Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
R. Bambang Jaya Bangkit
"
Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak mereka, dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus kerugian konsumen dimana para konsumen sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan klaim terhadap produsen. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak pahamnya mereka bahwa hak-hak konsumen tersebut dilindungi oleh undang-undang, ketidakberdayaan menghadapai produsen besar serta keengganan mereka menghadapi intitusi Pengadilan. Sementara itu ketimpangan dalam kemampuan mengadapi permasalahan konsumen juga ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T37800
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susanti Adi Nugroho
Jakarta: Kencana, 2008
343.071 SUS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Satwika Narendra
"
ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait hal tersebut guna mendukung perlindungan konsumen guna penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dimana keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, seperti yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hadi Gunawan
"
Kasus serah terima perumahan, rumah toko (ruko), apartemen yang muncul di tengah perkembangan bisnis dalam bidang property, banyak merugikan pihak konsumen dari perumahan, rumah toko (ruko) dan apartemen yang ada. Sebagai upaya penyelesaian hukum tersebut konsumen memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dari pada menyelesaikannya melalui badan peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan) sangat lambat dan atau berbelit-belit, biaya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T37613
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizkisyabana Yulistyaputri
"
Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan juga perlindungan konsumen dalam proses tersebut, serta implikasi putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Ira Marwanti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28519
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dea Cheryna
"
Penjualan Sepeda Motor yang dibeli secara angsuran pada prakteknya terkadang terjadi pertentangan di mana Kreditur menerapkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perjanjiannya, sedangkan Debitur yang juga bertindak selaku konsumen yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika kedua Peraturan perundang-undangan tersebut berbenturan, permasalahan yang timbul adalah Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28955
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Arya Samudra
"
ABSTRACT
Penelitian dilakukan untuk mengetahui lembaga alternative penyelesaian sengketa manakah yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan perbankan serta untuk mengetahui apakah dengan adanya kedua lembaga yang sama sama memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan timbulnya dualisme hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, yaitu dengan melihat undang undang yang mengatur serta wawancara. Peneliti juga memperoleh data statistik yang didapat dari BPSK Prov. DKI Jakarta serta LAPSPI. ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febri Indriani
"
Penyelesaian sengketa secara konvensional yang dilakukan melalui aktivitas tatap muka dinilai menyulitkan konsumen untuk menuntut kerugian yang dialami setelah menggunakan barang atau jasa. Posisi konsumen dan pelaku usaha yang berjauhan menyulitkan kedua belah pihak karena harus menempuh jarak ke lokasi penyelesaian sengketa. Online Dispute Resolution menjadi solusi yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa meskipun berada di lokasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Online Dispute Resolution di Indonesia dan menganalisis penerapannya di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alfian Septawibisono
"
Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
