Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Missi Ananda
Pelanggaran jabatan dan kode etik notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli; Studi kasus putusan pemeriksa pusat notaris tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 10/B/Mj. PPN/2009) = Professional and notary code of ethics misconduct according the notary sale and purchase deed's : case study the council decision investigator notary's center number 10/B/Mj. PPN/2009
" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris, serta mengatur mengenai sanksi-sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Notaris yang melanggar aturan. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi serta jabatan Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, adil dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, menganalisis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28940
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Antika Insani Khamillia
Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian hutang piutang : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 28 Januari 2010 no. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 12 Maret 2007 no. 129/MPW-Jabar/2007 = The misscounduct of the notary in the making of binding for sale and purchace agreement that used as a collateral in loan agreement : case study Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision of Notary West Java Region Supervisory dated 12 March 2007 number 129/MPW-Jabar/2007
" Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39258
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library