Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Bernstein, Albert J
New York: McGraw-Hill, 2001
158.2 BER e (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muthia Esfand
Jakarta : Visimedia, 2012
613.660 82 MUT w
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Oslan Amril
"
Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T20230
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ouresthe Ewang Cundomanik
"
Di Jepang, kampanye dilakukan secara unik dengan menggunakan ilustrasi bergaya manga. Cara tersebut tidak hanya digunakan oleh perusahaan komersil saja, tetapi juga institusi pemerintahan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kampanye yang digunakan oleh Jepang, khususnya pada Japan Self Defense Forces (JSDF) melalui media internet yang dijadikan sebagai sampel. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ilustrasi bergaya manga digunakan untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S56192
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ove Syaifudin Abdullah
"
Secara konsep perlu adanya pembedaan antara subjek hukum anak dengan subjek hukum orang dewasa. Anak harus dianggap berbeda dengan orang dewasa karena anak tidak mengerti tolak ukur moral yang ada dimasyarakat. Anak-anak belum mengerti secara utuh atas kesalahan yang ia perbuatan, sehingga anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum cakap, secara moral dan tidak memiliki kesalahan yang sama dengan orang dewasa. Penerapan dasar penghapus pidana pembelaan terpaksa di Indonesia tidak memiliki standar tertentu dalam menentukan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Qonita Syahfitri Meizarini Zulkarnaini
"
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Dalam hukum internasional larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alif Nurfakhri Muhammad
"
Ruang Angkasa, sebagai suatu wilayah yang digolongkan sebagai common heritage of mankind dijamin kebebasan penggunaannya oleh Outer Space Treaty 1967. Namun, perjanjian internasional tersebut belumlah cukup dalam mengatur aktivitas militer di Ruang Angkasa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Ruang Angkasa oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina untuk pengujian-pengujian senjata. Kedua negara tersebut berpendapat secara konsisten dalam praktiknya bahwa Ruang Angkasa dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas militer yang tidak agresif terhadap negara lain. Oleh karena itu, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmi Fitriyanti
"
Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12374
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Sulastiyani
"
Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war) oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan dan pembagian kekuasaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pengaturan yang ideal berkaitan dengan kewenangan legislatif dan eksekutif ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41613
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kandou, Sheila Hillary
"
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekuatan atau use of force. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah apabila penggunaan kekuatan telah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka pembelaan diri. Namun demikian, penggunaan hak bela diri tidak perlu didahului oleh persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga kerap kali disalahgunakan oleh negara untuk melakukan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Skripsi ini akan membahas pengaturan hukum internasional mengenai hak bela diri serta penerapannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56104
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
