluate the process of preparing the appeal court documents for disputes faced by PT SPCN (company in the logistics industry) which is represented by the KAP XYZ consultants as attorneys. The evaluation was carried out on two things, which are the evaluation of the fulfilment of substantive requirements based on applicable regulations and evaluation on the efficiency of the work process based on work experience and observations of the author. The conclusion of this evaluation is that the documents submitted by KAP XYZ consultants and the proceedings of the trial have complied with the applicable regulations. However, there were inefficiencies caused by incomplete documents and the timeliness of the trial process. At the time of writing this report, PT SPCN dispute appeal process is still ongoing, hence the decision on the appeal has yet to be determined."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya tidak diterapkan secara benar. Direktorat Jenderal Pajak justru mengalami kerugian akibat adanya permohonan pailit. Salah satu kemungkinan rekayasa adalah dengan teknik homologatie sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan. Berdasarkan teknik tersebut kemudian wajib pajak mengajukan masalahnya ke Pengadilan Niaga.Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sangat kuat sebagai pemegang utang pajak termasuk dalam hal kepailitan. Keputusan pengadilan niaga yang mengabaikan kedudukan pemerintah atau negara terhadap utang pajak tidak menghalangi pemerintah atau negara untuk tetap melakukan pemungutan. Apalagi mengingat bahwa jika putusan pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan umum bukanlah penyelesaian masalah perpajakan yang semestinya karena berdasarkan peraturan perundang - undangan telah diatur kompetensi absolut dari Peradilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak."

"ABSTRACTSengketa pajak penghasilan badan PT. ABC tahun 2014 yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian pada tahap banding merupakan hasil dari pemeriksaan DJP yang mengakibatkan perbedaan atas jumlah pajak yang lebih bayar yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak diterima oleh PT. ABC yang kemudian melayangkan keberatan yang akhirnya juga ditolak seluruhnya oleh DJP lalu merasa tidak puas PT. ABC mengajukan banding ke pengadilan pajak yang hingga saat ini masih berlangsung. Sengketa yang terjadi disebabkan oleh koreksi atas harga pokok penghasilan yang dilakukan oleh keduanya memiliki cara yang berbeda terkait perhitungan harga pokok tersebut dimana PT.ABC menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan, sedangkan DJP menggunakan metode cost plus sebagai dasar perhitungan harga wajar dari harga pokok penjualan milik PT.ABC yang sesuai dengan peraturan PER 32/PJ/2011.  Atas kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar lebih memperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhinya.The 2014 PT. ABC corporate tax dispute which is still in the process of being resolved at the appeal stage is the result of the DJPs inspection which results in a difference in the amount of overpayment tax which then the results of the inspection are not received by PT. ABC, and finally the DJP was completely rejected, and felt dissatisfied with PT. ABC filing an appeal to the tax court which is still ongoing. Disputes that occur due to correction of cost of income made by both parties have different ways related to the calculation of the cost of good sold where PT. ABC used the full costing method as the basis for calculation, while DJP used the cost plus method as a basis for calculating the fair price of the cost of good sold owned by PT.ABC in accordance with regulations PER 32/PJ/ 2011. This case is expected to be a lesson for taxpayers to pay more attention to tax obligations that must be fulfilled."