Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sarana prasarana yang memadai di perpustakaan akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap kemudahan dan kelancaran berbagai proses kegiatan yang dilakukan oleh pemustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi pemustaka terhadap sarana prasarana perpustakaan DPR RI berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan accidental sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat persepsi positif dan negatif pemustaka terhadap sarana prasarana Perpustakaan DPR RI. Walaupun komponen sarana prasarana dalam instrumen akreditasi pada Perpustakaan DPR RI mendapatkan pilihan A, tetapi kondisi perpustakaan belum mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan pemustaka yang berkunjung. Oleh karena itu, perpustakaan DPR RI sebagai lembaga informasi yang berkembang dapat meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki dengan berfokus pada kebutuhan pemustakanya, serta mempertahankan akreditasi yang telah didapatkan tersebut.

---

Adequate library facilities and infrastructure will contribute significantly to the ease and smoothness of various process activities carried out by users. This study aimed to identify users' perceptions of the DPR RI library facilities based on the Republic of Indonesia National Library Regulation Number 11 of 2018 concerning Special Library Accreditation Instruments. This study uses qualitative research methods with data collection techniques such as interviews, observation, and document analysis. The selection of informants in this study was carried out using accidental sampling. The study results indicate positive and negative perceptions of the DPR RI library facilities and infrastructure users. Even though the infrastructure components in the accreditation instrument at the DPR RI Library get option A, the condition of the library has not been able to meet the needs of visiting users optimally. Therefore, the DPR RI library, as a developing information institution, can improve its facilities and infrastructure by focusing on its users' needs and maintaining the accreditation that has been obtained."

"Penelitian tentang efektivitas sekolah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas organisasi pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam sebagai sekolah yang menampung pendidikan untuk anak TKI di daerah perbatasan.Hasil penelitian menunjukan bahwa SD Fransico Yashinta memenuhi empat dari delapan faktor yang diteliti. Keempat faktor tersebut adalah (1) Perencanaan program sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi SD Fransisco Yashinta; (2) Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (3) Tenaga pendidik memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan menyusun kelengkapan administrasi dalam pembelajaran; (4) Budaya dan lingkungan. Perolehan input berupa visi, misi, program kerja, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana telah didukung oleh proses budaya positip yang dibangun sehingga keluaran berupa prestasi akademik yang diukur berdasarkan tingkat ketuntasan belajar mencapai 80%.SD Nur Islam memenuhi satu dari delapan faktor yang diamati yaitu partisipasi masyarakat dalam membantu pendanaan dan kebutuhan konsumsi santri. Implementasi terhadap tujuh faktor lainnya masih perlu peningkatan dan dukungan dari lembaga terkait lainnya. Perolehan input lemah sehingga keluaran berupa prestasi akademik yang diukur dari tingkat ketuntasan belajar hanya mencapai 20%. Untuk meningkatkan efektivitas sekolah pada kedua lembaga tersebut perlu adanya pembinaan dan mediasi dari Dinas Pendidikan juga lembaga lainnya.

---

The Research on the school effectiveness uses a qualitative approach and aims to analyze organizational effectiveness at the SD Francisco Yashinta and SD Nur Islam as the schools that accommodate TKI children education in the border area.Results showed that SD Francisco Yashinta meets four of the eight factors studied. These four factors are; (1) Program planning as a tool to achieve the SD Francisco Yashinta?s vision and mission; (2) Implementation unit level education curriculum (KTSP); (3) Teachers meet the requirements of academic qualifications and arrange paperwork in the learning; (4) Culture and Environment. Obtaining inputs in the form of vision, mission, programs, curricula, teaching staff, facilities and infrastructure has been supported by the positive culture that was built so that the output of academic achievement as measured from the mastery learning levels reached 80%.SD Nur Islam meets one of the eight factors measured were community participation in assisting the financing and consumption needs of students. Implementation of the seven other factors still need improvement and support from other relevant agencies. Obtaining inputs are so weak that output in the form of academic achievement as measured from the level of mastery learning only reached 20%. To improve the effectiveness of school at both institutions need guidance and mediation from the Education Department and other institutions."

"Ketersediaan sarana dan prasarana PHBS dapat mempengaruhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada seseorang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah dan sekolah dengan perilaku hidup bersih dan sehat anak sekolah dasar. Desain penelitian adalah studi cross sectional yang dilakukan kepada 106 anak kelas 4 dan 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak memiliki ketersediaan sarana dan prasarana PHBS yang memadai serta perilaku hidup besih dan sehat yang baik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana PHBS di rumah dan sekolah dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar kelas 4 dan 5. Implikasi penelitian ini agar semakin diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PHBS supaya dapat berjalan dengan baik.

