Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fasilitas Teknologi Informasi yang ditawarkan oleh Presiden University yaitu fasilitas internet, email, e-book, file server dan laboratorium komputer, yang perlu dilindungi terhadap ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal datang dari pengguna dalam jaringan lokal (Local Area Network). Ancaman internal ini cukup tinggi karena mahasiswa yang selalu ingin mencari dan mencoba menerapkan ilmunya dan terkadang diterapkan secara tidak benar. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keamanan sistem informasi yang cukup efektif,. Khususnya untuk menghadapi ancaman-ancaman dari dalam (internal). Karena di satu sisi adanya kebutuhan agar jaringan komputer tetap aman, tetapi di lain sisi aset Teknologi Informasi harus dapat dipergunakan oleh mahasiswa, staf dan dosen setiap saat. Diperlukan adanya identifikasi kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Identifikasi ini berdasarkan pada aset dan resiko yang dapat terjadi karena ancaman internal. Standard dirancang sesuai dengan kebijakan keamanan yang merupakan penerapan teknologi yang mampu mengatasi ancaman internal tersebut.

---

Information technology facility that President University offered are internet, email, e-book, file server and computer laboratory that should be protected from internal and external threat. Internal threats are coming from user in Local Area Network. Internal threats are very high because students always searching and try to implement their knowledge and frequently it is implemented in the wrong way. For that reason it needs effective information security policy, especially to handle internal threats. Because in one side the need of safe computer networking but the other side information technology asset should be used by student, staff and lecturer at any time. It needs identification of security policy that relevant to organization needs. This identification based on asset and risk that can be exploited by internal threats. Standard will be designed related to security policies and should be implementation of technology that can handle internal threats."

"Salah satu standar dan acuan keamanan yang banyak diadopsi adalah ISO 17799. Standar ini sangat luas dan jika diterapkan secara keseluruhan pada suatu organisasi dapat menimbulkan overhead biaya dan beban bagi organisasi. Pada studi ini dilakukan kajian dan eksplorasi pemanfaatan standar tersebut untuk penyusunan kebijakan keamanan dalam lingkup E-learning di Universitas BCD. Pembahasan difokuskan pada identifikasi aset, ancaman dan kerawanan dalam konteks manajemen keamanan. Hasil akhir proyek ini adalah sebuah rancangan kebijakan keamanan yang dibuat berdasarkan kebutuhan keamanan pada sistem E-learning di Universitas BCD. Kebijakan keamanan yang dibuat meliputi kebijakan akses kontrol, kebijakan kerahasiaan data, kebijakan integritas data, kebijakan instalasi dan operasi, dan kebijakan proteksi transmisi data.

---

One of the standard and security reference that most adopted is ISO 17799. This standard is very large, and if this entire standard implemented in an organization, can make an overhead of cost and load in organization. In this study do a learning and exploration of standard usage for compile E-learning security policy at BCD University. The study focused on asset identification, threat and vulnerabilities in security management context. The result of this project is a draft security policy that create based on security needs at e-learning system in BCD University. These security policies include Access control policy, data secret policy, data integrity policy, installation and control policy, and data transmissions protection policy."

"

---

Balkan conflict caused by the dissolution of Sosialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990 which brought about various conflicts both inter-states or interenal conflicts among states of fomrer Yugoslavia. As a region which is contiguous directly to European Union (EU), the existing conflicts in Balkan could influence political stability and security that is developed by EU as "an area of jreedom, security and justice". The solution effort of Balkan conflicts carried out by EU as one of its ideas materialization to unifly Europe in one solid and strong institution European Union.

EU?s policy in solving the conflicts in Balkan region mentioned in Common Foreign and Security Policy (CFSP), namely (i) strengthening "security building" as an effort to prevent conflict and enforcing regional stability by facilitating peaceful and constitutional agreements both through diplomacy or sending peace-keeping forces; and (ii) strengthening ?ins!itution building" or development economic aids with a view to creating an efficient policy-making in line with EU?s standards, with laying agenda of pre-access Balkan region into EU.

It is undeniable that the susceptibility of Balkan region mainly caused by its brittleness of political situation owing to the fall of communism which ended the cold war in 1990 and hardening the existed ethnic conflicts in the region. Dark history of inter-ethnic conflicts brought about by the existing copious ethnicities nationalism led to tragedy of ?ethnic cleansing" in Croatia and Bosnia-Herzegovia by Yugoslav ruler. lt was depicting how strong the situation and condition with nuance of "ethnopolirics " in Balkan region.