---

The availability facilities and infrastructure of clean and healthy living behavior can affect people to apply the clean and healthy living behavior. This research aimed to see whether there is a relationship between the availability of facilities and infrastructure for clean and healthy living behavior in home and scool with the adaption of clean and healthy living behavior in elementary school childrens. The study design was cross sectional conducted at 106 respondents.

The results showed that most of the children have the availability of facilities and infrastructure of clean and healthy living behavior sufficient and the adaption of clean and healthy living behavior was good. The study also concluded that there was no correlation between the availability of facilities and infrastructure of clean and healthy living behavior in home and scool with the adaption of clean and healthy living behavior in elementary school children grades 4 and 5. The implication of this research that the more attention to the availability of facilities and infrastructure that support the implementation of clean and healthy living behavior in order to run properly."

"Pembangunan suatu negara tidak lepas dari perkembangan aspek yang meliputi pemenuhan hak anak. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang pentingnya pembentukan Kebijakan Kota Layak Anak. Perpres ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen turut serta mewujudkan terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif. Dari 30 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kota layak anak, 70 hingga 80% indikator tersebut dapat dicapai melalui RPTRA. Merujuk pada kebutuhan anggaran yang tinggi, pemerintah tidak bisa tidak beroperasi sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan swasta dalam pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur RPTRA di Kota Jakarta Utara. Pentingnya penelitian ini karena dapat memberikan gambaran dan kesimpulan terkait pemodelan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan RPTRA dan sistem konteks yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu dengan menggunakan Collaborative Governance oleh Emerson & Nabatchi (2015). Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur RPTRA sesuai dengan komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015), terdapat dinamika kolaborasi yang responsif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan bergerak secara bersamaan. Komponen konteks sistem yang mempengaruhi dinamika kolaborasi seperti kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta sejarah konflik. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara lain pergantian kepala daerah, perubahan perwakilan sektor yang berkolaborasi dalam rapat, buruknya pencatatan kesepakatan, saling pengertian yang tidak setara, komitmen yang tidak terpenuhi dari beberapa pihak, penolakan terhadap perubahan peraturan yang mendasarinya, dan bentuk informasi yang tidak merata. Saran yang dapat diberikan adalah mensistematisasikan perubahan melalui pembuatan peraturan daerah, dan pedoman standar. Sistem umpan balik dan indikator penilaian RPTRA perlu ditekankan menekankan pembentukannya, dan penerapan konsep quasi government sebagai solusi keberlanjutan RPTRA.

---

The development of a country cannot be separated from the development of aspects which include the fulfillment of children's rights. Through the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011, it has been explained about the importance of forming a Child Friendly City Policy. This Presidential Regulation encourages the DKI Jakarta Provincial Government to commit to participate in realizing the realization of a Child Friendly City through the development of Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in the Administrative City. Of the 30 indicators that have been determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection related to child-friendly cities, 70 to 80% of these indicators can be achieved through the RPTRA. Referring to the high budget requirements, the government cannot help but operate alone, but also cooperate with the private sector in its development. This study aims to determine the governance cooperation carried out by the government and the private sector in the provision of RPTRA infrastructure in North Jakarta City. The importance of this research is because it can provide an overview and conclusions regarding collaborative governance modeling in the development of RPTRA and context systems that affect the dynamics of collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu using Collaborative Governance by Emerson & Nabatchi (2015). Interviews and documentation studies were used as data collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the provision of RPTRA infrastructure is in accordance with the collaboration components proposed by Emerson & Nabatchi (2015), there is a dynamic collaboration that is responsive between one component and another and moves simultaneously. Components of the system context that affect the dynamics of collaboration, such as conditions of public resources or services, policy and legal frameworks, socio-economic and cultural characteristics, political dynamics and power relations, and conflict history. Barriers that occur in cooperation include the change of regional heads, changes in sector representatives who collaborate in meetings, poor recording of agreements, unequal understanding, unfulfilled commitments from several parties, rejection of changes to the underlying regulations, and uneven forms of information . . Suggestions that can be given are to systematize changes through the making of regional regulations and standard guidelines. The feedback system and assessment indicators for the RPTRA need to be emphasized emphasizing its formation, and the application of the quasi government concept as a solution to the sustainability of the RPTRA.

"

"Persaingan antar perguruan tinggi di Indonesia akan semakin ketat, pertama karena bertambahnya kuantitas dan kualitas perguruan tinggi swasta dan negeri, kedua semakin terbukanya kesempatan perguruan tinggi luar negeri untuk masuk ke Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan yang ketiga semakin tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memilih perguruan tinggi. Penelitian ini, bermaksud untuk mengembangkan model System Dynamics yang dapat digunakan sebagai perangkat perancangan perencanaan kebijakan strategis di sebuah perguruan tinggi. Model ini terdiri dari enam submodel, yaitu submodel pemasaran, submodel keuangan, submodel akademik, submodel SDM dan submodel sarana dan prasarana. Melalui model System Dynamics perguruan tinggi yang telah dibangun, dilakukan serangkaian eksperimen kebijakan pengembangan perencanaan, untuk melihat pengaruh kebijakan terhadap perilaku kriteria performansi sistem yang telah ditentukan. Analisis terhadap perilaku model menghasilkan tiga usulan skenario kebijakan di Universitas X, yaitu skenario Optimis, skenario Normal dan skenario Pesimis, yang nilai variabel kebijakan masing ? masing disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh universitas X.

---

High education rivalry in Indonesia will progressively tighten; first because the increasing of quality and quantity of private and state university, second is progressively open an opportunity for overseas university into Indonesia on the cooperation form with local university in Indonesia and the third is increasingly the awareness and understanding of society in choosing university. This research, are intend to develop a model of System Dynamics that able used as a peripheral scheme planning of strategic policy in a high education. This model consist of six sub-model, that is marketing sub-model, monetary sub-model, academic sub-model, HRD sub-model and basic facilities and facilities sub-model. By the System Dynamics of high education Model which has been built up, there are several policy experiment of planning development, to see the influence of the policy to the behavior ob the criterion of performance system which have been determined. The Analysis on model behavior create three proposal of scenario policy in X University , that is Optimism scenario, Normal scenario and Pessimist scenario, which has been adapted with the limited support resource on X university."

"Waktu tunggu dalam penyelesaian hasil Pemeriksaan Kesehatan merupakan indikator mutu pelayanan kesehatan. Standar Pelayanan Minimal untuk penyelesaian hasil Pemeriksaan Kesehatan adalah kurang dari < 48 jam hari kerja. Upaya untuk mempercepat waktu tunggu ini masih ada kendala atau masalah, antara lain kekurangan tenaga sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya sarana dan prasarana. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lamanya waktu tunggu dalam penyelesaian hasil Pemeriksaan Kesehatan di Instalasi Bougenville Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tahun 2015 dilakukan dengan pendekatan sistem. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu tunggu penyelesaian hasil dan mengetahui gambaran alur proses pelayanan pemeriksaan kesehatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam.

---

Response time in the completion of the results of the Health Check is an indicator of the quality of health services. Minimum Service Standards for Medical Examination settlement proceeds is less than <48-hour workday. Efforts to speed up the response time there are still obstacles or problems, including a shortage of human resources and the lack of adequate facilities and infrastructure. For that we need to investigate what factors are causing long waiting periods in the settlement results in the Health Check Installation Bougenville Fatmawati General Hospital in 2015 conducted by a systems approach. This research was conducted using qualitative method to explore in-depth information about the factors that cause the length of response time of completion results and determine the picture of health inspection service process flow. Data collection methods used in this study to examine documents and interview."

"Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Mercu Buana Kampus D Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara SDM, koleksi dan sarana prasarana terhadap kualitas layanan perpustakaan di Perpustakaan Mercu Buana Kampus D Bekasi dan seberapa besar kontribusinya.Penelitian ini termasuk penelitian metode kuantitatif berjenis korelasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket sebagai alat pengumpul data yang diperoleh dari responden. Teknik penentuan sampel penulis menggunakan metode Proportionate Stratified Random Sampling. Adapun metode pengukuran instrument menggunakan skala likert, dan pengolahan data menggunakan SPSS Statistical Product and Solution versi 20.Hasil penelitian adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sumber daya perpustakaan dengan kualitas layanan perpustakaan UMB Kampus D Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari analisis korelasi melalui Tabel Uji Statistik F. Hasil Uji Statistik F menunjukkan Sig. 0,000."