At the outset, EU regarded that the Balkan conflicts as domestic regional problem which may solved by its own region. However, for the sake of regional stability and security, EU was urged to take part more actively in the solution of Balkan conflict. Through CFSP, EU was demanded to be able to settle Balkan conflicts comprehensively through ?secw-ity and development? (soft politics) and ?de_nends? (hard politics) policies. Notwithstanding, the solution of various conflicts faced by Balkan states still leit problems which any time can come up and become new conflicts that EU will cope with the future."

"Isu keamanan jaringan komputer sudah menjadi hal yang penting dalam dunia teknologi informasi. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh karena lemahnya sistem keamanan pada suatu jaringan komputer. Perlindungan perlu dilakukan untuk jaringan komputer yang mencakup jaringan komputer kampus dimana terdapat unit bisnis yang berbeda, autorisasi yang tersebar. Manajemen keamanan infrastruktur teknologi informasi tersebut menjadi rumit dan perlu perencanaan. Dalam tesis ini, dilakukan analisa manajemen keamanan jaringan komputer untuk Universitas Lampung. Metodologi standar yang digunakan adalah Security Policy Development Life Cycle (SPDLC) dengan didukung oleh analisa Critical Success Factors (CSFs). Tema yang dibahas ditekankan kepada aspek manajemen. Hasil akhir tesis ini berupa usulan kebijakan sistem keamanan jaringan komputer Universitas Lampung pada tataran isu-isu manajemen. Usulan tersebut mencakup a) Manajemen Keamanan ; b) Akses dan Kontrol; c) Administrasi dan Keamanan Jaringan Komputer; d) Virus; e) Layanan Surat Elektronik; f) Perencanaan Kelangsungan Bisnis; dan g) Penegakan Aturan. Tahap selanjutnya sebagai tindak lanjut adalah menerapkan usulan-usulan kebijakan yang dibuat. Penerapan ini perlu didukung infrastruktur perangkat keras , perangkat lunak, dan sumber daya manusia."

"Dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi terbaru, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan konsumen. Hal yang sama juga terjadi pada bisnis perbankan, khususnya XYZ. Tuntutan pembaruan sistem yang cepat berdampak kepada kurangnya prioritas kepada aspek keamanan informasi pada proses pengembangan dan pengelolaan teknologi. Di sisi lain, bank dituntut untuk selalu mempertimbangkan aspek keamanan informasi demi menghindari terjadinya insiden terkait keamanan informasi, baik yang muncul dari aspek sumber daya manusia, prosedur, maupun aspek teknis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan yang mencakup proses bisnis yang ada pada XYZ, yaitu proses transaksi SKN, dimana saat ini belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang berlaku secara formal. Dengan adanya kebijakan keamanan informasi, diharapkan setiap stakeholder, baik pada tahap pengembangan, maupun tahap operasional aplikasi dapat mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi kegesitan bank dalam menghadirkan solusi kepada nasabahnya. Hasil dari penelitian ini berupa kebijakan keamanan informasi yang didasarkan pada analisa risiko yang terdapat pada tahap pengembangan aplikasi dan operasional SKN. Kebijakan keamanan informasi yang disusun mengacu kepada standar keamanan SANS yang dapat menemukan risiko spesifik terhadap proses bisnis transaksi SKN.

---

In terms of development of the latest service based on new technologies, every company is demanded to adapt with customer’s needs. The same thing also happened in financial services institute, especially XYZ. Requirement to update the system in a short time impacted to lack of information security concern within the development and operational phase. On the other side, banks are required to prioritize information security aspect in order to prevent incident related with it that might comes from human, process, and technology. This research aims to design an information security policy that covers operational of National Clearing System Transaction in XYZ, which doesn’t have a formal written policy. By applying such policy, all of the stakeholder in this system will consider the security aspect, both in development and operational phase, without reducing bank’s agility to deliver solution to its customer. The result of this study produces an information security policy based on risk assessment conducted within the operational and development phase. The composed policy refers to SANS security policy guidelines and produce a unique policy which relevant with National Clearing System’s process business."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities.Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya.Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural.Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen."

"Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht.Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain.Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an.Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara."

"Rancangan konstitusi Uni Eropa telah membuka jalan baru bagi masa depan kebijakan luar negeri dan pertahanan Uni Eropa dengan diperkenalkannya suatu posisi baru "Menteri Luar Negeri Uni Eropa".Gagasan ini telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan politisi dan akademisi negara-negara anggota Uni eropa. Di satu sisi Menteri Luar Negeri Uni Eropa, nantinya di harapkan dapat memecahkan masalah kekompakan Union dalam mengambil kebijakan luar negeri. Namun disisi lain, ia juga bisa menjadi perangkap karena dapat menciptakan "arena perang" diantara negara-negara anggota. Artikel ini akan menguraikan beberapa permasalahan dan perdebatan yang timbul akibat inisiatif ini."