"Latar Belakang ; Pelayanan medis di instalasi bedah sentral membutuhkan biaya yang besar dan melibatkan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu meliputi SDM medis maupun SDM non medis. Adanya keterlambatan akan mengakibatkan peningkatan biaya dan mempengaruhi keselamatan pasien.Metode : Penelitian ini bertujuan menganalisa waktu pelayanan menggunakan metode metode kuantitatif dan kualitatif dengan desain retrospektif. Data kuantitatif didapatkan dari telaah dokumen dengan jumlah sampel 547 kasus operasi bedah saraf (358 kasus operasi kranial, 189 kasus operasi spinal), sedangkan data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan uji Mann Whitney.Hasil : Didapatkan adanya keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi bedah saraf operasi kranial 54 menit dan operasi spinal 48 menit. Didapatkan perbedaan waktu klinis, waktu non klinis dan waktu keterlambatan non klinis antara operasi kranial dan spinal. Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi disebabkan oleh faktor SDM, sarana prasarana dan kebijakan.Simpulan : Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi IBS RSPON terjadi dalam tahap proses anestesi, pemasangan monitoring saraf intraoperasi, positioning pasien, draping pasien, dan pembedahan. Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi IBS RSPON disebabkan oleh faktor SDM, sarana prasarana, dan kebijakan

---

Background : Medical services at a central surgical installation require a large amount of money and involve human resources (HR) from various fields of knowledge including medical and non-medical human resources. Delays in the operating room causes increased costs and impacts patient safety.

Methods: This study aims to analyze the service time using quantitative and qualitative method with a retrospective design. Quantitative data was obtained from a document review with a sample of 547 cases of neurosurgery (358 cases of cranial surgery, 189 cases of spinal surgery), while qualitative data was obtained through in-depth interviews with eight research informants. Data analysis was carried out quantitatively with the Mann Whitney test.

Result: Delays found in the neurosurgery operating room service for cranial surgery and spinal surgery was 54 minutes and 48 minutes respectively. There were differences in clinical time, non-clinical time, and non-clinical time delay between cranial and spinal surgery. Delays in the OR were caused by human resource factors, equipment, and hospital policies.

Conclusion: Delays in RSPON IBS operating room services occur in the stages of the anesthesia process, installation of intraoperative nerve monitoring, patient positioning, patient draping, and surgery. Delays in RSPON IBS operating room services were caused by human resource factors, infrastructure, and policies"

"Pandemi COVID-19 memberi dampak negatif pada rumah sakit. Rumah sakit harus bertahan dan melakukan berbagai modifikasi sebagai upaya adaptasi dengan keadaan yang tidak menentu, bahkan mengalami transformasi terhadap rencana strategis rumah sakit yang sudah dibuat sebelumnya. Evaluasi dan perubahan perencanaan strategis terkadang perlu dilakukan pada saat menghadapi kondisi yang sudah tidak relevan lagi. Upaya ini perlu dilakukan agar rumah sakit mampu mempertahankan keberlangsungannya. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran perbedaan dalam implementasi perencanaan strategis RSUD Tugu Koja dalam bidang sarana prasarana,sumber daya manusia, dan keuangan saat menjadi RS Rujukan COVID-19 Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi. Peneliti menganalisa data primer dan sekunder serta melakukan wawancara dengan melibatkan sebagian besar para pengambil keputusan dan stakeholders untuk mengidentifikasi aspek – aspek perencanaan strategis RSUD Tugu Koja sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Sedangkan pada kinerja keuangan, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja terjadi peningkatan pendapatan dari 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ketiga unsur penting dalam RENSTRA memiliki pengaruh terhadap seluruh proses pelayanan pasien pada masa pandemi COVID-19 di RSUD Tugu Koja yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Upaya sosialisasi kebijakan dari level paling tinggi sampai ke bawah memerlukan upaya yang simultan dan terus menerus, serta harus ada upaya evaluasi apakah setiap pihak sudah menerima kebijakan tersebut dan bagaimana implementasinya.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on hospitals. Hospitals must survive and make various modifications in an effort to adapt to uncertain conditions, and even undergo a transformation to the hospital's strategic plan that has been made previously. Evaluation and changes in strategic planning that need to be done when facing conditions that are no longer relevant. This effort needs to be done so that the hospital is able to maintain its continuity. The purpose of this study was to describe the differences in the implementation of the Tugu Koja Hospital strategic plan in the fields of infrastructure, human resources, and finance when it became a 2020 COVID-19 Referral Hospital from the previous year. This research was conducted using qualitative methods with triangulation techniques. Researchers analyzed primary and secondary data and conducted interviews involving most decision makers and stakeholders to identify aspects of strategic planning at Tugu Koja Hospital before and after the COVID-19 pandemic. Meanwhile, in terms of financial performance, Tugu Koja Hospital experienced an increase in revenue from 2019. Based on the results of research that has been done, it is known that three things that are not important in the RENSTRA affect the whole process. patient services during the COVID-19 pandemic at Tugu Koja Hospital, namely human resources, infrastructure and budget. Efforts to socialize policies from the highest to the lowest levels require simultaneous and continuous efforts, and there must be an evaluation of whether each party has accepted the policy and how it is implemented."